Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.12
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian UNDIKMA RIO LAW JURNAL Jurnal Yustitia Jurnal Hukum Saraswati SWARNA Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdi Masyarakat SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Dewi, Kadek Ary Purnama
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
REGULASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM INDONESIA Kadek Ary Purnama Dewi
Jurnal Yustitia Vol 12 No 2 (2018): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corporate social responsibility (CSR) is one part of implementing business ethics in running a company. CSR is a form of corporate responsibility towards the surrounding environment and to all stakeholders, including employees, consumers, shareholders and the environment itself in the operational aspects of the company. In this study, the regulation of CSR on the environment in Indonesian law will discuss the legal obligations of CSR for the environmentand CSR arrangements in the future legislation. The obligation to implement CSR on the environment is regulated in a number of laws and regulations in Indonesia, namely Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 25 of 2007 concerning Investment, and Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal. Regulations regarding CSR are only a small part of the normative formula in legislation, consequently the implementation of CSR can be ignored by the company. In future arrangements, provisions regarding CSR need to be made in one law.
PENGATURAN HARTA DALAM PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN Kadek Ary Purnama Dewi
Jurnal Yustitia Vol 13 No 1 (2019): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian perkawinan menjadi salah satu bentuk perjanjian yang dapat menyimpangi ketentuan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai payung hukum perkawinan di Indonesia menentukan mengenai kesatuan harta antara suami dengan istri. Pemisahan harta perkawinan hanya dapat dilakukan dalam perjanjian perkawinan. dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pergeseran paradigma perjanjian perkawinan dan substansi yang diatur perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan, namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 maka perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Substansi yang diatur dalam perjanjian perkawinan adalah perihal pemisahan harta suami dan istri.
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Kadek Ary Purnama Dewi
Jurnal Yustitia Vol 13 No 2 (2019): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Information technology based lending and borrowing services provide more space for consumers to get financial access. But on the other hand, consumers have the possibility of experiencing losses due to inaccuracy in reading the agreement clause. The existence of information technology based lending and borrowing services is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 77 / Pojk.01/2016 About Information Technology Based Lending and Borrowing Services. This study discusses two issues of agreement on information technology-based lending and borrowing services and protecting data confidentiality on information technology-based lending and borrowing services. Consumers have the right to get legal protection in enjoying information technology based lending and borrowing services. The legal protection is carried out in the form of an agreement between the organizer and the user. The agreement can be in the form of a standard agreement. The organizer also has an obligation to provide protection for the confidentiality of personal data of consumers.
PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Kadek Ary Purnama Dewi
Jurnal Yustitia Vol 14 No 1 (2020): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Covid 19 berdampak pada sektor perbankan dimana nasabah yang pendapatannya menurun yang tidak sanggup membayar kewajibannya kepada bank. Dalam menanggapi masalah ini, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan restrukturisasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Kebijakan ini membahas dua masalah yaitu kebijakan bank restrukturisasi kredit karena penyebaran COVID-19 dan prinsip kehati-hatian dalam memberikan restrukturisasi kredit kepada nasabah. Kebijakan ini tidak menghilangkan kewajiban nasabah untuk melakukan pembayaran. Nasabah yang berhak mendapatkan restrukturisasi kredit adalah nasabah yang benar-benar tidak memiliki pendapatan atau pendapatan mereka turun karena pandemi ini. Bank menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menilai kondisi keuangan nasabah sehingga nasabah yang mendapatkan kebijakan restrukturisasi adalah nasabah yang benar-benar membutuhkannya. Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian Bank, Kebijakan Countercyclical, Restrukturisasi Kredit.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI IKLAN INVESTASI ILEGAL DI MEDIA SOSIAL Kadek Ary Purnama Dewi
Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 dimanfaatkan oleh pelaku bisnis investasi ilegal untuk mendapatkan konsumen. Media sosial memberikan peluang bagi perusahaan investasi ilegal untuk menawarkan produk investasi kepada masyarakat secara cepat dan komprehensif. Penggunaan media sosial sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, karena pelaku usaha dapat menayangkan iklan baik yang gratis maupun berbayar tanpa adanya sensor yang jelas. Penelitian ini membahas aspek hukum dari iklan investasi ilegal dan tanggung jawab pelaku usaha dalam iklan investasi ilegal. Dalam membuat dan menayangkan iklan, materi iklan harus dibatasi dalam pandangan iklan yang diedarkan kepada publik, baik dengan menerapkan standar etika maupun pembatasan melalui peraturan perundang-undangan. Investasi ilegal adalah produk investasi yang melanggar hukum, oleh karena itu perbuatan mengiklankan produk tersebut melanggar hukum. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Periklanan, Investasi Ilegal, Media Sosial.
