Articles
<![CDATA[Konsep Bagi Hasil Bidang Industri dalam Ekonomi Islam ]]>
<![CDATA[Putria, Uus]]>;
<![CDATA[Nasrudin, Nasrudin]]>;
<![CDATA[Nursari, Nina]]>
<![CDATA[ ISLAMICA Vol 5 No 1 (2020): ISLAMICA ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Siliwangi Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Collaboration is an activity that is familiar to human beings. Cooperation is a demand as an implication of the limitations in human beings, both limited property, abilities, physical, energy, and other human potential. With these limitations, humans are required to depend on other people to complete and help these limitations.Commercial activities in the Islamic conception of profit-oriented is free from usury. The concept of profit sharing in Islamic economics is applied in the industrial sector which is halal and avoids forbidden practices and prohibited by Islam. The advantage of this concept will give justice to both the owner and the employee. Thus the spirit of business will increase. In this case, it will discuss the concept of profit sharing in the industrial sector which uses mudharabah and musyarakah contracts.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PRANATA BANK SYARI’AH DI INDONESIA UPAYA MENDORONG PEREKONOMIAN UMAT BERBASIS MAQASID AL SYARI’AH ]]>
<![CDATA[Nursari, Nina]]>;
<![CDATA[Ruhendi, Ateng]]>; Ikhwan, Ikhwan;
<![CDATA[Aziz, Riva Abdillah]]>
<![CDATA[ Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 1 No. 1 (2023): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/ejil.v1i1.489
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran dan gerakan umat islam Indonesia dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis Maqasid Al-Syari’ah, sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakkan Maqasid Al-Syari’ah dalam bidang perbankan dapat disebut sebagai bagian dari perjuangan umat islam di bidang ekonomi syari’ah. Sehingga, keberadaannya memerlukan perlindungan legislasi. Peranan pemerintah dalam menegakkan hukum syari’ah sangat berpengaruh. Sistem Bank Islam merupakan sebuah hasil dari transformasi prinsip-prinsip dan mekanisme perekonomian yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah sebagai upaya mendorong umat dalam memajukan perekonomian berbasis Maqasid Al-Syari’ah di Indonesia. Abstract: This study aims to determine the thoughts and movements of Indonesian Muslims in building a popular economy based on Maqasid Al-Syari'ah, as an alternative to the capitalist economic system and socialist economic system. This research is a type of qualitative research with a normative juridical approach. The technique used is library research. The results showed that the enforcement of Maqasid Al-Shari'ah in the banking sector can be called part of the struggle of Muslims in the field of shari'ah economy. Thus, its existence requires the protection of legislation. The role of the government in enforcing shari'ah law is very influential. The Islamic Bank System is a result of the transformation of economic principles and mechanisms contained in the Quran and al-Sunnah as an effort to encourage the Ummah to advance the economy based on Maqasid Al-Shari'ah in Indonesia.]]>
<![CDATA[PRAKTIK RIBA DAN GAGAL BAYAR PINJAMAN ONLINE: ANCAMAN PADA REPUTASI DAN KREDIBILITAS NASABAH DI ERA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Nursari, Nina]]>
<![CDATA[ Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 2 No. 2 (2024): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/ejil.v2i2.903
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh praktik riba terhadap gagal bayar pinjaman online dan dampaknya pada krisis reputasi serta kredibilitas nasabah di perbankan, dari perspektif ekonomi Islam. Praktik riba dalam sistem pinjaman online, yang sering kali melibatkan suku bunga tinggi dan ketentuan yang tidak transparan, berdampak signifikan pada tingkat gagal bayar nasabah. Kondisi ini memicu krisis reputasi dan kredibilitas yang merugikan, baik bagi individu nasabah maupun institusi keuangan. Berdasarkan pandang ekonomi Islam, riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan, melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan yang diamanatkan oleh syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Quran, seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279), yang melarang keras praktik riba serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya transaksi yang adil dan bebas dari unsur eksploitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik perbankan dapat mengurangi risiko gagal bayar dan memperbaiki reputasi serta kredibilitas nasabah, dengan menekankan pada transaksi yang transparan, adil, dan berbasis kemaslahatan.]]>
<![CDATA[Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Fadila, Salma Nurul]]>;
