Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.986
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unizar Recht Journal Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan
Ary Wahyudi
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Lalu Mafhul Hadi; Hafizatul Ulum; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum ujaran kebencian dalam Pemilihan Umum di Indonesia dan bagaimana bentuk ujaran kebencian dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah normatif  yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dan memerlukan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, menggunakan studi kepustakaan dalam melakukan pemahaman dan mengkaji isi secara mendalama dari permasalahan yang akan di analisis. Hasil penelitian yaitu 1) pengaturan hukum ujaran kebencian di Indonesia secara umum terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan tetapi secara khusus mengenai ujarah kebencian tidak ada satupun dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  tersebut  yang  mengatur,  2)  Bentuk  Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijabarkan secara tegas di dalam Undang-Undang tersebut, akan tetapi bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) terdapat dalam penjelasan umum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, berupa, Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Provokasi, Mneghasut dan  Penyebaran berita  bohong (Hoax).  
Kajian Hukum Tindak Pidana Penyuapan Menyerupai Sumbangan Uang Dalam Rangka Pemilihan Umum Calon Anggota Dprd (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat) Adi Subardi; Ary Wahyudi; Anwar
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian uang dalam bentuk sumbangan pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di Kabupaten Lombok Barat dan untuk mengetahui upaya Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat terhadap tindakan Pemberian Uang Dalam Bentuk Sumbangan oleh Calon Anggota Legislatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan sumber data lapangan sebagai data utama khususnya di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tindak pidana penyuapan dalam bentuk sumbangan uang diatur Pasal 47, Pasal 478, Pasal 479 dan Pasal 480 (1) dan dalam Pasal 84, Pasal 89, Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Sedangkan Upaya Penegakan Hukum oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan mengikuti Standart Operasional Prosedur (SOP) Sentra Gakkumdu, penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu: (1). Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada pengawas pemilu. (2) Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak Pidana Pemilu  (3). Tindak lanjut Pengawas pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu.
Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Darwin Witarsa; Sri Karyati; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan menganalisis kendala dalam implementasi Perda serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Dari penelitian yang dilakukan Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika belum optimal. Tidak semua pengelola akomodasi (hotel) mengimplementasikan Perda Pariwisata halal karena beberapa kendala yaitu tidak ada political will yang dilihat dari program unggulan pemerintah Nusa Tenggara Barat yang tidak memasukkan pariwisata di dalamnya, sosialisasi yang minim membuat masyarakat dan pelaku industry masih banyak yang awam, kurangnya kesadaran pelaku industri pariwisata khususnya pengelola akomodasi (hotel) akan pentingnya penyediaan fasilitas standar yang ditetapkan perda pariwisata halal. Upaya yang dapat dilakukan agar kendala itu dapat diatasi, diantaranya menjadikan sektor pariwisata menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meningkatkan sosialisasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal lebih intensif dengan melibatkan stakeholder pariwisata di NTB seperti asosiasi pariwisata, kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) dan pengelola akomodasi (hotel).Meningkatkan kesadaran pelaku industri pariwisata akan pentingnya Pariwisata Halal dengan melakukan workshop tentang pariwisata halal kepada pengelola akomodasi (hotel) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak: (Studi Kasus Polresta Mataram) Rilen Africo Waliwangko; Ary Wahyudi; L.M. Tijani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan dasar hukum penyelesaian kecelakaan lalu lintas terhadap anak dengan pendekatan restorative juctice pada unit laka lantas polresta mataram dan bagaimana mekanisme penyelesaian kecelakaan lalu lintas terhadap anak dengan pendekatan restorative juctice pada unit laka lantas polres mataram. Metode Penelitian Yang Digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris yaitu Penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian. Pengaturan dan dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative juctice pada Unit laka Lantas Polres Mataram mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan dalam penyelesaian perkara pidana anak harus diupayakan penyelesaian di luar proses peradilan pidana (diversi). Kemudian Mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative juctice pada Unit laka Lantas Polres Mataram, didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Kesepakatan yang diperoleh dari proses perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu pelaku dan korban/keluarga korban dan kemudian diketahui oleh pejabat pemerintah setempat dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat.
Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Ditinggalkan Waktu Lama Berdasarkan Putusan Nomor: 8 /Pdt.g/2023/Pn.praya) Firgiawan Juni fatwa; Hafizatul Ulum; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Ditinggalkan Waktu Lama Berdasarkan Putusan Nomor: 8 /Pdt.G/2023/Pn.Praya dan mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah terkait kepemilikan Hak Atas Tanah yang ditinggalkan waktu lama berdasarkan Putusan Nomor: 8 /Pdt.G/2023/Pn.Prya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk memahami dan mengerti fakta-fakta hukum, termasuk aspek-aspek sosial, budaya, dan budayanya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Hakim dalam menafsirkan dan menegakkan hukum. Sumber hukum utama yang digunakan adalah teks-teks hukum primer, jurnal-jurnal hukum, studi kasus, yurisprudensi, dan bahan pelengkap. Hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah yang telah ditinggalkan untuk waktu yang lama, Majelis Hakim adalah bagian dari proses penyelesaian sengketa tanah. Analisis bukti kepemilikan, dokumen hukum, prinsip-prinsip hukum, dan faktor sosial dan ekonomi adalah pertimbangan utama. 2) Sengketa tanah dalam putusan ini dipicu oleh ketidakjelasan, waktu, perubahan status hukum tanah, perubahan periode pengabaian, kurangnya pemahaman masyarakat, dan faktor-faktor ini berkontribusi pada kompleksitas sengketa tanah dan menuntut penyelesaian melalui jalur hukum. Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Praya, proses mediasi dan negosiasi, penerapan prinsip hukum yang berlaku, penyelesaian melalui pengadilan, dan sosialisasi hukum pertanahan adalah beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa tanah terkait kepemilikan tanah yang ditinggalkan dalam waktu yang lama. Diharapkan bahwa tindakan-tindakan ini akan memungkinkan penyelesaian sengketa tanah yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum.
Pendampingan UMKM: Meningkatkan Daya Saing Dan Inovasi di Era Digital Pada UMKM Bintang Emas di Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep Moh. Kurdi; Dina Arifatun Nisa; Unsilatur Rahmah; Dewi Intan Andini; Riana Suci Ardianty; Muhammad Amir; Mohammad Ahsani Taqwim; Ary Wahyudi
Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejaht
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/dinsos.v1i2.197

