Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Quranic Interpretation Of Halal Food and Its Implementation In The Economic Development Of Sharia Nasrudin, Nasrudin; Ruhendi, Ateng; Nursari, Nina; Jamaludin, Jujun
ISLAMICA Vol 7 No 1 (2023): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v7i1.72

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the role of halal food described in the Quran for the fulfillment of basic human needs which ultimately intersect with economic activities, one of which is in the development of the sharia economy. This research uses a descriptive qualitative approach, with a review of documents. The results of this paper are more focused on the interpretation of Q.S. al-Baqarah Verse 168 and al-Maidah Verse 88 in the tafsir al-Maraghy and al-Misbah. So that in the explanation describes the extent to which the implementation of this verse can move humans in conducting the economy based on the teachings practiced by the Prophet SAW, especially those related to the development of the sharia economy.Keywords: sharia economics, halal food, qur'anic interpretation Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran makanan halal yang dijabarkan dalam al-Quran untuk pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang pada akhirnya bersinggungan dengan kegiatan ekonomi, salah satunya dalam pengembangan ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan penelaahan dokumen. Hasil penelitian dari tulisan ini lebih difokuskan pada penafsiran Q.S. al-Baqarah Ayat 168 dan al-Maidah Ayat 88 dalam tafsir al-Maraghy dan al-Misbah. Sehingga dalam penjelasannya menjabarkan sejauh mana implementasi ayat ini dapat menggerakkan manusia dalam melakukan perekonomian dengan berlandaskan ajaran yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW terutama yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi syariah.
Dikotomi Pemilihan Kepala Daerah: Demokrasi dan Dinasti Perspektif Islam Jamaludin, Jujun
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26680

Abstract

Indonesia is a large country and is crowned as the largest archipelagic country inthe world. Indonesia consists of various ethnic groups, languages and religions.However, when the local elections take place, different perceptions from thecommunity often arise, issues that often occur include: legal issues, historicalissues, and "Syara" religious issues. Political dynasties are not the right system toapply to the State of Indonesia, because the State of Indonesia is not a countrywith a monarchical system of government that elects leaders based on lineage butdemocracy or elections. Muslims in Indonesia more easily accept democracy,because democracy is not related to and does not conflict with the rules of Fiqhand Sufism. The purpose of organizing elections is to achieve an orderly andpeaceful transition of government leadership, replacement of officials who willrepresent the interests of the people, implement the principle of people'ssovereignty, and implement the principle of citizens' human rights. The process ofchange in the Regional Head Election will certainly bring positive and negativeimpacts. The positive impact is that people will be more mature and independentin choosing their future leaders. While the negative impact requires a sizableelection fund, prone to commotion and disruption of the bureaucracy ingovernment. Indonesia merupakan negara besar dan dinobatkan sebagai negara kepulauanterbanyak di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, danagama. Namun Ketika pilkada berlangsung seringkali muncul persepsi yangberbeda dari masyarakat, isu-isu yang sering terjadi diantaranya: Isu hukum,Isu sejarah, dan Isu agama “Syara”. Dinasti politik bukanlah sistem yang tepatuntuk diterapkan di Negara Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlahnegara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpinberdasarkan garis keturunan melainkan demokrasi atau pemilihan. umat Islamdi Indonesia lebih mudah menerima demokrasi, karena demokrasi tidakberkaitan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Fiqih dan tasawuf.Tujuan penyelenggaraan pemilu Mewujudkan peralihan kepemimpinanpemerintahan secara tertib dan damai, Pergantian pejabat yang akan mewakilikepentingan rakyat, Mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, danMelaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Proses perubahan dalamPemilihan Kepala Daerah ini, tentu akan membawa dampak positif dannegative. Dampak positifnya masyarakat akan lebih dewasa dan mandiri dalammemilih calon pemimpinnya. Sedangkan dampak negatif membutuhkan danapemilu yang cukup besar, rawan keributan dan terganggunya birokrasi dalampemerintahan. 
Studi Kritis Terhadap Konsep Etos Kerja dalam Tafsir Al-Misbah dan Tantangannya di Era Globalisasi Wahid, Abdul; Kamal, Asep Mustofa; Ziarahah, Lena Ishelmiani; Jamaludin, Jujun
ISLAMICA Vol 7 No 2 (2023): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v7i2.116

Abstract

Etos kerja dalam Islam merupakan aspek fundamental dalam membangun peradaban yang produktif dan berkelanjutan. Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab menawarkan perspektif unik mengenai etos kerja berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep etos kerja dalam Tafsir Al-Misbah dan tantangan penerapannya di era globalisasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan tafsir tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir Al-Misbah menekankan pentingnya kerja keras (ijtihad), tanggung jawab (amanah), keadilan (‘adalah), dan keseimbangan (tawazun) dalam bekerja. Namun, di era globalisasi, tantangan seperti disrupsi teknologi, degradasi moral, dan kapitalisme berlebihan dapat menghambat implementasi etos kerja Islam. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap relevansi konsep etos kerja dalam Tafsir Al-Misbah dengan dinamika modern. Studi ini berkontribusi dalam menawarkan solusi berbasis nilai Islam dalam menghadapi tantangan kerja di era digital.
Implementasi Sedekah Berbasis Teknologi Digital dalam Pemberdayaan Ekonomi Modern Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al–Baqarah Ayat 271 camila, vanisa; Ridwan, Ahmad Hasan; Solehudin, Ending; Jamaludin, Jujun
ISLAMICA Vol 9 No 1 (2025): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v9i1.146

