Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legal Reasoning JURNAL ILMIAH ADVOKASI Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Triwulandari, Endah
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SOCIO-JURIDIC ANALYSIS OF ABORTION ACCORDING TO ARTICLE 75 OF LAW NO. 36/2009 CONCERNING ON HEALTH AND LAW NO. 35/2014 CONCERNING ON CHILD PROTECTION Triwulandari, Endah; Tarsono, Edy
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 1 Issue 2 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.605 KB) | DOI: 10.56943/jlte.v1i2.68

Abstract

Children are often become victims of sexual crimes that cause the pregnancy. Not infrequently abortion is chosen as a way in overcoming Unwanted Pregnancy (KTD). The Criminal Code prohibits abortion. In Law No. 36/2009 concerning Health in Article 75 allows for abortion but Article 76 indicates that when the abortion is not in accordance with the requirements in Article 76, then a child who is a rape victim who has an abortion can be subject to a criminal offense under Article 194 of the Health Law. The type of this research is normative legal research. Normative legal research is research that focuses on positive legal norms. Abortion in certain cases can be justified when it is an abortion that is medically recommended by the treating doctor, for example because the pregnant woman suffers from an illness and to save the woman's life, the pregnancy must be aborted.
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KOTA BATAM DIKAITKAN DENGAN PEMBERIAN HAK MILIK DIATAS HAK PENGELOLAAN Rustandi, Dira Azelia; Lukman, Arsin; Triwulandari, Endah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i10.2745

Abstract

Pulau Batam merupakan pulau yang terbesar yang terdapat di Kepulauan Riau. Pulau Batam pertama kali dihuni oleh orang melayu yang tinggal di pulau Batam yang tersebar di 37 titik. Masyarakat melayu tersebut disebut sebagai masyarakat kampung tua yaitu masyarakat yang ada sebelum terbentuknya Otorita Batam. Otorita Batam terbentuk pada tahun 1973 yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 yang menyatakan bahwa Otorita Batam selaku pemegang Hak Pengelolaan di Kota Batam yang kemudian diubah menjadi BP Batam setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2007. Sebagai pemegang hak pengelolaan atas Kota Batam, BP Batam mempunyai hak dalam mengelola seluruh area tanah di Kota Batam termasuk dalam memberikan status hak atas tanah dan bangunan yang berdiri diatas hak pengelolaan serta menerbitkan dokumen lahan berupa SKEP, SPJ, Faktur UWT dan Pecah Lokasi sebagai dokumen lahan yang dapat dijadikan dasar pengikatan jual beli bagi tanah dan bangunan yang belum bersertipikat. Tahun 1983 Pulau Batam ditingkatkan statusnya menjadi kotamadya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983. dengan ditetapkannya sebagai maka pemerintah Kota mempunyai kewenangan dalam pengelolaan tanah di Kota Batam, khususnya dalam bidang pertanahan yaitu adanya dinas pertanahan yang bertanggung jawab langsung kepada walikota Batam. Terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di diatas hak pengelolaan BP Batam hanya dapat mempunyai status hak pakai, hak guna bangunan dan hak guna usaha. sedangkan terhadap kampung tua tanah dan bangunan dapat diberikan hak milik, hak pakai dan hak guna bangunan. dalam hal pemberian status hak milik tersebut berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh BP Batam.
IMPLIKASI HUKUM HAK TANGGUNGAN BAGI KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN DEBITOR: STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2023/PN.NIAGA.SMG Yunianti, Devi; Abdullah, Ali; Triwulandari, Endah
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i3.7612

Abstract

The position of secured creditors in Indonesian bankruptcy law raises critical issues regarding the limits of execution rights and the protection of stakeholders’ interests. This study specifically examines these dynamics through the case study of Decision Number 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Smg. Using a normative juridical approach, the research analyzes the execution rights of secured creditors, particularly holders of security rights, within the framework of prevailing bankruptcy law. The findings reveal that although secured creditors enjoy privileged rights, their enforcement is subject to strict legal procedures, including a 90-day execution moratorium following the bankruptcy ruling. These results highlight a shift in Indonesian bankruptcy law toward a more responsive and adaptive system, functioning not only as a debt resolution mechanism but also as an instrument to maintain economic balance and social justice Keywords: Bankruptcy; Separatist Creditors; Mortgage Rights
POLITIK HUKUM MELEGALISASIKAN GANJA SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN SECARA MEDIS Triwulandari, Endah; Irianto, Budi Santoso; Sibarani, Sinintha
Jurnal Legal Reasoning Vol. 6 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v6i2.6593

Abstract

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah ganja pada sebagian masyarakat masih dikategorikan sebagai barang terlarang, karena ganja digolongkan narkotika golongan I. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penulisan ilmiah ini, metodologi yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Sebagaimana diketahui, bahwa ganja medis memiliki perbedaan dengan ganja rekreasional atau ganja yang biasa dipakai untuk narkoba, bahwa ganja memang memiliki banyak jenis. Ganja medis banyak dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Jenis ganja terdapat perbedaan. Bahwa di dalam ganja terkandung cannabidinol (CBD)yang dapat menjadi obat terapi bagi berbagai macam penyakit. Sedangkan terkait dengan ganja rekreasional, menerangkan bahwa ganja rekreasional mengandung tetrahidocannabinol (THC) yang tinggi. Kandungan tersebut yang menyebabkan seorang pengguna dapat mengalami sensasi “high” atau “fly.”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada dasarnya ganja secara medis dapat dipergunakan sebagai alternatif pengobatan.
Co-Authors Ali Abdullah, Ali Irianto, Budi Santoso Lukman, Arsin Rustandi, Dira Azelia Sibarani, Sinintha Tarsono, Edy Yunianti, Devi