Abstract

The SME assistance program entitled "SME Assistance: Enhancing Competitiveness and Innovation in the Digital Era for Bintang Emas SMEs in Kasengan Village, Manding Subdistrict, Sumenep Regency" was implemented from March 1, 2024, to May 31, 2024. This program aims to enhance digital capacity, product innovation, and modern marketing strategies for Bintang Emas SMEs. Through digital marketing training, product innovation workshops, and technical assistance, participants learn to utilize digital technology and e-commerce platforms to enhance the visibility and sales of their products, including the flagship product of cassava chips. The results showed a 25% increase in sales in the first three months, an improvement in product variety and quality, as well as an enhancement in business and financial management skills. This program also successfully fostered a spirit of mutual cooperation and collaboration in the local community and strengthened the relationship between SMEs and the surrounding community. With these achievements, it is hoped that Bintang Emas SMEs will continue to innovate and adapt to market changes, providing sustainable benefits to the local economy and the welfare of the local community.
Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Lalu Mafhul Hadi; Hafizatul Ulum; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.145

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum ujaran kebencian dalam Pemilihan Umum di Indonesia dan bagaimana bentuk ujaran kebencian dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah normatif  yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dan memerlukan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, menggunakan studi kepustakaan dalam melakukan pemahaman dan mengkaji isi secara mendalama dari permasalahan yang akan di analisis. Hasil penelitian yaitu 1) pengaturan hukum ujaran kebencian di Indonesia secara umum terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan tetapi secara khusus mengenai ujarah kebencian tidak ada satupun dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  tersebut  yang  mengatur,  2)  Bentuk  Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijabarkan secara tegas di dalam Undang-Undang tersebut, akan tetapi bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) terdapat dalam penjelasan umum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, berupa, Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Provokasi, Mneghasut dan  Penyebaran berita  bohong (Hoax).  
Kajian Hukum Tindak Pidana Penyuapan Menyerupai Sumbangan Uang Dalam Rangka Pemilihan Umum Calon Anggota Dprd (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat) Adi Subardi; Ary Wahyudi; Anwar
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.161

