Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA BANDAR SAKTI Aida, Melly; Putri, Ria Wierma; Putri, Yunita Maya; Subandi, Agit Yogi; Asnawi, Sona
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 3 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v3i2.70

Abstract

Pentingnya dalam pemberdayaan ekonomi di wilayah operasional desa menjadikan Pemerintah Provinsi Lampung membentuk salah satu visi dan misi yakni Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. Untuk itu, diperlukannya kemandirian dari pihak desa itu sendiri bertujuan guna mendorong tata kelola baik itu segi pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi pada desa terkhusus Desa Bandar Sakti. Tujuan dari kegiatan PKM Unggulan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Bandar Sakti terkait hak yang dimiliki masyarakat terhadap pendirian BUMDes sesuai tupoksi dan tugasnya berdasarkan regulasi hukum nasional, serta mengedukasi pemahaman tentang pengelolaan BUMDes kepada masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan luaran yaitu Satu artikel yang dipublikasikan di jurnal pengabdian ber-ISSN, Satu artikel yang dipresentasikan dalam seminar hasil pengabdian yang diselenggarakan LPPM Unila.
PENANGANAN KASUS KEJAHATAN TRANSNASIONAL BAGI INDONESIA DITINJAU DARI ASEAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE Asnawi, Sona; Rudi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/z5f5tr51

Abstract

Dinamika kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara menuntut penguatan kerjasama penegakan hukum internasional yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan kejahatan transnasional bagi Indonesia melalui implementasi ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance dalam periode 2020-2025. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan analitis terhadap perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional terkait bantuan hukum timbal balik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis deskriptif kualitatif menggunakan logika deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance telah menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk kerjasama penegakan hukum lintas batas, dengan kontribusi signifikan dalam penanganan kasus narkotika, korupsi, dan pencucian uang. Implementasi MLA terbukti efektif dalam memfasilitasi pertukaran bukti, pelacakan aset hasil kejahatan, dan koordinasi penangkapan pelaku lintas yurisdiksi. Namun demikian, disparitas sistem hukum antar negara ASEAN, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan kompleksitas prosedur birokrasi menjadi tantangan utama dalam optimalisasi kerjasama. Penelitian menyarankan perlunya penguatan harmonisasi regulasi domestik, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem koordinasi regional terintegrasi, dan standardisasi prosedur operasional untuk memaksimalkan potensi MLA dalam pemberantasan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. kata Kunci: Mutual Legal Assistance, Kejahatan Transnasional, ASEAN, Regulasi Hukum, Tantangan dan Hambatan
PENANGANAN KASUS KEJAHATAN TRANSNASIONAL BAGI INDONESIA DITINJAU DARI ASEAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE Asnawi, Sona; Rudi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/z5f5tr51

Abstract

Dinamika kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara menuntut penguatan kerjasama penegakan hukum internasional yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan kejahatan transnasional bagi Indonesia melalui implementasi ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance dalam periode 2020-2025. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan analitis terhadap perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional terkait bantuan hukum timbal balik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis deskriptif kualitatif menggunakan logika deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance telah menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk kerjasama penegakan hukum lintas batas, dengan kontribusi signifikan dalam penanganan kasus narkotika, korupsi, dan pencucian uang. Implementasi MLA terbukti efektif dalam memfasilitasi pertukaran bukti, pelacakan aset hasil kejahatan, dan koordinasi penangkapan pelaku lintas yurisdiksi. Namun demikian, disparitas sistem hukum antar negara ASEAN, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan kompleksitas prosedur birokrasi menjadi tantangan utama dalam optimalisasi kerjasama. Penelitian menyarankan perlunya penguatan harmonisasi regulasi domestik, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem koordinasi regional terintegrasi, dan standardisasi prosedur operasional untuk memaksimalkan potensi MLA dalam pemberantasan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. kata Kunci: Mutual Legal Assistance, Kejahatan Transnasional, ASEAN, Regulasi Hukum, Tantangan dan Hambatan
ICJ’s Advisory Opinions: Legal Basis and Implication on Indonesia Subandi, Agit Yogi; Mirza, Isroni Muhammad Miraj; Asnawi, Sona
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol 6 No 1 (2025): Februari
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/up.v6i1.39359

Abstract

This paper explores the legal basis and implications of Advisory Opinions rendered by the International Court of Justice with special emphasis on their relevance to Indonesia. Using a normative-analytical approach and international legal theory, this study examines the role of the International Court of Justice in issuing Advisory Opinions and their impact on states behavior and institutional actions. The paper found that while the advisory opinions were not binding, they effectively provide clarification on complex legal issues, including human rights issues, environmental law, and territorial disputes. Advisory Opinions assist Indonesia in overcoming maritime disputes within the framework of ASEAN, such as the case of the North Natuna Sea, and in implementing international agreements such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) at the national level. Therefore, Advisory Opinions provide legal certainty, establish international legal norms, and facilitate cooperation between countries. This paper recommends that Indonesia use the Advisory Opinions to strengthen its legal arguments in addressing international disputes to which Indonesia is a party, increasing Indonesia's confidence in its role in diplomacy at the regional level, and in addressing transnational challenges such as environmental protection and regional security.