Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.94
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Pemerintahan dan Politik Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Esensi Hukum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Law_Jurnal NEGREI: Academic Journal of Law and Governance CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) Jurnal Hukum Pelita MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Gunung Djati Conference Series Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Journal International Dakwah and Communication Jurnal Restorasi Hukum Journal of Progressive Law and Legal Studies Socius: Social Sciences Research Journal Public Policy and Management Inquiry CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Sosiologi Pendidikan Kolaboratif
Novemyanto, Alfin Dwi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Islamic Law as An Umbrella of Human Rights in The Loss of Social Welfare Rights of Pedicab Drivers towards The Existence of Online Transportation Novemyanto, Alfin Dwi; Hani, Aisiyah Puspita
Journal International Dakwah and Communication Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Pariangan Batusangkar, West Sumatra, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/jidc.v3i2.409

Abstract

With change mode transportation become online transportation, the result in low enthusiasts’ transportation conventional yet digitally based pedicab driver in a few areas. This resulted hurt their right human on pedicab drivers and no its implementation justice social on the precepts fifth Pancasila. The method in this research is descriptive qualitative method with using a systematic technique literature review. Existence pedicab drivers that lost it source income because presence mode online transportation, that is case hurt their right in fulfillment worker's welfare pedicab drivers and necessary exists breakthroughs, modifications, and renewals will be existing policies and regulations from to fit with phenomenon social happenings. It has confirmed in Article 27 Paragraph 2, Article 28 A, Article 28C paragraph (1), and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, Surah As- Syuara verse 183 and Surah Al- Qashash Verse 77 as base changes and reminders about must followed and made policy new orgive protection rights attached to the pedicab drivers for the sake of achieving it fairness, usefulness, and certainty law.
A Pertautan Hak Berkeyakinan & Elektoral: Kajian Demokrasi Pancasila Melalui Pengalaman Masyarakat Hukum Adat Penganut Kepercayaan Jumantoro, Tegar Raffi Putra; Rahma, Aisyah Mutiara; Yuraida, Sintha; Albanna, Syedna Ahmad; Novemyanto, Alfin Dwi
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 4 (2024): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v4i4.617

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya dan entitas kemasyarakatan, salah satunya adalah masyarakat hukum adat penganut kepercayaan (selanjutnya disebut MHPAK). Seringkali hak beragama dan hak pilih para penganut MHPAK yang meyakininya tidak terjamin dan terpenuhi secara optimal, khususnya dalam praktik pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hubungan antara hak berkeyakinan dan hak pilih dalam konteks “Demokrasi Pancasila” di Indonesia. Untuk mengetahui hal tersebut, makalah ini menggunakan kasus pengalaman yang dialami oleh Masyarakat Adat Penganut Kepercayaan yang kemudian disebut MHAPK. Kasus MHAPK dipilih dengan mempertimbangkan situasi khusus berupa “kekerasan struktural” akibat tidak adanya pengakuan hukum terhadap keberadaan mereka yang menganut kepercayaan setempat. Bahwa terdapat perubahan yang signifikan antara sesudah dan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pemenuhan hak berkeyakinan. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji administrasi kependudukan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi serta dampaknya terhadap pemenuhan hak pilih. Lebih jauh, pembelajaran dari kasus MHAPK juga turut andil dalam memikirkan kembali makna klaim demokrasi Pancasila. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah sumber pustaka. Selain itu, wawancara juga dilakukan terutama kepada penyelenggara pemilu. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan adanya keterkaitan antara hak berkeyakinan dan hak memilih. Temuan lainnya adalah adanya perbedaan makna Demokrasi Pancasila.
[RETRACTED] KONSEPTUALISASI PENGUATAN REDISTRIBUSI HASIL SUMBER DAYA ALAM PADA PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945 Novemyanto, Alfin Dwi
Esensi Hukum Vol 6 No 1 (2024): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang dari penguatan redistribusi hasil sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 adalah pentingnya memastikan keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki negara untuk kemakmuran rakyat. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi, terutama di daerah kaya sumber daya alam seperti Papua, menunjukkan bahwa redistribusi yang adil dan merata masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata. Penelitian ini untuk mengetahui tinjauan urgensi penguatan redistribusi hasil sumber daya alam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan konsep penguatan redistribusi hasil sumber daya alam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam mewujudkan keadilan sosial. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, yang menuntut negara untuk mengelola sumber daya alam dengan prinsip keadilan sosial. Negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan redistribusi hasil sumber daya alam secara adil, sehingga pemerataan kesejahteraan dapat tercapai, mengingat ketimpangan ekonomi yang sering terjadi. Penambahan pasal dalam UUD 1945 yang menegaskan redistribusi hasil sumber daya alam secara adil sangat penting untuk mengatasi ketimpangan dalam distribusi Sumber daya alam di Indonesia.Penambahan pasal ini juga mendukung pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam mengelola SDA untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
Inklusivitas Pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Novemyanto, Alfin Dwi
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 2 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i2.3775

