Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Sistem Jaminan Lakang Wi,it di Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri; Maria Alfira Nata; Louisiano Grandiroyvan Wera Moa
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 1 (2024): Maret : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v2i1.1613

Abstract

The community of Talibura Subdistrict, Sikka Regency in carrying out economic activities has local wisdom which is often referred to as lakang wi,it which has been carried out by the Talibura subdistrict community for generations. Lakang Wi,it is an agreement made by a person with money to a person without money to do certain things within a certain time. In this research, the author wants to see the relationship between the Law of Association and also the local wisdom of Lakang Wi,it which both regulate agreements. This research is a sociological juridical legal research that has an object of study on community behavior. The law of engagement regulated in the Civil Code in force since the Dutch colonization of Indonesia has a relationship with the local wisdom of Lakang Wi,it in Talibura District, Sikka Regency. The similarity is that both regulate the agreement between the two parties and also lakang Wi,it is included in the form of an agreement in the form of an agreement that gives flexibility to both parties to enter into an agreement, the difference is that lakang wi,it is a small part of a broad and complete law of engagement while in local wisdom lakang Wi,it is more inclined to oral actions, not written and not as complete as the law of engagement in the Civil Code, in the settlement of disputes it is still thick with the customs of the local community.
Sistem Jaminan Lakang Wi,it di Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri; Maria Alfira Nata; Louisiano Grandiroyvan Wera Moa
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Perkara Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v2i1.1613

Abstract

The community of Talibura Subdistrict, Sikka Regency in carrying out economic activities has local wisdom which is often referred to as lakang wi,it which has been carried out by the Talibura subdistrict community for generations. Lakang Wi,it is an agreement made by a person with money to a person without money to do certain things within a certain time. In this research, the author wants to see the relationship between the Law of Association and also the local wisdom of Lakang Wi,it which both regulate agreements. This research is a sociological juridical legal research that has an object of study on community behavior. The law of engagement regulated in the Civil Code in force since the Dutch colonization of Indonesia has a relationship with the local wisdom of Lakang Wi,it in Talibura District, Sikka Regency. The similarity is that both regulate the agreement between the two parties and also lakang Wi,it is included in the form of an agreement in the form of an agreement that gives flexibility to both parties to enter into an agreement, the difference is that lakang wi,it is a small part of a broad and complete law of engagement while in local wisdom lakang Wi,it is more inclined to oral actions, not written and not as complete as the law of engagement in the Civil Code, in the settlement of disputes it is still thick with the customs of the local community.
Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Wilayah Adat Desa Nian dan Desa Bijaepasu dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri; Fransiskus Albertus Papu; Mary Grace Megumi Maran; Benediktus Peter Lay
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1451

Abstract

Sengketa tapal batas wilayah adat antara Desa Nian dan Desa Bijaepasu merupakan cerminan kompleksitas konflik agraria di Indonesia, khususnya dalam konteks dualisme hukum antara negara dan adat. Konflik ini telah berlangsung sejak 1991 dan belum menemukan titik temu, meskipun telah dilakukan mediasi oleh berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kepemilikan tanah ulayat dan problematika penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif hukum agraria nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode studi kasus langsung (live case study). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa dan studi dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksepakatan tapal batas adat antara kedua desa menghambat proses pengakuan tanah ulayat, sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Tahun 2024. Konflik ini diperparah oleh dokumen historis yang bertentangan, kepentingan ekonomi-politik lokal, dan lemahnya dukungan mediasi dari lembaga formal. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat melalui jalur litigasi di PTUN atau non-litigasi berbasis tim teknis dari BPN agar pengakuan tanah ulayat dapat dilakukan secara legal dan partisipatif
Reorientasi Hukum Pembangunan Untuk Penguatan Ketahanan Sosial Dan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan Indonesia–Timor Leste (Studi Kasus Motaain) Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri; Theofila Tasya Oeleu; Klaudius Rivaldo Jabu; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1744

Abstract

Wilayah perbatasan memiliki posisi strategis dalam mencerminkan kehadiran negara dan pelayanan publik hingga ke daerah terluar. Namun, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain masih menunjukkan ketimpangan antara kemegahan fisik dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembangunan PLBN Motaain dalam meningkatkan ketahanan sosial dan keamanan masyarakat perbatasan, mengevaluasi keterbatasan infrastruktur dasar, serta meninjau relevansi teori hukum pembangunan dalam mengatasi ketimpangan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PLBN lebih berfungsi sebagai simbol negara daripada instrumen pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi berdampak serius terhadap kualitas hidup dan loyalitas masyarakat terhadap negara. Reorientasi hukum pembangunan yang mengintegrasikan dimensi fisik dan sosial secara simultan menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan
Co-Authors Benediktus Peter Lay Fransiskus Albertus Papu Klaudius Rivaldo Jabu Louisiano Grandiroyvan Wera Moa Maria Alfira Nata Mary Grace Megumi Maran Nurwijayanti Theofila Tasya Oeleu