KEBIJAKAN STANDARDISASI KESEHATAN DAN KEBERSIHAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA KULINER Kadek Ary Purnama Dewi
Jurnal Yustitia Vol 15 No 1 (2021): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to analyze the basic considerations of health and hygiene standardization in the development of culinary tourism and to find the construction of health and hygiene standardization policies in the development of culinary tourism in the future. The basis for the consideration of health and hygiene standardization in the development of culinary tourism is the protection of human rights, where tourism is a human right, and the importance of consuming healthy and clean food and drinks is the right to life and the right to health for humans. This protection is regulated in national and international legal instruments. In fact, the standardization of health and hygiene in the development of culinary tourism is very necessary considering the poisoning cases that have occurred to tourists. The construction of health and hygiene standardization policies in the development of culinary tourism in the future does not only touch business actors at the top level such as serving food in hotels and restaurants, but also on traditional snacks and markets that are culinary tourism destinations. Keywords: policies, standardization, health and hygiene, culinary tourism. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan standardisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner dan untuk mengetahui konstruksi kebijakan standardisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner ke depan. Dasar pertimbangan standarisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner adalah perlindungan hak asasi manusia, dimana pariwisata adalah hak asasi manusia, dan pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bersih adalah hak untuk hidup dan hak atas kesehatan bagi manusia. Perlindungan ini diatur dalam perangkat hukum nasional dan internasional. Padahal, standarisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner sangat diperlukan mengingat kasus keracunan yang pernah menimpa wisatawan. Konstruksi kebijakan standardisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan wisata kuliner ke depan tidak hanya menyentuh pelaku usaha di level atas seperti menyajikan makanan di hotel dan restoran, tetapi juga pada jajanan dan pasar tradisional yang menjadi tujuan wisata kuliner. Kata kunci: kebijakan, standardisasi, kesehatan dan kebersihan, wisata kuliner.
URGENSI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENCURIAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI Kadek Ary Purnama Dewi
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap orang memiliki data pribadi, data pribadi tersebut melekat pada masing-masing orang yang menjadi indentitas dan jatidiri dari pemilik data. Data pribadi bersifat privasi sehingga perlu adanya perlindungan hukum yang mampu menjamin perlindungan atas data pribadi seseorang sebagai hak privasi. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak konstitusional warga negara dalam hal perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaanya. Pentingnya sebuah aturan hukum yang dengan khusus mengatur tentang data pribadi memerlukan sebuah kajian sebagai pendorong bagi pemerintah tentang Urgensi Kebijakan Penanggunalang Pencurian Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. Permasalahan yang timbul mengenai urgensi kebijakan tentang perlindungan data pribadi dirumuskan dalam dua rumusan masalah yaitu : 1) Apakah hakekat data ribadi sebagai hak privasi ?, 2) Bagaimanakan urgensi dari pembentukan kebijakan tentang perlindungan data pribadi ?. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa : data pribadi sebagai hak privasi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 huruf G angka 1. Dan dibentuknya undang-undang yang saat ini masih berupa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi bersifat urgen demi mewujudkan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara terhadap hak asasinya untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadinya
TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA PROPERTI YANG TERLAMBAT MENYELESAIKAN PEMBANGUNAN Kadek Ary Purnama Dewi
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industri perumahan merupakan sektor penting dalam perekonomian, hal ini disebabkan karena kebutuhan akan perumahan merupakan kebutuhan pokok. Sektor perumahan di sisi lain juga melibatkan banyak pihak. Dalam praktik, keterlambatan dalam penyelesaian bangunan merupakan masalah hukum yang cukup sering ditemui. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai perjanjian konstruksi dalam hubungan hukum antara pengusaha properti dengan konsumen dan tanggung jawab perdata atas wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha properti. Perjanjian konstruksi dalam hubungan hukum antara pengusaha properti dengan konsumen dituangkan dalam dokumen hukum dan disebut sebagai kontrak jasa konstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengatur klausul minimum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Keterlambatan menyelesaikan bangunan merupakan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam kondisi tersebut pelaku usaha properti dapat dipertanggungjawabkan, kecuali keterlambatan tersebut terjadi karena force majeur.