Abstract

Melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada SDGs, Indonesia dapat masih mengalami defisiensi terhadap kebijakan dan implementasi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang harus menyesuaikan dinamika sosial dan keadilan distributif dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan di masa mendatang. Rumusan masalah berkaitan dengan defisiensi undang-undang kesejahteraan sosial sebagai jaminan kehidupan yang layak dan bermartabat serta kebijakan pembaharuan hukum yang inklusif dan responsif dalam implementasi undang-undang kesejahteraan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan teknik pengumpulan data studi literatur. Jenis data dari sumber tertulis serta cara penyajian data menggunakan analisis tematik dan analisis hukum. Meskipun sejumlah kebijakan dan program kesejahteraan sosial sudah diterapkan, realisasi distribusi kesejahteraan yang adil dan merata masih mengalami hambatan, terutama di wilayah-wilayah yang lebih terpencil atau bagi kelompok rentan, terutama pada indikator kemiskinan, ketimpangan sosial, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. . strategi yang dapat diterapkan dalam pembaharuan hukum untuk menciptakan kebijakan kesejahteraan sosial yang inklusif dan responsif adalah peningkatan partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan, pendekatan berbasis hak asasi manusia (ham), pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan sosial, penguatan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi, penyesuaian dengan kebutuhan dan dinamika sosial ekonomi, penguatan kelembagaan dan kapasitas pemerintah daerah, pendekatan holistik dan interdisipliner, evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala, integrasi dengan tujuan sustainable development goals (SDGs), dan advokasi dan pendidikan publik.
Anti-SLAPP Policy Conceptualization as a Strategic Effort to Protect Indigenous Peoples' Environmental Rights from Judicial Harassment Jumantoro, Tegar Raffi Putra; Novemyanto, Alfin Dwi
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 01 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i01.1312

Abstract

Human Rights regulation has been implemented in several positive laws of international countries, including Indonesia. All citizens are entitled to equal rights and status through human rights, and the state, including indigenous peoples, must guarantee their fulfillment. The guarantee of protection for the rights of indigenous peoples has been regulated by law. However, its implementation has not been fully realized. This statement is evidenced by findings of field conflict records and instances of judicial harassment between indigenous communities and environmental management companies. The government subsequently introduced the Anti-SLAPP policy to allow vulnerable groups to present proposals, criticisms, and ideas in their fight for social justice and fulfilling their environmental rights. Addressing these issues, this research aims to analyze the relationship between the fulfillment of indigenous peoples' rights to the environment and instances of judicial harassment, evaluate the conceptualization of Anti-SLAPP principles within Indonesia's positive legal framework, and examine the implementation of Anti-SLAPP principles in various international countries. This normative juridical study is conducted using legislative, conceptual, and comparative approaches, and it utilizes secondary data from primary and secondary legal materials to analyze legal issues related to anti-SLAPP. Through various legal approaches and theories, the findings of this research reveal several weaknesses in Indonesia's Anti-SLAPP policy. The researcher provides recommendations, including a comprehensive study on the need for a specific Anti-SLAPP law and the necessity for law enforcement officers to prioritize persuasive and non-repressive efforts, ensuring transparency in the environmental management permitting process.
Restructuring Measured Fishing Policy: Integrative Supervision of Fishery Business Actors in Realizing a Sustainable Blue Economy Jumantoro, Tegar Raffi Putra; Supriantoro, Nadhila Citra; Albanna, Syedna Ahmad; Novemyanto, Alfin Dwi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 7 No 1 (2025): Human Rights and Global Perspectives on Humanitarian Law
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v7i1.53585

