Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.036
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Ius Constituendum JUSTISI JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Law Justice
Hadi Tuasikal
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JUSTISI

 1 
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Eksploitasi Pada Kawasan Hutan Konservasi di Wilayah Kota Sorong Hidaya, Wahab Aznul; Lestaluhu, Rajab; Simanjuntak, Kristi Warista; Hadi Tuasikal; Hasriyanti, Hasriyanti
JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i2.1663

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penerapan sanksi dalam melaksanakan prosedur yang  telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang korelasi yuridisnya berkaitan dengan  tugas  dan  fungsi  kinerja  BKSDA  sebagaimana  tertuang dalam Undang-Undang No  5  Tahun  1990, dengan kajian dan analisa mendalam terhadap penerapan  sanksi  pidana  dan  penghambat keberhasilan pelaksanaan BKSDA, serta  pandangan  masyarakat terhadap kinerja BKSDA kota Sorong.Penelitian  ini  di  laksanakan  di  BKSDA  Kota  sorong  dengan  mengambil  sampel  pegawai BKSDA  Kota sorong,  yang dilakukan dengan pengamatan secara mendalam mengenai gejala  yang  diteliti.  Di  samping  wawancara  terstruktur  dengan  responden,  dengan  lokasi  yang berbeda–beda, sehingga peneliti dapat menelaah rasionalitas dan akurasi implementasi atau pelaksanaan penerapan sanksi yang dilakukan oleh BKSDA Kota sorong, dan  rating  ekspektasi publik  terhadap  bobot  pelaksanaan penerapan sanksi terhadap eksploitasi pada kawasan  hutan konservasi di Kota sorong.Temuan yang diperoleh dalam penelitian diantara lain adalah: (1) Mengetahui penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan liar terbuka di dalam kawasan hutan konservasi. (2) BKSDA Kota sorong  mampu  untuk  menerapkan  sanksi  pidana  terhadap  penyelenggara eksploitasi di Kota  sorong  yang  pada  aspek  hukum  terhadap  tindak  pidana pelaku penambangan liar terbuka di dalam  kawasan  konservasi  hutan dan  mampu  untuk  bisa  terealisasi  dengan  baik  yang  telah ditetapkan  pada  peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang  terkait  Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam pada kawasan Hutan.Sebagai bahan informasi  bagi masyarakat mengenai  potensi  sumber  daya  hutan  serta  cara  pengelolaannya di Kota sorong, sehingga mampu untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pada bagian stakeholder, pemerintah, maupun swasta dalam pengambilan keputusan dan berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terdapat pada kawasan hutan konservasi Agraria kehutanan yang berada pada wilayah Kota sorong sebagai Zona yang memiliki kawasan hutan yang begitu besar dan sangat bermanfaatkan bagi masyarakat Kota Sorong.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Naim, Sokhib; Hasriyanti Hasriyanti; Hadi Tuasikal; Simanjuntak, Kristi Warista
JUSTISI Vol. 8 No. 3 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i3.1899

Abstract

Prosedur PHK sudah dirumuskan sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam pasal 161 dan penjelasan pasal tersebut yaitu apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dapat diberikan tindakan mulai dari tegura lisan, teguran tertulis dan surat peringatan, dalam pemberian surat peringatan tidak harus diberikan secara berjenjang, melainkan dapat dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sementara akibat hukum dari PHK karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, maka perusahaan diwajibkan memberikan pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 158 ayat 2, 3 dan 4 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.  
Application of Restorative Justice to the Crime of Sexual Violence against Women Ganen Seknun; Hadi Tuasikal; R.S. Rakia, A. Sakti; Nini Nurouzi
JUSTISI Vol. 10 No. 3 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i3.3375

Abstract

This research highlights the background of Indonesia as a state of law, where state power is regulated by law to achieve legal order. However, the implementation of laws to protect women from violence still poses weaknesses that affect the sense of justice and impunity for perpetrators. As an alternative solution, the Restorative Justice approach is proposed to resolve acts of sexual violence by involving victims and perpetrators in dialogue and joint recovery, in accordance with the principle of consensus. This research uses the normative juridical method by analyzing relevant regulations and literature as well as conducting interviews at the Teluk Bitung District Police. It was found that the Restorative Justice approach can be a more inclusive and restorative alternative for victims and perpetrators of sexual violence. However, to implement it effectively, certain conditions need to be met, including admission of guilt, consent of the victim and perpetrator, and support from the police or prosecutor's office. The results show that this approach has the potential to provide a fairer resolution and have a positive impact on efforts to prevent and respond to violence against women in Indonesia.
Policy Transformation and Law Enforcement in Natural Resources Management: Case Study of Excavation C in Sorong City Hermanus Way; Hadi Tuasikal; Muh Akhdharisa SJ
JUSTISI Vol. 11 No. 1 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i1.3385

Abstract

This study aims to analyze law enforcement against illegal C excavation mining in Sorong City and identify obstacles during the law enforcement process. The method used is an empirical juridical approach with descriptive analysis. The data sources used primary data obtained through observation, interviews, and document studies, as well as secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. This study was conducted in the jurisdiction of Southwest Papua, especially Sorong City, using descriptive qualitative analysis. The results show that law enforcement against illegal C excavation mining in Sorong City still faces many obstacles from the local community's regulatory and socio-economic factors. Although there are regulations governing mining, many mining activities occur without official permits, which causes environmental damage. The main barriers are the lack of community legal awareness, weak coordination between related department, and delays in issuing permits that cause illegal mining activities. In addition, this mining activity is often the primary source of income for the community, so strict law enforcement risks increasing poverty and unemployment. In short, law enforcement against illegal C-excavation mining in Sorong City is still not optimal despite regulations. This study provided a new contribution with a participatory approach between the community, government, and industry person to find a balanced solution between environmental sustainability and community economic welfare. Effective law enforcement must be accompanied by community empowerment and better coordination between relevant departments.
Co-Authors Ananda Nasirah Asmuruf, Johana Dahliani Dahliani Dwi Pratiwi Markus, Dwi Ganen Seknun Hasriyanti Hermanus Way Kristin, Nonce Kristin Gaman Muh Akhdharisa SJ Naim, Sokhib Natalia Putri Dobonsolo Ningsih, Riska Kurnia Nini Nurouzi R.S. Rakia, A. Sakti Rajab Lestaluhu Simanjuntak, Kristi Warista Suparto Suparto