Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Semarang Law Review MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Yulian Dwi Nurwanti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Legal and Social Education to Prevent Sexual Violence Among Adolescents in Campus Area Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Nourma Dewi; Muhammad Aziz Zaelani; Yulian Dwi Nurwanti
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 2 No. 4 (2024): APRIL
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan menghina, melecehkan, mempermalukan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena adanya relasi kekuasaan atau hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan, serta dapat menimbulkan penderitaan psikis dan fisik pada seseorang. Meski isu pelecehan seksual tidak mudah untuk diungkap, namun banyak masyarakat yang mengalami pelecehan seksual, termasuk di sekitar kampus. Kegiatan edukasi hukum dan sosial diawali dengan berkumpulnya para remaja dalam hal ini adalah mahasiswa hukum yang tergabung dalam hmjh uniba, kemudian setelah disepakati waktu dan tempat, kegiatan pendidikan hukum dan sosial dilakukan dengan mendatangkan narasumber yaitu dosen hukum agar mahasiswa memahami dasar hukum pidana dan hubungannya dengan kekerasan seksual. Pemateri menyarankan upaya-upaya untuk memberantas pelecehan seksual internal di kampus. Yang pertama adalah dengan tenang menegur orang tersebut secara pribadi, karena mungkin saja pelaku tidak memahami bahwa tindakannya merupakan pelecehan. Cara ini diterapkan dengan memperhatikan tingkat pelecehan seksual yang dialami oleh orang tersebut. Dengan adanya kegiatan pendidikan hukum dan sosial komunitas ini dapat membantu dalam membangun kesadaran remaja akan pentingnya melindungi diri dari berbagai bentuk dan kategori yang termasuk dalam perbuatan. dari kekerasan seksual.
Analisis Perbedaan Perlakuan Berbasis Gender Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender Zain, Aulia Mutia; Hanuring Ayu Ardhani Putri; Yulian Dwi Nurwanti
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v6i1.2434

Abstract

Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin masif terjadi dan dapat menyasar siapa saja tanpa pandang gender, baik laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi, konstruksi gender yang berkembang dalam masyarakat dinilai mempengaruhi respon atau perlakuan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk perbedaan perlakuan berbasis gender terhadap korban kekerasan seksual pada perspektif kesetaraan gender. Memakai metode riset normatif di mana meneliti data sekunder lewat studi kepustakaan dan studi dokumen dengan pendekatan teori kesetaraan gender. Hasilnya yaitu bentuk-bentuk perbedaan perlakuan berbasis gender terhadap korban kekerasan seksual diperlihatkan oleh penegak hukum, perangkat hukum, lembaga sosial, hingga masyarakat. Dari perspektif kesetaraan gender, korban laki-laki belum mempunyai akses lengkap sebagaimana korban perempuan. Bagi korban perempuan, pengetahuan masyarakat ataupun penegak hukum belum sensitif gender, sarat ketidakberpihakan terhadap perempuan karena adanya ketimpangan relasi gender. Dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk mewujudkan atmosfir penanganan perkara kekerasan seksual yang responsif gender terhadap korban kekerasan seksual.
Penerapan dan Integrasi Prinsip-Prinsip Hukum terhadap Penyelundupan Hukum yang Berlaku Dikontrak Dagang Internasional Yulian Dwi Nurwanti; Adhy Nugraha; Bambang Tresno wahyudi
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2025): Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i4.1283

Abstract

A country in its efforts to prosper the people requires a lot of money. For this reason, financial resources are needed to finance the state, which come from Customs levies and other legal levies. Smuggling crime is a serious problem in the administration of the state economy, this is because if smuggling increases with various physical, or administrative forms, it will result in more money not being collected by a country, thus hampering the targets set by the state through customs levies which are expected to increase every year. Legal smuggling is an act that aims to avoid the application of national law so that the person concerned obtains a certain benefit according to his wishes. This smuggling consists of two types, namely physical smuggling and administrative smuggling. Legislation regarding smuggling offenses is contained in Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1995 concerning Customs. And the parties responsible and related to the field of customs and excise must be more selective in checking export and import goods entering or leaving Indonesia, because misuse of procedures or authority will have a major impact on state losses.
Implementasi Sistem Waris bagi Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat Bali di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan Bali Agustina Fatma Rara Ayu; Nourma Dewi; Yulian Dwi Nurwanti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4304

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Implementasi Sistem Pewarisan Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Bali di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan, Bali. Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orangtuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orangtuanya telah meninggal dunia. Pada prinsipnya seorang anak baru dapat dianggap sebagai anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri. Maka yang terpenting disini adalah maksud yang sebenarnya dari yang mengangkat anak tersebut baik pada waktu calon orang tua angkat mulai mengambil anak itu maupun setelah pengambilan dilakukan. Akibat hukum dalam pengambilan atau pengangkatan anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua angkatnya. Dan se.bagai konsekwensinya adalah adanya hak dan kewajiban serta tanggung jawab anak angkat terhadap orang tua yang mengangkatnya dalam hal harta warisan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial, keberadaan anak angkat dalam sistem waris adat Bali memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-haknya dalam memperoleh bagian dari harta warisan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana implementasi sistem waris bagi anak angkat di Desa Wongaya Gede, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam kerangka hukum waris adat Bali, serta peran dan dampaknya terhadap pemahaman masyarakat setempat mengenai hak waris anak angkat dalam konteks adat Bali yang masih dilestarikan hingga saat ini.
VALUASI KERUGIAN BUMN SEBAGAI KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF OBYEK PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA EKONOMI Hanuring Ayu; Muhammad Aziz Zaelani; Yulian Dwi Nurwanti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.389 KB) | DOI: 10.26623/slr.v2i2.4318

Abstract

Penelitian bertujuan menjawab: (i) argumentasi absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dalam perspektif pertanggung jawaban tindak pidana ekonomi; dan (ii) bentuk absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara. BUMN adalah perusahaan publik dimana pemerintah juga pemilik modal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Praktiknya, kegiatan usaha BUMN cenderung menjadi alat korupsi dikarenakan intervensi politik terhadap BUMN. Artinya, BUMN dapat merugi karena penugasan dan intervensi pemerintah. Ironisnya, kerugian BUMN yang belum dimasukkan sebagai kerugian negara, menjadi celah korupsi. Penelitian doktrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan: (i) argumentasi valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dikarenakan: a. terdapat kebijakan BUMN merugikan negara; b. kekayaan BUMN termasuk kekayaan negara, c. intervensi negara terhadap kegiatan usaha BUMN; (ii) bentuk valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara diwujudkan dengan: a. kerugian BUMN dimaknai kerugian negara bila negara menentukan arah kegiatan usaha, b. jika kerugian BUMN diakibatkan intervensi negara, maka menjadi kerugian negara, c. definisi kerugian BUMN sebagai kerugian negara bila kerugian berupa dana penyertaan yang digunakan direksi secara melawan hukum atau kelalaiannya dan berasal dari APBN untuk kewajiban public service, d. menambah aturan peralihan UU No. 17 Tahun 2003, bahwa ketentuan kerugian negara mengikat terhadap BUMN, e. perluasan frasa kerugian negara dalam UU Tipikor sehingga dapat menjerat direksi BUMN maupun pihak terkait.
Co-Authors Adhy Nugraha Agustina Fatma Rara Ayu Bambang Tresno wahyudi Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Hanuring Ayu Hanuring Ayu Ardhani Putri Muhammad Aziz Zaelani Nourma Dewi Zain, Aulia Mutia