Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Pemuliaan Hukum Jurnal Anti Korupsi
Supriantoro, Nadhila Citra
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Penerapan Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Pengembalian Kerugian Negara Pattimahu, Sitinur Febby; Kurniasih, Meytri; Putri, Amelia Dwi; Prajatantri, Aridiastri Octaghana; Setiyorini, Meidyna Tri; Supriantoro, Nadhila Citra; Agustina, Laila Nur; Wardani, Dinar Ayu; Najmitha, Naila Shafa
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 4 No 2: Nopember 2014
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v4i1.38798

Abstract

Korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak kejahatan kerah putih (white collar crime) yang dimana para tindak pelaku kejahatannya merupakan orang-orang yang notaben nya memiliki pendidikan tinggi serta memiliki peran penting di lingkungan masyarakat. Menurut data dari Transparency International Indonesia, Indonesia menduduki peringkat 85 dari 180 negara dalam konteks negara dengan tindak korupsi terbanyak di dunia. Korupsi telah berkembang pesat dan maju di berbagai negara, salah satunya ialah negara Indonesia. Hal tersebut kerap menimbulkan keresahan di kalangan warga Indonesia terkait penegak hukum di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan asset recovery atau pengembalian aset guna memulihkan kerugian negara yang dilakukan secara terintegrasi. Dari konteks tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu cara mengatasi korupsi adalah dengan asset recovery. Adapun jenis metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penelitian hukum empiris (socio legal research) yang bertujuan untuk mengidentifikasi isu hukum dalam kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu tindak pidana korupsi.
Analisis Pidana Mati Terhadap Korupsi Dana dalam Keadaan Darurat Pattimahu, Sitinur Febby; Putri, Amelia Dwi; Kurniasih, Meytri; Prajatantri, Aridiastri Octaghana; Setiyorini, Meidyna Tri; Supriantoro, Nadhila Citra; Agustina, Laila Nur; Wardani, Dinar Ayu; Najmitha, Nala Shafa
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 4 No 1: Mei 2014
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v4i1.38796

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang sedikit sulit untuk di tanggulangi, seperti kita lihat kasus korupsi di Indonesia bukannya menurut tetapi sangat melonjak drastis. Penjatuhan pidana mati dapat di lakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada kondisi darurat seperti saat terjadinya bencana. Apalagi, bansos yang dibutuhkan oleh korban bencana alam yang tentunya sangat diperlukan agar kelangsungan hidup mereka dapat terpenuhi. Namun, di Indonesia penjatuhan pidana mati ini menuai banyak pro kontra yang dimana mereka beranggapan bahwa tindak hukuman mati adalah suatu hal yang melanggar hak asasi manusia, tetapi di sisi lain jika tidak di tegakkan nya hukum yang konsisten dan memberikan efek jerah korupsi akan semakin menjadi penyakit terbesar dari Indonesia yang tidak hanya merugikan negara tetapi masyarakat juga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana darurat yang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini fokus pada hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, sejarah serta penemuan-penemuan hukum. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan dikarenakan penelitian ini menggunakan berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam penerapan hukuman pidana mati bagi koruptor dana darurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati bagi koruptor dana darurat susah untuk diimplementasikan sesuai dengan UUTPK Pasal 2 ayat (2) terlebih lagi pelaku tindak pidana mati harus melalui masa uji coba beberapa tahun. Pemberian hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi harus dipertegas dari sisi implementasi dan undang-undang dikarenakan semakin banyak pelaku korupsi dan dapat mendatangkan efek jera agar tidak semena-semena.
Restructuring Measured Fishing Policy: Integrative Supervision of Fishery Business Actors in Realizing a Sustainable Blue Economy Jumantoro, Tegar Raffi Putra; Supriantoro, Nadhila Citra; Albanna, Syedna Ahmad; Novemyanto, Alfin Dwi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 7 No 1 (2025): Human Rights and Global Perspectives on Humanitarian Law
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v7i1.53585

Abstract

Indonesia as a maritime country faces serious challenges in the problem of overexploitation and declining fish stocks in the management of marine resources in 11 Fisheries Management Areas (WPP). The quota-based Measured Fishing (PIT) policy has not been effective due to conflicts with local fishermen and weak supervision by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP), as evidenced by violations of fishing zones by large and foreign vessels. This normative legal research uses a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the study show challenges in supervision and law enforcement. Several countries have used sophisticated technology and quota systems to manage fishing zones, but Indonesia faces obstacles in supervision. Researchers recommend the implementation of a satellite monitoring system, additional criminal sanctions, strengthening inter-agency coordination, and a customary-based sea closure system to restore fish stocks.
Konseptualisasi Badan Pengawasan dan Perlindungan AI Sebagai Pemenuhan Perlindungan Hukum Teknologi di Indonesia Syadida, Maharani Qaulan; Supriantoro, Nadhila Citra; Sugianto, Mohamad Suci
Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v6i1.2800

Abstract

Artificial Intelligence atau yang sering disingkat AI memiliki nama lain dalam bahasa indonesia yaitu kecerdasan buatan merupakan salah satu hasil dari berkembangnya dunia teknologi dan digital. Dalam perkembangnya AI sendiri memiliki banyak dampak positif namun juga memiliki dampak negatif yang cukup berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait peluang dan tantangan AI dalam kehidupan masyarakat kemudian memebrikan solusi terkait tantangan dan permasalahan yang terjadi tentang AI di Indonesia khususnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode Reform Oriented Research (penelitian beriorentasi pembaruan) digunakan untuk mengkaji kelayakan dari aturan yang ada dan merekomendasikan perubahan terhadap suatu aturan yang dianggap perlu dan menggunakan metode pendamping yaitu pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan beberapa negara di dunia. Hasil yang didapatkan oleh penulis terdapat banyak urgensi perlindungan hukum dari dampak negatif AI di Indonesia dengan itu maka penulis memberikan sebuah rekomendasi berupa ius constituendum Konsep Badan Pengawasan dan Perlindungan AI di Indonesia sebagai salah satu fungsi pengawasan dan perlindungan pemerintah di dalam perlindungan hukum teknologi di Indonesia, amandemen beberapa undang-undang, dan membuat Undang-Undang Kecerdasan Buatan di Indonesia.
Co-Authors Agustina, Laila Nur Albanna, Syedna Ahmad Jumantoro, Tegar Raffi Putra Kurniasih, Meytri Najmitha, Naila Shafa Najmitha, Nala Shafa Novemyanto, Alfin Dwi Pattimahu, Sitinur Febby Prajatantri, Aridiastri Octaghana Putri, Amelia Dwi Setiyorini, Meidyna Tri Sugianto, Mohamad Suci Syadida, Maharani Qaulan Wardani, Dinar Ayu