Abstract

Transformasi digital telah membuka peluang baru dalam praktik filantropi Islam, termasuk sedekah. Artikel ini mengkaji implementasi sedekah berbasis teknologi digital dalam pemberdayaan ekonomi modern, dengan telaah terhadap QS. Al-Baqarah ayat 271 sebagai dasar normatif. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya kebutuhan akan sistem distribusi sedekah yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana digitalisasi sedekah dapat memperkuat peranannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), analisis tafsir tematik terhadap ayat Al-Qur’an, serta studi kasus beberapa platform digital yang telah mengaplikasikan sedekah secara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital dalam praktik sedekah meningkatkan partisipasi publik, akuntabilitas pengelolaan dana, dan efektivitas distribusi kepada penerima manfaat. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dengan sistem ekonomi modern berbasis teknologi, serta berkontribusi terhadap pengembangan model ekonomi Islam yang inklusif dan adaptif. Kesimpulannya, digitalisasi sedekah bukan hanya sebagai inovasi teknis, tetapi sebagai strategi pemberdayaan ekonomi yang relevan dengan nilai-nilai Al-Qur’an dan kebutuhan zaman.
Sharia fintech: Crowdfunding as MSMEs financing Ummah, Hilma Rohmatul; Sonjaya, Adang; Jamaludin, Jujun
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2024): January
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v11i1.28808

Abstract

Fintech equity crowdfunding is now available in Indonesia, providing an alternative option for MSMEs to raise capital. As the majority of Indonesia's population is Muslim, sharia-based fintech equity crowdfunding is a more suitable option for those seeking funding according to Islamic principles. This system has the potential to be a capital solution for MSMEs more simply and ethically. This research aims to explore the potential of Sharia crowdfunding as an effective means for MSMEs to expand their business operations, ultimately contributing to broader economic sector improvements in Indonesia. Additionally, it assesses the conformity of this practice with OJK regulations and Fatwa DSN-MUI, as well as its compliance with Sharia principles. The descriptive-analytical method is employed, analyzing various documents and texts from various sources. The results indicate that Sharia-based fintech, particularly in the form of crowdfunding, can be an effective means for MSMEs to obtain capital through online platforms. Crowdfunding also presents opportunities for investors who wish to contribute to the funding of MSMEs in a manner that aligns with Sharia principles.
Memahami Status Tanah di Indonesia Antara Hak Milik dan Hak Menguasai Negara Nasrudin, Nasrudin; Nursari, Nina; Jamaludin, Jujun
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i2.2145

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis kedudukan hukum kedua konsep tersebut dalam kerangka hukum perdata agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, selanjutnya data dianalisis melalui penafsiran hukum (legal interpretation) dan konstruksi hukum (legal construction) untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik atas tanah memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya dalam batas ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang menegaskan bahwa hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun, pada pelaksanaan hak tersebut tetap berada di bawah prinsip hak menguasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah demi menjamin fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Kebaruannya adalah pemetaan hubungan hukum yang menegaskan batas kewenangan negara tanpa mengurangi jaminan perlindungan hak individu. Kontribusinya diharapkan dapat memperkuat pemahaman hukum perdata agraria dan menjadi acuan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.
PENERAPAN DALIL QATH'I DAN ZHANNI TERHADAP INOVASI AL-UQUD AL-MURAKKABAH (MULTI AKAD) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH Nursari, Nina; Nasrudin, Nasrudin; Jamaludin, Jujun; Mustofa, Mustofa
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v3i2.902

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dalil qath’i dan zhanni dalam inovasi al-uqūd al-murakkabah (multi akad) pada sistem perbankan syariah. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kedua jenis dalil tersebut dapat diharmonisasikan untuk mendukung pengembangan produk keuangan yang kompleks namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis terhadap literatur klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta studi kasus pada produk multi akad di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BTPN Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil qath’i berfungsi sebagai batas syariah yang tidak boleh dilanggar, khususnya dalam larangan riba dan gharar, sedangkan dalil zhanni memberikan fleksibilitas ijtihad bagi inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan pasar modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan relasi dialektis antara dalil qath’i dan zhanni dalam menciptakan produk multi akad yang kompetitif dan patuh syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar regulator dan lembaga keuangan syariah memperkuat prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam pengembangan produk serta menyusun pedoman inovasi akad berbasis kemaslahatan.