Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unizar Recht Journal
Nurul Aprianti
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Peran PPNS Syahbandar Lembar Terkait Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Husein; Hafizatul Ulum; Nurul Aprianti
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah tugas pokok PPNS Syahbandar Lembar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan bagaimanakah peran PPNS Syahbandar Lembar terkait kecelakaan kapal di laut?Untuk menjawab permasalahan digunakan penelitian hukum normatif dan empiris yang sifatnya kualitatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang diperoleh dari data primer melalui wawancara di lokasi penelitian, dan didukung data sekunder dari kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.Pelaksanaan tugas pokok PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada pasal 283 ayat (1) yang berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelayaran. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas menerima BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan) kecelakaan kapal dan apabila hasil resume dari BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan) tersebut ditemukan adanya tindak pidana pelayaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mulai dari pasal 284 sampai dengan pasal 340 tentang ketentuan tindak pidana pelayaran dan sanksi hukum yang akan dikenakan kepada tersangka.
Analisis Yuridis Wisata Halal Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No 108/Dsn- Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada: CV. APW TOUR) Tarmizi; Anwar; Nurul Aprianti
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep analisa yuridis penyelenggaraan wisata halal pada CV APW Tour menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Perjalanan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan kendala-kendala yang dihadapi APW Tour dalam menyelenggarakan wisata halal. Selain itu juga guna mendorong terbentuknya peraturan perundang-undangan tentang wisata halal. Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif- empiris dengan menggunakan pendekatan Statue Approach dan Doctrinal Approach yang mana menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan memaparkan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi lapangan (Field research) dengan cara mengadakan wawancara, yang kemudian hasil penelitian tersebut akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan data angka. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan wisata halal berdasarkan prinsip syariah pada APW tour sangat berpotensi menjadi Biro Perjalanan Wisata Syariah karena konsep wisata halal yang di miliki oleh APW tour dapat memberikan banyak pilhan untuk wisatawan dan inovasi yang dilakukan sangat mengikuti perkembangan di era digital. Meskipun dalam pembahasan ini APW tour belum sepenuhnya menerapkan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa dewan syariah nasional.
Peran PPNS Syahbandar Lembar Terkait Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Husein; Hafizatul Ulum; Nurul Aprianti
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.174

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah tugas pokok PPNS Syahbandar Lembar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan bagaimanakah peran PPNS Syahbandar Lembar terkait kecelakaan kapal di laut?Untuk menjawab permasalahan digunakan penelitian hukum normatif dan empiris yang sifatnya kualitatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang diperoleh dari data primer melalui wawancara di lokasi penelitian, dan didukung data sekunder dari kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.Pelaksanaan tugas pokok PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada pasal 283 ayat (1) yang berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelayaran. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas menerima BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan) kecelakaan kapal dan apabila hasil resume dari BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan) tersebut ditemukan adanya tindak pidana pelayaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mulai dari pasal 284 sampai dengan pasal 340 tentang ketentuan tindak pidana pelayaran dan sanksi hukum yang akan dikenakan kepada tersangka.
Analisis Yuridis Wisata Halal Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No 108/Dsn- Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada: CV. APW TOUR) Tarmizi; Anwar; Nurul Aprianti
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.228

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep analisa yuridis penyelenggaraan wisata halal pada CV APW Tour menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Perjalanan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan kendala-kendala yang dihadapi APW Tour dalam menyelenggarakan wisata halal. Selain itu juga guna mendorong terbentuknya peraturan perundang-undangan tentang wisata halal. Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif- empiris dengan menggunakan pendekatan Statue Approach dan Doctrinal Approach yang mana menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan memaparkan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi lapangan (Field research) dengan cara mengadakan wawancara, yang kemudian hasil penelitian tersebut akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan data angka. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan wisata halal berdasarkan prinsip syariah pada APW tour sangat berpotensi menjadi Biro Perjalanan Wisata Syariah karena konsep wisata halal yang di miliki oleh APW tour dapat memberikan banyak pilhan untuk wisatawan dan inovasi yang dilakukan sangat mengikuti perkembangan di era digital. Meskipun dalam pembahasan ini APW tour belum sepenuhnya menerapkan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa dewan syariah nasional.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS PENYEBAB KECELAKAAN (STUDI KASUS DI POLRES LOMBOK TENGAH) Febryan Dikha Nugraha; Ary Wahyudi; Dhina Megayati; Nurul Aprianti
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 5 No. 1 (2026): UNIZAR RECHT JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v5i1.304

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep restorative justice terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Lombok Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Polres Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan perolehan data melalui wawancara dengan penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Tengah serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative justice dilakukan melalui mekanisme mediasi penal yang menekankan perdamaian antara korban dan pelaku, pemulihan kerugian korban, serta tanggung jawab pelaku melalui penggunaan diskresi kepolisian. Faktor pendukung meliputi karakter pelanggaran yang umumnya terjadi karena kelalaian, efisiensi penyelesaian perkara, dan kuatnya budaya musyawarah masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan regulasi teknis, perbedaan pemahaman aparat, penolakan korban, serta keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa restorative justice merupakan alternatif efektif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, namun memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan sosialisasi kepada masyarakat agar penerapannya lebih optimal.
OPTIMALISASI PENERAPAN DIVERSI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI POLRES KOTA MATARAM) Hadi Wahyudi Rachman; B.Farhana Kurnia Lestari; Jauhari D.Kusuma; Nurul Aprianti
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 5 No. 1 (2026): UNIZAR RECHT JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v5i1.305

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di polres kota mataram serta upaya optimalisasi diversi dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum di polres kota mataram. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), yang mengkaji hukum dalam kenyataan (law in action). Pendekatan ini di gunakan untuk melihat secara langsung bagaimana Restorative Justice diimplementasikan oleh penyidik Satreskrim Polresta Mataram terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. Dari hasil pembahasan menjelaskan Penerapan diversi di Polresta Mataram telah bertransformasi menjadi manifestasi perlindungan anak yang humanis dan terapeutik melalui optimalisasi strategi yang mengintegrasikan komunikasi pre-mediation, kearifan lokal Sasak (Ngeraos), serta monitoring berbasis teknologi informasi. Sebagai pintu gerbang utama dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Anak (SPPT-A), Unit PPA Polresta Mataram berhasil memitigasi dampak malfungsi keluarga dan kemiskinan pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), meskipun pelaksanaannya masih dibayangi tantangan sosiologis berupa fenomena Aksi main hakim sendiri dan kendala berupa aturan yang saling bertentangan antara Undang-undang SPPA dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 serta lemahnya legalitas eksekutorial pasca kesepakatan. Oleh karena itu, efektivitas keadilan restoratif di wilayah hukum Kota Mataram sangat bergantung pada keberanian progresif penyidik untuk melampaui formalitas administratif demi mewujudkan keadilan substantif yang tidak hanya memulihkan hubungan sosial, tetapi juga menjamin kepastian hukum yang akuntabel bagi masa depan anak.
Co-Authors Anwar Ary Wahyudi B.Farhana Kurnia Lestari Dhina Megayati Febryan Dikha Nugraha Hadi Wahyudi Rachman Hafizatul Ulum Husein Jauhari D.Kusuma Tarmizi