Abstract

Indonesia as a maritime country faces serious challenges in the problem of overexploitation and declining fish stocks in the management of marine resources in 11 Fisheries Management Areas (WPP). The quota-based Measured Fishing (PIT) policy has not been effective due to conflicts with local fishermen and weak supervision by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP), as evidenced by violations of fishing zones by large and foreign vessels. This normative legal research uses a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the study show challenges in supervision and law enforcement. Several countries have used sophisticated technology and quota systems to manage fishing zones, but Indonesia faces obstacles in supervision. Researchers recommend the implementation of a satellite monitoring system, additional criminal sanctions, strengthening inter-agency coordination, and a customary-based sea closure system to restore fish stocks.
ReMPASI Aplikasi Digital Berbasis Artificial Intelligence Untuk Memberikan Rekomendasi Makanan Pendamping ASI di Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Cahyanto, Sigit Bayu; Azri, Adlina Nur; Novemyanto, Alfin Dwi
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 10 No 1 (2025): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Publisher : Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30653/jppm.v10i1.897

Abstract

Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi. Hasil Survei Status Gizi Indonesia tahun 2021 menyatakan angka prevalensi stunting mencapai 24,4%. Namun pemerintah menetapkan target untuk mengurangi prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Dampak yang dihasilkan dari stunting memberikan efek yang serius pada proses tumbuh kembang anak yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan yang bersifat irreversible. Untuk mengatasi dampak ini, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan, diantaranya melalui pemberdayaan masyarakat. Studi ini mengeksplorasi dampak dari inisiatif pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting pada lini masyarakat melalui penggunaan aplikasi Rekomendasi Makanan Pendamping Air Susu Ibu berbasis Artificial Intelligence yang terintegrasi Cloud Computing dan Machine Learning untuk memberikan informasi Rekomendasi Makanan Pendamping Air Susu Ibu berdasarkan deteksi objek. Pelaksanaan program ini menggunakan metode sosialisasi yang meliputi tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Studi ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan pengetahuan masyarakat, dengan tanggapan positif terhadap aplikasi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan potensi teknologi digital dalam memerangi malnutrisi pada anak dan memberikan wawasan untuk intervensi di masa depan. Aplikasi ini dapat menjadi solusi inovatif untuk dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pemenuhan gizi semibang untuk anak. Sehingga perluasan program kepada instansi, lembaga kesehatan, dan masyarakat diperlukan sebagai upaya yang dapat ditindaklanjuti untuk pencegahan stunting. Indonesia is recorded as a country with a high prevalence of stunting. The 2021 Indonesian Nutritional Status Survey reported a stunting prevalence rate of 24.4%. However, the government has set a target to reduce this figure to 14% by 2024. Stunting has severe and irreversible effects on children's growth and development, leading to long-term health and cognitive impairments. Addressing this issue requires collaboration between the government and society, particularly through community empowerment initiatives. This study explores the impact of community empowerment in stunting prevention at the grassroots level through the use of the recommended complementary foods for breast milk application. This Artificial Intelligence-based digital platform integrates Cloud Computing and Machine Learning to generate complementary feeding recommendations based on object detection. The program is implemented through a structured socialization approach, encompassing planning, preparation, execution, and evaluation.The findings indicate an increase in community participation and knowledge, with positive responses toward the application. The study highlights the potential of digital technology in addressing child malnutrition and offers insights for future interventions. This application presents an innovative solution for improving public understanding of balanced nutrition for children. Therefore, expanding the program to institutions, healthcare organizations, and the broader community is essential to ensure effective stunting prevention.
STRATEGI PENANGGULANGAN LAJU BRAIN DRAIN MELALUI KEBIJAKAN DUAL CITIZENSHIP BAGI DIASPORA INDONESIA Jumantoro, Tegar Raffi Putra; Larasati, Alexandra Kayla Hened; Larasati, Meidiana Aulia; Novemyanto, Alfin Dwi
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6190

