Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI Ahmad Dahlan Legal Perspective
Immawan Wahyudi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perbandingan Muatan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Rancangan UUD Usulan Kelompok Republik Persatuan Indonesia (RPI) Immawan Wahyudi; Yusron Masduki
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v4i2.10814

Abstract

Realita sosiologis-yuridis di Indonesia pernah mengalami keberlakuan bermacam-macam Undang-Undang Dasar (UUD) di antara UUD tersebut adalah UUD Tahun 1945 dan Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pada awal kemerdekaan juga pernah diusulkan  rancangan Undang Undang Dasar dari kelompok yang mengklaim  sebagai kelompok Republik Persatuan Indonesia (RPI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan muatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD Tahun 1945 dalam rancangan kelompok RPI. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan hukum perbandingan yang melibatkan analisis terhadap berbagai aspek hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, regulasi, dan sistem peradilan di negara-negara yang menjadi subyek penelitian. Penelitian ini menyimpulkan muatan HAM dalam UUDS 1950 tertuang di bagian V menyatakan bahwa hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia dirinci dalam 27 pasal dan dilanjutkan dalam 6 pasal yang mengatur tentang asas-asas dasar warga negara. Hal yang sama  diusulkan oleh RPI yang diuraikan dalam 26 pasal, pada intinya cenderung ke arah demokrasi yang lebih terbuka  dan menyangkut semua unsur HAM namun dalam perspektif  Islam. UUD 1945 baru memasukkan konsep HAM setelah mengalami amandemen HAM dinyatakan dalam 10 pasal di bawah Bab XA.  Secara historis di Indonesia   mengalami dinamika pemikiran yang intens   dalam menuangkan muatan HAM dalam UUD. Perbandingan tentang muatan HAM dalam UUD menunjukkan adanya dinamika pemikiran bahkan perdebatan, namun pada akhirnya UUD NRI memasukkan muatan HAM melalui amandemen.
Analysis of Child Labor Rights Fulfillment Based on Maqashid Syariah Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul; Immawan Wahyudi; Fithriatus Shalihah
JUSTISI Vol. 10 No. 2 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i2.2861

Abstract

Child Labor is a serious problem that has attracted national and international public attention. The purpose of writing this article is to analyze in depth the review of the fulfillment of child Labor rights based on maqashid sharia. This article's research method uses a type of normative legal research using secondary data obtained through literature study. The collected data was then analyzed descriptively qualitatively using a conceptual approach, namely the concept of maqashid sharia. The results and findings in this article are that Islam places the fulfillment of children's rights as an important thing to realize. The general aim of Allah SWT in sending down the Shari'a is to bring about benefits. The basic concept of benefit is realizing benefits and preventing harm. The practice of child Labor is prohibited, because it conflicts with the five main principles of maqashid sharia, namely the protection of religion, soul, mind, property and descendant, which are primary needs (dharuriyyah) that must be fulfilled in humans. The priority of a child's age is to fulfill the rights of religion, soul, reason and heredity rather than fulfilling the need for wealth.
Co-Authors Fithriatus Shalihah Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul Yusron Masduki