Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Cahaya Mandalika Journal Justiciabelen (JJ) Action Research Literate (ARL) Collegium Studiosum Journal JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research VISA: Journal of Vision and Ideas Honeste Vivere Journal of Social Work and Science Education
Sudjiarto, Tatok
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Pertimbangan Yuridis Pada Tindak Pidana Pengancaman Dalam Perkara Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.B/2021/Pn Gst Daliwu, Sodialman; Sudjiarto, Tatok; Hutahaean, Armunanto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap suatu perkara pidana terkadang mengabaikan fakta-fakta persidangan. Salah satu putusan tersebut yaitu putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst di mana pelaku pada putusan tersebut dipidana karena telah melakukan tindak pidana pengancaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan, menunjukkan bahwa sekilas hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa dalam putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst terkesan mengabaikan keterangan saksi korban, keterangan saksi lainnya, dan keterangan terdakwa di persidangan. Namun pengabaian tersebut didasarkan pada petunjuk yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti yang terungkap di persidangan. Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.
UPAYA MENCEGAH KEJAHATAN KORUPSI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Hadiwiyoso, Septyo; Panggabean, Mompang L.; Sudjiarto, Tatok
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam milik negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menilai prospek pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam, serta mengidentifikasi potensi masalah selama implementasinya yang saat ini kurang mendapatkan perhatian. Penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan bahan pustaka dan peraturan hukum terkait. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan pendekatan perundang- undangan dan analisis untuk menjelaskan isu-isu yang ada. Hasil daripada penelitian ini ada dua kesimpulan, yaitu: 1) Diperlukan strategi sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam dimana terdapat tumpang tindih antara peraturan-peraturan dan kewenangan instansi, yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan korupsi.; dan 2) Langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam menanggulangi korupsi di sektor pertambangan dapat dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SETELAH PERUBAHAN UU PERLINDUNGAN ANAK Ikhlas, Ikhlas; Panggabean, Mompang L.; Sudjiarto, Tatok
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Mengetahui cara perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Metro Tangerang.; 2) Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban pelecehan seksual.; 3) Memahami proses perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual anak. Aspek praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi bagi pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (studi kasus Putusan Nomor 1409/Pid.S us/2021/PN.Tng). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Statute dan Conseptual. Hasil penelitian menekankan pentingnya menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, penelitian mengungkap kesulitan dalam menemukan identitas positif akibat kurangnya privasi, yang dapat menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan kehilangan otonomi, sehingga mencapai identitas diri yang positif menjadi lebih sulit.
POLITIK UANG DALAM KONTEKS HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Marviandy, Rafan; Sudjiarto, Tatok; Ghoffar, Abdul
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengangkat hasil analisis dari Kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban dengan rumusan permasalahan untuk menganalisis bagaimana kewenangan bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dan efektivitas penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam sengketa tindak pidana pemilu dalam putusan nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis terhadap kasus tersebut, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu: Bawaslu memiliki peran sentral dalam mengawasi dan memastikan kelancaran proses pemilu dari awal hingga akhir. Sebagai pengawas utama, Bawaslu berfungsi tidak hanya sebagai penengah, tetapi juga pemutus sengketa dalam proses pemilu, serupa dengan fungsi peradilan.; Tindak pidana pemilu terkait politik uang adalah memberi uang dengan maksud memenangkan calon tertentu. Ini dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat diadili melalui proses peradilan KUHAP berdasarkan KUHP.; dan Kasus tindak pidana pemilu, terutama yang berhubungan dengan politik uang, tidak hanya ditangani oleh Bawaslu, tetapi juga melibatkan kejaksaan dan kepolisian.
Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Silalahi, Lamgok Heriyanto; Sudjiarto, Tatok; Silalahi, Fernando
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i1.5426

Abstract

This study discusses corporate criminal liability in Indonesia under the Colonial Penal Code and the new National Penal Code. While corporations contribute significantly to economic development, they also engage in criminal activities affecting society. Previously, the Colonial Penal Code did not recognize corporations as criminal subjects, but the National Penal Code, effective in 2026, accommodates corporations as entities subject to prosecution. This research examines theories of corporate criminal liability, including vicarious liability and strict liability. Moreover, it highlights the application of restorative justice, which focuses not only on punishment but also on restoring conditions involving offenders and victims. Through more comprehensive criminal sanctions, the National Penal Code provides space for conflict resolution in a fairer and more recovery-oriented manner, particularly for corporations as criminal subjects. The restorative justice approach also aims to encourage active participation of both victims and offenders in resolving the consequences of corporate crime.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Berbarengan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Concurrcus Realis) Suhardi, Suhardi; Sudjiarto, Tatok; Hutahaean, Armunanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i10.13777

Abstract

The purpose of this research is to contribute ideas and enrich the concepts and understanding of legal theories regarding Corruption Crimes committed by state officials, especially regarding law enforcement based on Law no. 20 of 2001 in conjunction with Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. For the development of science, to provide an overview and input regarding investigations into criminal acts of corruption by the police. This research uses normative juridical research which only uses secondary data as data sourced from primary legal materials and secondary legal materials. The role of the suspect Ervan Fajar Mandala as properly regulated in the Supreme Court decision Number: 1621 K/Pidsus/2013. Because the unlawful act has been proven to fulfill the elements as stipulated in Article 2 paragraph (1) and or Article 3 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning changes to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and/or Article 3 of RI Law No.15 of 2002 concerning Money Laundering Crimes as amended by RI Law No. legally and convincingly committed the crime of corruption together with the crime of money laundering.
Co-Authors Abdul Ghoffar, Abdul Alexandro Diliyanto Tanur, Yohanes Budiman, Daniel Satria Colly Lelang, Deny Ch. Daliwu, Sodialman Eny Mbunga Wea, Priska Fernando Silalahi Hadiwiyoso, Septyo HASAKI, NERO MIKA Hasiholan, Andree Washington Hutahaean, Armunanto Ikhlas, Ikhlas Manurung, Elfrida Marviandy, Rafan Mompang L. Panggabean Pandiangan, Hendri Jayadi Purba, Basar S, Adelina Mariani Silalahi, Lamgok Heriyanto Simaremare, Simon Sirait, Preddy Sitanggang, Djernih Suhardi Suhardi Tampubolon, Erwin Wiwik Sri Widiarty