Literasi Digital Untuk Menanggulangi Perilaku Oversharing di Media Sosial Dewi Bunga; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; Kadek Ary Purnama Dewi
Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/sevanam.v1i1.9

Abstract

Social media provides facilities for citizens to exchange information, upload photos, videos and their daily activities. The activity of sharing personal information is too often referred to as oversharing. Psychological oversharing is a human need for attention and social support. But indirectly, this activity actually endangers the uploader. This study will discuss two problems, namely 1) the context of privacy and protection of personal data and its vulnerabilities and 2) digital literacy for the citizen community to overcome oversharing behavior. The concept of privacy basically provides an option for everyone to sort out private and public spaces for themselves. Personal data is transformed into public data when the owner shares the personal data in cyberspace. Digital literacy is needed to protect netizens from threats in cyberspace such as cyberbullying, intimidation, and even direct crimes such as robbery due to the behavior of netizens who show off their wealth on social media. Digital literacy will increase the social intelligence of netizens to determine what can and should be uploaded on social media. Key words: digital literacy, oversharing, social media.
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN LELE DENGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA SERTA PENGELOLAAN PEMASARAN KEUANGAN BERBASIS DIGITAL I Made Kariyana; Ni Nyoman Sudiyani; Kadek Ary Purnama Dewi; Ni Putu Yuliana Ria Sawitri
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v1i4.146

Abstract

Permasalahan yang sangat mendasar dalam budidaya ikan lele yang dilakukan peternak ikan lele adalah penggunaan air yang banyak dan air buangan hasil budidaya yang dibuang ke lingkunagan yang banyak mengandung amoniak dan nitrogen sebagai hasil perombakan protein dan asam amino dari sisa pakan dan feses ikan lele. Tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) dari Universitas Ngurah Rai dengan mitra, yaitu Kelompok Pembudidaya Ikan Lele yang ada di desa Mengwi, dalam rangka untuk budidaya lele dengan teknologi sistem bioflok. Permasalahan Mitra Kelompok Pembudidaya Ikan Lele “PENDUL E” berupa produksi: pertama, masih terbatasnya modal yang dimiliki pembudidaya untuk memulai usaha budidaya lele, sarana dan prasarana yang terbatas, pengetahuan, teknologi dan inovasi serta tingkat kreatifitas dalam memanfaatkan secara efesien lahan untuk pembudidayaan lele. Berdasarkan analisis situasi potensi serta permasalahan mitra yang sudah diuraikan bersama di atas, maka program yang akan ditawarkan mengatasi permasalahan tersebut rencananya dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengadakan kegiatan berupa pendampingan, penggunaan alat dan media promosi serta pelaporan keuangan berbasis digital. Keberhasilan yang dicapai dari hasil uji coba dilapangan dapat dinikmati oleh mitra dengan produksi ikan lele yang dipelihara bertumbuh dengan baik dan sehat. Pembudidayaan ikan lele dengan menggunakan metode bioflok memberikan keuntungan yang lebih banyak dari metode konvesional.
Co-Authors Artana, I Made Dewi Bunga Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Gede Dewangga Prahasta Dyatmika Geriadi, Made Ayu Desy Hutama, I Dewa Made Adhi I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Kadek Ardana I Kadek Maha Giri Putra I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA I Made Artana I Made Kariyana I Wayan Saras Yudi Ni Ketut Supasti Dharmawan NI PUTU ARI SETYANINGSIH Ni Putu Yuliana Ria Sawitri Putu Doddy Heka Ardana Sawitri, Ni Putu Yuliana Ria Suastini, Ni Luh Putu Sudiyani, Ni Nyoman Swetasoma, Cokorda Gede Tjokorda Gde Agung Wijaya Kesuma Suryawan Wayan Wiwik Widyantari Widiani, Ni Luh Gede Nita Ary Wijaya, Komang Adi Yoga, I Komang Gede Bisma Candra Yogiswara W, I Gede Mahatma