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian uang dalam bentuk sumbangan pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di Kabupaten Lombok Barat dan untuk mengetahui upaya Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat terhadap tindakan Pemberian Uang Dalam Bentuk Sumbangan oleh Calon Anggota Legislatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan sumber data lapangan sebagai data utama khususnya di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tindak pidana penyuapan dalam bentuk sumbangan uang diatur Pasal 47, Pasal 478, Pasal 479 dan Pasal 480 (1) dan dalam Pasal 84, Pasal 89, Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Sedangkan Upaya Penegakan Hukum oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan mengikuti Standart Operasional Prosedur (SOP) Sentra Gakkumdu, penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu: (1). Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada pengawas pemilu. (2) Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak Pidana Pemilu  (3). Tindak lanjut Pengawas pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu.
Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Darwin Witarsa; Sri Karyati; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.172

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan menganalisis kendala dalam implementasi Perda serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Dari penelitian yang dilakukan Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika belum optimal. Tidak semua pengelola akomodasi (hotel) mengimplementasikan Perda Pariwisata halal karena beberapa kendala yaitu tidak ada political will yang dilihat dari program unggulan pemerintah Nusa Tenggara Barat yang tidak memasukkan pariwisata di dalamnya, sosialisasi yang minim membuat masyarakat dan pelaku industry masih banyak yang awam, kurangnya kesadaran pelaku industri pariwisata khususnya pengelola akomodasi (hotel) akan pentingnya penyediaan fasilitas standar yang ditetapkan perda pariwisata halal. Upaya yang dapat dilakukan agar kendala itu dapat diatasi, diantaranya menjadikan sektor pariwisata menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meningkatkan sosialisasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal lebih intensif dengan melibatkan stakeholder pariwisata di NTB seperti asosiasi pariwisata, kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) dan pengelola akomodasi (hotel).Meningkatkan kesadaran pelaku industri pariwisata akan pentingnya Pariwisata Halal dengan melakukan workshop tentang pariwisata halal kepada pengelola akomodasi (hotel) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak: (Studi Kasus Polresta Mataram) Rilen Africo Waliwangko; Ary Wahyudi; L.M. Tijani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan dasar hukum penyelesaian kecelakaan lalu lintas terhadap anak dengan pendekatan restorative juctice pada unit laka lantas polresta mataram dan bagaimana mekanisme penyelesaian kecelakaan lalu lintas terhadap anak dengan pendekatan restorative juctice pada unit laka lantas polres mataram. Metode Penelitian Yang Digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris yaitu Penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian. Pengaturan dan dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative juctice pada Unit laka Lantas Polres Mataram mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan dalam penyelesaian perkara pidana anak harus diupayakan penyelesaian di luar proses peradilan pidana (diversi). Kemudian Mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative juctice pada Unit laka Lantas Polres Mataram, didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Kesepakatan yang diperoleh dari proses perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu pelaku dan korban/keluarga korban dan kemudian diketahui oleh pejabat pemerintah setempat dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat.
Co-Authors Adi Subardi Anwar Darwin Witarsa Dewi Intan Andini Dina Arifatun Nisa Firgiawan Juni fatwa Gusti Ayu Ratih Damayanti Hafizatul Ulum Khansa Aqilla Sabilillah L.M. Tijani Lalu Mafhul Hadi M. Ikhsan Kamil Moh. Kurdi Mohammad Ahsani Taqwim MUHAMMAD AMIR Riana Suci Ardianty Rilen Africo Waliwangko Rizaldi, Mohammad Rizaldi Sri Karyati Sukarno Unsilatur Rahmah Wawan Anshori Yusuf Setyawan