Garuda - Garba Rujukan Digital

The Principle of Moderatism in The Formation of Fatwa of The Indonesian Ulema Council Number 83 of 2023 Ramdlany, Ahmad Agus; Musadad, Ahmad
RechtIdee Vol 19, No 1 (2024): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v19i1.22419

This study analyses the principle of moderatism (wasathiyyah) in the formation of fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), particularly Fatwa No. 83 of 2023 on the Law of Supporting the Palestinian Struggle. The principle of wasathiyyah, which is at the core of Islamic jurisprudence, encourages a balanced and moderate approach in legal and ethical matters. This research uses a qualitative method, with data collected through document analysis of fatwa texts, related scholarly works, and other relevant literature. The analysis aims to reveal how the wasathiyyah principle is reflected in the formation of the fatwa and its implications for Indonesian Muslim society. The results show that MUI Fatwa No. 83 of 2023 integrates the principle of moderatism in several key aspects. Firstly, it emphasises the importance of supporting the Palestinian cause as a humanitarian and ethical obligation, in accordance with the principles of justice and solidarity in Islam. Secondly, it balances such support with an invitation to use peaceful and legitimate means, rejecting extremism and violence. This reflects a deep understanding of wasathiyyah, which encourages proactive yet peaceful engagement in international solidarity. In addition, the fatwa highlights the role of Indonesian Muslims in fighting for Palestinian rights through diplomatic, economic, and educational efforts. This broadens the scope of support beyond mere political activism, encouraging a multifaceted approach that integrates ethical, legal and humanitarian dimensions.

Authority, Culture, and Sexuality in the Polygamy of Madurese Ulamas Afandi, Moh.; Ramdlany, Ahmad Agus; Fauza, Nilna; Ula, Siti Khoirotul; Ubaidillah, Mohammad Farah
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i1.36237

Generally, polygamy among Madurese Ulama is carried out arbitrarily and secretly, resulting in suffering and significant discrimination against women. However, in specific instances, certain Madurese Ulama exhibit unique behaviors in constructing polygamous families, fostering comfort and harmony within their households. This research investigates the practice of polygamy among the ulama of Madurese and the influencing factors behind such practices. Employing a qualitative method, primary data sources comprise three polygamous families led by Madurese Ulama, each demonstrating distinctiveness in managing their polygamous households. The findings of this study conclude the existence of two models of polygamy practiced by Madurese Ulama, including polygamy initiated by the husband's desire with consent from the wives and initiated by the wives with consent from the husband. The practice of polygamy among Madurese Ulama is influenced by factors such as sexual needs, the authority held by these Ulama, and the devout religious culture of Madurese society, which tends to venerate Madurese Ulama excessively. Abstrak: Pada umumnya poligami ulama Madura dilakukan secara sewenang-wenang dan siri (tidak dicatat oleh negara), yang mendatangkan penderitaaan dan diskriminasi yang sangat merugikan perempuan. Sebaliknya dalam fenomena tertentu, terdapat ulama Madura yang memiliki perilaku unik dalam membangun keluarga poligami sehingga mendatangkan kenyamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini menelaah praktik poligami yang dilakukan oleh ulama Madura dan faktor yang mempengaruhi poligami tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primernya adalah tiga keluarga ulama Madura yang memiliki keunikan dalam membagun rumah tangga poligamis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua model poligami yang dilakukan oleh ulama Madura, yaitu poligami yang dilakukan atas kehendak suami dengan persetujuan para istri dan poligami yang dilakukan atas inisiatif para istri dengan mendapatkan persetujuan suami. Poligami ulama Madura dipengaruhi oleh faktor kebutuhan seksual dan otoritas ulama Madura, serta budaya hidup masyarakat Madura yang taat beragama dan cenderung berlebihan dalam mengkultus ulamanya.

Authority, Culture, and Sexuality in the Polygamy of Madurese Ulamas Afandi, Moh.; Ramdlany, Ahmad Agus; Fauza, Nilna; Ula, Siti Khoirotul; Ubaidillah, Mohammad Farah
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 24 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i1.36237

Generally, polygamy among Madurese Ulama is carried out arbitrarily and secretly, resulting in suffering and significant discrimination against women. However, in specific instances, certain Madurese Ulama exhibit unique behaviors in constructing polygamous families, fostering comfort and harmony within their households. This research investigates the practice of polygamy among the ulama of Madurese and the influencing factors behind such practices. Employing a qualitative method, primary data sources comprise three polygamous families led by Madurese Ulama, each demonstrating distinctiveness in managing their polygamous households. The findings of this study conclude the existence of two models of polygamy practiced by Madurese Ulama, including polygamy initiated by the husband's desire with consent from the wives and initiated by the wives with consent from the husband. The practice of polygamy among Madurese Ulama is influenced by factors such as sexual needs, the authority held by these Ulama, and the devout religious culture of Madurese society, which tends to venerate Madurese Ulama excessively. Abstrak: Pada umumnya poligami ulama Madura dilakukan secara sewenang-wenang dan siri (tidak dicatat oleh negara), yang mendatangkan penderitaaan dan diskriminasi yang sangat merugikan perempuan. Sebaliknya dalam fenomena tertentu, terdapat ulama Madura yang memiliki perilaku unik dalam membangun keluarga poligami sehingga mendatangkan kenyamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini menelaah praktik poligami yang dilakukan oleh ulama Madura dan faktor yang mempengaruhi poligami tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primernya adalah tiga keluarga ulama Madura yang memiliki keunikan dalam membagun rumah tangga poligamis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua model poligami yang dilakukan oleh ulama Madura, yaitu poligami yang dilakukan atas kehendak suami dengan persetujuan para istri dan poligami yang dilakukan atas inisiatif para istri dengan mendapatkan persetujuan suami. Poligami ulama Madura dipengaruhi oleh faktor kebutuhan seksual dan otoritas ulama Madura, serta budaya hidup masyarakat Madura yang taat beragama dan cenderung berlebihan dalam mengkultus ulamanya.

Pengaturan Kendaraan Motor Listrik dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Analisis Klasifikasi, Registrasi, dan Sanksi Hukum Pradini, Alifia Eka; Windari, Rusmilawati; Ramdlany, Ahmad Agus
Begawan Abioso Vol. 16 No. 2 (2025): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v16i2.1241

Perkembangan kendaraan motor listrik sebagai sarana transportasi ramah lingkungan menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum lalu lintas di Indonesia. Meskipun secara normatif kendaraan motor listrik dapat dikualifikasikan sebagai kendaraan bermotor, pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum secara eksplisit dan komprehensif mengakomodasi karakteristik serta implikasi penggunaannya. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma dan kontradiksi pengaturan, khususnya terkait klasifikasi yuridis kendaraan, kewajiban registrasi dan identifikasi kendaraan, batas usia pengguna dan kepemilikan Surat Izin Mengemudi, serta penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan motor listrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kendaraan motor listrik dalam sistem hukum lalu lintas Indonesia serta menilai kecukupan pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam menjamin kepastian hukum dan keselamatan lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kendaraan motor listrik secara yuridis termasuk dalam kategori kendaraan bermotor, regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi aspek registrasi, batas usia pengguna, dan sanksi hukum secara efektif, sehingga berpotensi menghambat penegakan hukum dan keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna membentuk kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi kendaraan motor listrik.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search