Abstract

Fenomena brain drain di Indonesia semakin meningkat seiring dengan tren migrasi tenaga kerja dan profesional ke luar negeri. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan kebijakan kewarganegaraan yang hanya mengakui kewarganegaraan tunggal, sehingga banyak diaspora Indonesia harus memilih untuk melepas status WNI mereka demi memperoleh peluang yang lebih baik di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan kebijakan dwi kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia sebagai upaya mitigasi brain drain dan optimalisasi peran mereka dalam pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah kesenjangan hukum serta membandingkan kebijakan kewarganegaraan di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak negara, seperti India dan Inggris, telah menerapkan kebijakan dwi kewarganegaraan untuk mempertahankan hubungan dengan diaspora mereka, yang berdampak positif pada ekonomi dan pembangunan nasional. Penelitian ini mengusulkan model dwi kewarganegaraan terbatas melalui skema Kartu Diaspora Indonesia (KDI) yang memungkinkan diaspora tetap memiliki keterikatan hukum dan ekonomi tanpa kehilangan status WNI mereka. Melalui reformasi kebijakan di dalam penelitian ini diharapkan dapat mengurangi brain drain serta mengoptimalkan potensi diaspora sebagai aset strategis bangsa.
Normative Criticism of the Local Government Internal Control System Based on The Principles of State Financial Management to Realize Good Governance Novemyanto, Alfin Dwi
Public Policy and Management Inquiry Vol 9 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2025.9.1.16090

Abstract

The high weakness of the Local Government Internal Control System (SPI) as identified in the 2023 Local Government Financial Report (LKPD), which shows 5,426 findings of structural, procedural and functional weaknesses. This research examines SPI normatively within the framework of the principles of state financial management, in order to assess the extent to which SPI is able to guarantee the principles of good governance which include legality, accountability, transparency, efficiency, and effectiveness. The research method is normative legal research with statutory and conceptual approaches, using qualitative analysis methods based on systematic, grammatical, and teleological interpretations as developed by Peter Mahmud Marzuki. The results show that SPI weaknesses not only have administrative impacts, but are also a form of violation of imperative legal norms governing public financial management. SPI that fails to perform the internal control function substantively has implications for systemic damage to fiscal governance and violations of constitutional principles. The novelty of this research lies in the meaning of SPI as a legal instrument guarding principles, not just an administrative tool, and its contribution in formulating a valuebased internal control model based on legal principles to build a legal, accountable and democratic regional financial system.
Building Equitable Decentralization in Central Papua through Reformulation of Food Security Governance Based on the Prevalence of Insufficient Consumption Novemyanto, Alfin Dwi
NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) in 2024, the prevalence of inadequate food consumption in Central Papua reached 37.69%, the highest nationally. This condition reflects the weak implementation of the principle of equitable decentralization, especially in the food security sector. The research aims to analyze the relevance of the prevalence of insufficient consumption as an evaluative indicator of the performance of regional autonomy, as well as to formulate the direction of reformulation of food security governance based on the principles of asymmetric decentralization and institutional independence. The method used is normative legal research with an empirical approach, which combines statutory, conceptual and socio-juridical approaches. Data analysis is done descriptively-analytically and evaluatively to reveal the gap between legal norms and structural reality in Central Papua. The results show the dysfunction of autonomy due to the absence of adequate fiscal and institutional support. The novelty of this research lies in the placement of food consumption indicators as a juridical benchmark for the effectiveness of decentralization in new autonomous regions. The scientific contribution of this research reinforces the urgency of preparing data-based affirmative policies and structured institutional designs to ensure the fulfillment of the right to food within the framework of substantive regional autonomy.
Co-Authors Afriani, Febi Albanna, Syedna Ahmad Azri, Adlina Nur Cahyanto, Sigit Bayu Fakhrur Rozi, Fakhrur Hani, Aisiyah Puspita Jumantoro, Tegar Raffi Putra Karo, Suratih Muhamad Larasati, Alexandra Kayla Hened Larasati, Meidiana Aulia Nur, Rismawati Rahma, Aisyah Mutiara Ridlo, Muhammad Rosyid Supriantoro, Nadhila Citra Yuraida, Sintha