Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Perkawinan Sejenis Ditinjau dari UU Perkawinan dan Hukum Progresif Paparang, Marcelina Fitriani; Mustapid, Hidayatul; Faqih, Raden Salim Achmad; Ristia, Silvi; Puspika Sari, Siti Julaeha; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beberapa tahun belakangan ini, perkawinan yang dilakukan banyak mengundang perdebatan publik, salah satu nya adalah perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis yang juga dikenal sebagai pernikahan sesama jenis semakin populer di berbagai negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia.Metodologi penelitian hukum normatif menjadi metode pada penelitian ini, dengan tujuan untuk menemukan dan mengembangkan argumentasi hukum melalui analisis materi dan pemeriksaan prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku.Hasil penelitian ini adalah perkawinan sejenis sudah dipastikan tidak sah baik di mata hukum maupun agama. Jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, meskipun hukum progresif sejatinya mengharapkan hukum dapat berkembang sesuai zaman tetapi perkawinan sejenis tetap tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan UU Perkawinan maupun kepercayaan serta agama bangsa Indonesia. Perkawinan yang tidak diakui secara hukum sebagai Perkawinan dapat dibatalkan mengingat menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri. Di Indonesia pendukung sesama jenis terlibat dalam perilaku menyimpang menurut nilai-nilai agama dan keyakinan bangsa.
ANALISIS PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM SENGKETA MEREK DAGANG PS GLOW DAN MS GLOW Paparang, Marcelina Fitriani; Ristia, Silvi; Puspika Sari, Siti Julaeha; Liem, Yohanes; Antoni, Herli
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat mengambil keputusan, hakim kerap berpijak pada konsep Nebis In Idem dikarenakan kasus asas ini menjadi penentu suatu kasus dapat diadili kembali atau tidak. Gugatan timbal balik antara Ms Glow dan Ps Glow menjadi salah satu kasus yang berkaitan dengan asas ini karena diduga mengajukan kasus yang sama. Metodologi penelitian hukum normatif menjadi metode pada penelitian ini, dengan tujuan untuk menemukan dan mengembangkan argumentasi hukum melalui analisis materi pelajaran dan pemeriksaan prinsip-prinsip yang berlaku maupun asas hukum. Hasil penelitian ini adalah kasus sengketa merk dagang antara MS Glow dan PS glow tidak termasuk dalam kategori nebis in idem dikarenakan pada saat gugatan diajukan oleh tergugat kepada PN Niaga Surabaya, PN Niaga Medan masih memeriksa perkara dan belum mengeluarkan putusan. Berdasarkan penjabaran di atas peneliti berpendapat bahwa praktik peradilan pada kasus ini sama dengan UU dan peraturan lokal, dan federal, termasuk Pasal 1917 Kitab UU Hukum Perdata. Hakim sudah membuktikan dalam memeriksa perkara dan mengatur jalannya peradilan, Hakim tidak sewenang-wenang dengan aturan yang ada.    
Analisis Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis (Studi Tentang Peran Serta Tanggung Jawab Orang Tua) Nugraha, Reza Akbar; Prayoga, Ananta Dwi; Amaliya, Maulina; Prama, Yoga Dian; Puspika Sari, Siti Julaeha; Febrianti, Yenny
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i1.1983

Abstract

Children are a gift and responsibility given by God, thus they need to be protected and respected in their basic rights. Child protection is enshrined in the 1945 Constitution and the United Nations child rights convention. Children are the support for the future of the nation and family. Protection for children should commence from within the womb until they reach the age of 18. It is the responsibility of parents, families, and the community to protect the rights of children, while the state and government need to provide facilities and access for the growth and development of children. Child exploitation, such as begging, is a serious problem. The level of poverty is one of the main causes of exploitation. The state and government have an obligation to protect children from exploitation. However, there are still many street children who are vulnerable to exploitation, including physical, economic and sexual exploitation. This research uses a normative legal and empirical juridical approach. In this research, we will explore child protection arrangements in Indonesia, the factors that cause child exploitation, and their impact on children's welfare, with a case study of Decision Number 623/PID.SUS/2016/PN.MLG. With these efforts, we can better understand child protection and the impact of exploitation on child welfare in Indonesia.