Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustitia
Hutama, I Dewa Made Adhi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENCEGAH PENCEMARAN AIR TANAH PRATHAMA, ANAK AGUNG GEDE AGUNG INDRA; Yogiswara, I Gede Mahatma; Hutama, I Dewa Made Adhi
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1194

Abstract

Bali is a tourist destination that is favored by many domestic and foreign tourists. However, the high consumption activity of local people and tourists in the province produces quite a lot of waste generation. Based on data from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), the city of Denpasar produces 915.5 thousand tons of waste generation throughout 2021. This makes Bali the 8th largest waste-producing province in Indonesia. legal research that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. Conclusion of the Effectiveness of Bali Province Regional Regulation Number 1 of 2017 Concerning Environmental Protection and Management in Preventing Groundwater Pollution in the Legal Area of ​​the Denpasar City Environment Service has not been effectively implemented, because based on data on public complaints and data on prosecution of violations there is still an increase from year to year, starting from 2019 to 2022, so it is proven that the enforcement that has been carried out so far has not provided a deterrent effect, because the authorized apparatus related to this Regional Regulation, especially the Civil Service Police Unit, has not been maximal in carrying out enforcement of Constraints and Efforts from the Denpasar City Environment Service in Preventing Groundwater Pollution in the City of Denpasar, namely the obstacle is the participation and supporting capacity of the community in protecting the environment, especially in the application of this Regional Regulation which has not been maximized, and because of the lack of facilities and infrastructure owned in carrying out investigations to detect sources of pollution
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) WIRADHARMA SUMERTAJAYA, I KETUT SATRIA; PURNAMA DEWI, KADEK ARY; SWETASOMA, COKORDA GDE; HUTAMA, I DEWA MADE ADHI
Jurnal Yustitia Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1353

Abstract

Pengaturan mengenai PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja oleh sebagian masyarakat dirasa tidak memberikan perlindungan kepada pekerja karena batas waktu PKWT menjadi lebih panjang dan adanya ketentuan bahwa jangka waktu PKWT didasarkan atas kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi sehingga terhadapnya dilakukan pengujian. Permohonan pengujian terhadap ketentuan PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 dengan Nomor Register 168/PUU-XXI/2023, yang kemudian diputusan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Oktober tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan terjadinya perubahan terhadap mengaturan mengenai PKWT di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), selanjutnya hasil yang ditemukan dalam penilitian ini digambarkan secara deskriptif. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mengatur ketentuan baru mengenai PKWT, pengaturan bersebut dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Terkait dengan permohonan pasal-pasal yang mengatur mengenai PKWT Mahkamah Agung memutus Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) dengan putusan inkonstitusional bersyarat. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengaturan mengenai jangka waktu PKWT menjadi lebih jelas, Mahkamah Agung memberikan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (3) bahwa jangka waktu PKWT paling lama 5 (lima) tahun termasuk jika terdapat perpanjangan PKWT, jangka waktu PKWT tidak dapat didasarkan pada perjanjian kerja yang disepakati oleh pekerja dengan pemberi kerja. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI ARTANA, I MADE; Dewi, Kadek Ary Purnama; Yogiswara W, I Gede Mahatma; Hutama, I Dewa Made Adhi
Jurnal Yustitia Vol 20 No 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1457

Abstract

In the legal aspect of health, the relationship between the patient and the doctor as a party has rights and obligations that must be respected. Patients will accept all actions that will be taken by doctors because they are considered to know and understand their health conditions with the aim of treatment or healing. Before the action is taken, it is necessary to have an agreement on the medical action to be carried out on the patient, which can be in the form of written or verbal consent. But in reality, if there is a loss to the patient due to health services, legal protection for patients related to medical services can be said to be still not optimal. Therefore, legal protection is needed for patients in health services at the Mental Hospital Bali Province. How is legal protection for patients in health services at the Bali Provincial Mental Hospital. How are efforts to resolve patient complaints in health services at the Mental Hospital Bali Province. Legal protection for patients in health services at the Mental Hospital Bali Province has been carried out in accordance with the laws and regulations regulated in health law sources which are quite broad and complex. The Mental Hospital Bali Province in carrying out or providing health services to patients has internal regulations that guide the hospital, namely Hospital By Laws which is used as a reference in operating hospitals. Efforts to resolve patient complaints in health services at the Mental Hospital Bali Province can be done in writing and orally. In the settlement of patient complaints, efforts are made to resolve them through the process of mediation and deliberation by involving the Complaint Handling Team, Deputy Director of Services and Director, and if needed in the mediation process, they will coordinate with other departments. As well as a form of compensation if the patient feels aggrieved while receiving health services at the Mental Hospital Bali Province.
KEWAJIBAN KREDITUR DALAM MEMBERIKAN HAK DEBITUR UNTUK MENGAJUKAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN HUTANG SEBELUM PAILIT YOGISWARA, I GEDE MAHATMA; Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra; Hutama, I Dewa Made Adhi
Jurnal Yustitia Vol 17 No 01 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i01.1049

Abstract

Debitur adalah sebutan bagi perusahaan atau individu yang berhutang uang kepadalembaga lain. Jika utang dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, maka debitur disebutsebagai peminjam. Lain halnya jika utang dalam bentuk sekuritas, maka debitur disebut sebagaipenerbit. Secara hukum, seseorang yang dengan sukarela menyatakan kebangkrutan juga dianggapsebagai debitur. Secara umum, debitur adalah pihak yang berhutang kepada orang lain ataupihak lain. Istilah lain dari debitur adalah peminjam. Mereka biasanya akan menerima sesuatudari kreditur atau pihak yang meminjamkan. Akan ada akad yang mana seorang peminjam harusberjanji untuk membayar atau mengganti sesuatu di masa yang akan datang sesuai ketentuan.Pinjaman yang nantinya bisa peminjam terima kadang memerlukan sebuah jaminan atau agunanuntuk bisa pihak kreditur terima. Jaminan ini akan menjadi penghubung dan bukti ikatankepercayaan dari kedua belah pihak. Jika nanti seorang debitur gagal membayar sesuai tenggatwaktu yang sudah peminjam sepakati bersama kreditur, maka jaminan itu bisa pindah tanganatau tersita oleh pihak yang memberikan pinjaman. Beda lagi ceritanya kalau seorang peminjambisa mengembalikan pinjaman ke kreditur sesuai dengan perjanjian, maka aset yang jadi jaminanakan kembali padanya. Jaminannya bisa dalam bentuk benda bergerak atau aset berharga sepertisertifikat tanah sampai deposito di bank. Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalahorang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakanpailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur.Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum sepertimaatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yangberbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan
Co-Authors Artana, I Made Dewi, Kadek Ary Purnama I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA PRATHAMA, ANAK AGUNG GEDE AGUNG INDRA PURNAMA DEWI, KADEK ARY Swetasoma, Cokorda Gede Yogiswara W, I Gede Mahatma Yogiswara, I Gede Mahatma