Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Paulus Law Journal Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara
Mutiah Wenda Juniar
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
THE ISSUES OF IMPLEMENTING THE RIGHT ACCESS TO JUSTICE FOR PEOPLE WITH DISABILITIES Mutiah Wenda Juniar; Arini Nur Annisa; Nanda Yuniza; Andi Dahsyat
Awang Long Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.04 KB) | DOI: 10.56301/awl.v5i1.552

Abstract

This research aims to find out what are the issues of implementing right access to justice in Indonesia and what are the possible solution to overcome the issues. This research used normative and doctrinal research method. The collection of legal materials was conducted by using literature and field research. The results of this research find out that there are at least four issues in implementing access to justice for people with disabilities in Indonesia. The issues are limited access to information regarding right access to justice; physical barriers; limited access to information regarding right access to justice and; lack of support and accommodation. Possible solution to overcome those issues such as providing regular training for legal enforcement regarding treatment for persons with disability, adjusting infrastructure to be accessible for persons with disabilities, utilizing technology to ease communication in all accessible format and providing services and reasonable accommodation based on personal assessment for persons with disabilities who are encountering legal cases.
GOVERNMENT SUPERVISION OF THE RIGHTS FULFILLMENT OF HOUSED WORKERS IN THE TRANSITION PERIOD Arini Nur Annisa; Mutiah Wenda Juniar; Rismawati Nur; Muh Ramadhansyah Prasetia
Awang Long Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.827 KB) | DOI: 10.56301/awl.v5i1.559

Abstract

This study aims to determine the form of supervision carried out by the government on the fulfillment of the rights of laid-off workers and to analyze the effectiveness of the wage system policy and welfare of laid-off workers using empirical normative research methods that use research materials in the form of primary data obtained from field research and secondary data collected obtained from various laws and regulations, books, articles, and theoretical materials related to the object of research. The results show that the form of supervision carried out by labor inspectors tends to be non-judicial repressive in nature by waiting for complaints from workers/laborers and then making tripartite settlements through mediation. The fulfillment of the rights of laid-off workers/laborers through various government policies cannot run effectively which is influenced by three factors, namely, a) labor regulations that do not contain strict sanctions for violations of the fulfillment of workers' rights, b) law enforcers, namely labor inspectors and Civil servant investigators must have qualified legal knowledge related to employment and be active in conducting supervision, and c) Legal culture, especially workers and employers.
Optimalisasi Layanan Edukasi Hukum Sebagai Langkah Proteksi Non-Prosedural Calon Pekerja Migran Indonesia Nur Annisa, Arini; Marwati Riza; Marthen Aries; Mutiah Wenda Juniar; Irma Idris; Aliya Musyrifah Anas
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 3 Nomor 1 Oktober 2024
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/sultan_htn.v3i1.10008

Abstract

Kualitas Pekerja merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.Negara bertanggung jawab memastikan hak, kesempatan, dan perlindungan tanpa diskriminasi, serta mencegah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kualitas pekerja sebagai realisasi integral Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-16 sehingga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berlatar belakang pendidikan SMA/SMK, memerlukan edukasi hukum terkait pelindungan hukum terutama sebelum bekerja sebagai bentuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya pekerja. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan sekunder dari buku-buku, jurnal, undang-undang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Pengaturan tata kelola penempatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencakup proses penempatan yang meliputi rekrutmen melalui agen resmi, pelatihan, pemenuhan dokumen dan persyaratan hukum, serta perlindungan dan pengawasan oleh pemerintah. Perlindungan hukum dalam tata kelola penempatan bagi calon pekerja migran dapat dilakukan melalui edukasi hukum yang bersifat preventif melalui pelatihan, sosialisasi, mentoring agar dapat memaksimalkan kualitas calonPekerja Migran Indonesia.
EMPLOYMENT MIGRATION SERVICE PROTECTION: FORMULASI PERATURAN KEBIJAKAN DALAM PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Mutiah Wenda Juniar; Muh. Ramadhansyah Prasetia; Muhamad Fitra Rahman; Rifki Alfian; Nur Annisa, Arini
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan proses pelayanan dalam penempatan sebelum bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan masih belum berjalan secara efektif sehingga banyak calon PMI lebih memilih jalur non prosedural. Hal ini tentu akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup PMI di luar negeri yang seringkali menghadapi kesulitan. Tindakan kekerasan, pelecehan, dan kondisi kerja yang buruk kemudian menjadi tantangan bagi PMI non prosedural yang diakibatkan belum adanya aksesibilitas dalam proses layanan migrasi kerja yang lebih memudahkan PMI memilih jalur secara prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kedudukan dan efektivitas peraturan kebijakan dalam layanan migrasi kerja serta mengembangkan model peraturan kebijakan yang mampu mewujudkan layanan migrasi kerja yang terpadu dan efektif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Wawancara mendalam (indepth interview) digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini meliputi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan kebijakan memiliki kedudukan penting dalam proses penempatan dan pelindungan PMI sebagai eskalasi kebijakan. Efektivitas peraturan ini memerlukan integrasi dengan berbagai aspek layanan migrasi kerja yang terpadu, mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan panduan teknis lainnya yang berlaku di semua tingkatan pemerintahan. Dengan adanya peraturan kebijakan yang komprehensif dan terpadu, hak-hak fundamental PMI dapat terlindungi dengan lebih baik, menciptakan layanan yang transparan, efektif, dan aman bagi pekerja migran.
Co-Authors Aliya Musyrifah Anas Andi Dahsyat Arini Nur Annisa Marthen Aries Marwati Riza Muh Ramadhansyah Prasetia Muh. Ramadhansyah Prasetia Muhamad Fitra Rahman Muhammad Luthfi Nanda Yuniza Nur Annisa, Arini Rifki Alfian Rismawati Nur