<![CDATA[Nursari, Nina]]>;
<![CDATA[Mukhlas, Oyo Sunaryo]]>
<![CDATA[ Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/qanuniya.v1i2.955
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik hukum poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dengan menyoroti tantangan, implementasi dan implikasinya terhadap sistem hukum nasional. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan analisis terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta revisinya melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi poligami masih menghadapi tantangan signifikan, seperti konflik antara nilai-nilai agama dan tuntutan modernisasi hukum yang mendukung monogami. Kebijakan poligami juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hak perempuan dan harmonisasi hukum nasional. Kebaharuan dari penelitian ini adalah identifikasi kebutuhan reformasi hukum berbasis gender yang mampu menyeimbangkan nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip hukum modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi perkawinan yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.]]>
<![CDATA[Peran Sertifikasi Halal dalam Penguatan Industri Makanan Halal : Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nasrudin, Nasrudin]]>;
<![CDATA[Nursari, Nina]]>
<![CDATA[ Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/qanuniya.v2i1.1268
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada pentingnya sertifikasi halal dalam memperkuat industri makanan halal di Indonesia, terutama sebagai instrumen perlindungan konsumen Muslim. Sertifikasi halal menjadi krusial di tengah era perdagangan bebas yang membawa produk asing ke Indonesia, di mana konsumen Muslim memerlukan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi hukum, praktik industri, dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif dalam membangun iklim bisnis halal, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar produk halal global. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan strategis bagi pengembangan industri makanan halal dan menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai alat perlindungan konsumen Muslim di Indonesia.]]>
<![CDATA[Praktik Pre-Order di E-Commerce Perspektif Akad Salam ]]>
<![CDATA[Nursari, Nina]]>;
<![CDATA[Nasrudin, Nasrudin]]>;
<![CDATA[Jubaedah, Dedah]]>;
<![CDATA[Mustofa, Mustofa]]>
<![CDATA[ JES (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 10 No. 2 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/jes.v10i2.1157
<![CDATA[The development of digital technology has changed the pattern of economic transactions, including online buying and selling systems with pre-order schemes that are increasingly common. In the context of Islamic economics, the salam contract is a form of permissible sale and purchase with advance payment for goods delivered at a later date. This research aims to analyze the suitability of pre-order practices in online buying and selling with the principles of the salam contract in Islamic economics. This research employs a qualitative approach, utilizing a literature study method and descriptive analysis of primary and secondary sources, including DSN-MUI fatwas, and actual practices on e-commerce platforms. The results show that although there are similarities between the salam contract and the pre-order system, actual practices often deviate from the shar'i requirements, especially regarding the specifications of the goods, the certainty of delivery time, and the risk of gharar. This research offers the novelty of formulating shariah-compliant indicators for pre-order transactions based on salam contract. The main contribution of this research lies in developing an online transaction model that is more in line with maqashid sharia, as well as providing a reference for e-commerce players, regulators, and academics in realizing halal and fair digital transactions.]]>
<![CDATA[Memahami Status Tanah di Indonesia Antara Hak Milik dan Hak Menguasai Negara ]]>
<![CDATA[Nasrudin, Nasrudin]]>;
<![CDATA[Nursari, Nina]]>;
<![CDATA[Jamaludin, Jujun]]>
<![CDATA[ Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/qanuniya.v2i2.2145
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis kedudukan hukum kedua konsep tersebut dalam kerangka hukum perdata agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, selanjutnya data dianalisis melalui penafsiran hukum (legal interpretation) dan konstruksi hukum (legal construction) untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik atas tanah memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya dalam batas ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang menegaskan bahwa hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun, pada pelaksanaan hak tersebut tetap berada di bawah prinsip hak menguasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah demi menjamin fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Kebaruannya adalah pemetaan hubungan hukum yang menegaskan batas kewenangan negara tanpa mengurangi jaminan perlindungan hak individu. Kontribusinya diharapkan dapat memperkuat pemahaman hukum perdata agraria dan menjadi acuan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENERAPAN DALIL QATH'I DAN ZHANNI TERHADAP INOVASI AL-UQUD AL-MURAKKABAH (MULTI AKAD) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Nursari, Nina]]>;
<![CDATA[Nasrudin, Nasrudin]]>;
<![CDATA[Jamaludin, Jujun]]>;
<![CDATA[Mustofa, Mustofa]]>
<![CDATA[ Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/ejil.v3i2.902
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dalil qath’i dan zhanni dalam inovasi al-uqūd al-murakkabah (multi akad) pada sistem perbankan syariah. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kedua jenis dalil tersebut dapat diharmonisasikan untuk mendukung pengembangan produk keuangan yang kompleks namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis terhadap literatur klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta studi kasus pada produk multi akad di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BTPN Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil qath’i berfungsi sebagai batas syariah yang tidak boleh dilanggar, khususnya dalam larangan riba dan gharar, sedangkan dalil zhanni memberikan fleksibilitas ijtihad bagi inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan pasar modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan relasi dialektis antara dalil qath’i dan zhanni dalam menciptakan produk multi akad yang kompetitif dan patuh syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar regulator dan lembaga keuangan syariah memperkuat prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam pengembangan produk serta menyusun pedoman inovasi akad berbasis kemaslahatan.]]>
<![CDATA[Peran Wanita Karier dalam Perspektif Islam: Antara Kewajiban Keluarga dan Tanggung Jawab Profesional ]]>
<![CDATA[Nursari, Nina]]>;
<![CDATA[wati, linda]]>;
<![CDATA[Ni'mawati, Ni'mawati]]>
<![CDATA[ ISLAMICA Vol 7 No 2 (2023): ISLAMICA ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Siliwangi Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59908/islamica.v7i2.102
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran wanita karier dalam perspektif Islam dengan menyoroti keseimbangan antara kewajiban keluarga dan tanggung jawab profesional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang didasarkan pada literatur ilmiah serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja selama tetap memenuhi kewajibannya sebagai istri dan ibu. Dalam hukum positif Indonesia, wanita memiliki hak yang sama untuk berkarier dengan perlindungan hukum terhadap diskriminasi. Kebaharuan penelitian ini terletak pada integrasi pandangan syariah dan regulasi hukum positif dalam mengelola peran wanita karier yang harmonis. Kontribusi penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan berbasis syariah dan hukum nasional yang mendukung wanita karier tanpa mengabaikan kewajiban keluarga.]]>
<![CDATA[Konsep Tarbiyah Rabbaniyah dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an dan Relevansinya Terhadap Pola Asuh Anak Berlandaskan Ajaran Islam ]]>
<![CDATA[Prasutia, Putri Reginata]]>;
<![CDATA[Nursari, Nina]]>
<![CDATA[ ISLAMICA Vol 8 No 1 (2024): ISLAMICA ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Siliwangi Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59908/islamica.v8i1.125
<![CDATA[Pendidikan keluarga dalam Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral anak. Konsep tarbiyah rabbaniyah dalam Al-Qur’an menekankan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, spiritualitas, dan akhlak mulia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tarbiyah rabbaniyah dalam keluarga menurut Al-Qur’an serta bagaimana konsep ini berpengaruh terhadap pola asuh anak dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik, yaitu menganalisis ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pendidikan keluarga dan pengasuhan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarbiyah rabbaniyah menekankan tiga aspek utama: Pertama, tauhid sebagai fondasi utama pendidikan keluarga; Kedua, akhlak dan adab dalam membangun karakter anak, serta; Ketiga, pembinaan spiritualitas yang melibatkan hubungan harmonis dengan Allah dan sesama manusia. Studi ini memberikan kebaharuan dengan mengintegrasikan konsep tarbiyah rabbaniyah dengan teori pola asuh Islami dalam konteks modern. Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan model pendidikan berbasis Al-Qur’an yang dapat diterapkan oleh keluarga Muslim dalam menghadapi tantangan zaman.]]>
