<![CDATA[This study analyzes the application of the principle of balance in prenuptial agreements as a form of legal protection for prospective spouses, based on the Denpasar District Court Decision Number 1308/Pdt.G/2019/PN Dps. The research is motivated by the gap between the normative regulation of the principle of balance in contract law and the practice of prenuptial agreements, which often places one party in a vulnerable position, resulting in an imbalance of rights and obligations and affecting the validity and binding force of such agreements. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through an analysis of court decisions. The findings indicate that the principle of balance was not optimally applied due to defects of consent arising from differences in language comprehension, contradictory and biased contractual clauses, and the implementation of the agreement that concentrated economic benefits on one party while imposing risks on the other, thereby undermining the validity of the prenuptial agreement and justifying its annulment. The novelty of this study lies in formulating the principle of balance as a three-dimensional evaluative tool covering the formation process, the substance of contractual clauses, and the implementation of prenuptial agreements, examined comprehensively through judicial decisions. This study affirms that the principle of balance constitutes a substantive limit to freedom of contract and a fundamental basis for ensuring fair legal protection for both prospective spouses. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi calon suami dan istri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kesenjangan antara pengaturan normatif asas keseimbangan dalam hukum perjanjian dan praktik perjanjian pranikah yang kerap menempatkan salah satu pihak pada posisi rentan, sehingga menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban serta berimplikasi pada keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan tidak diterapkan secara optimal karena adanya cacat kehendak akibat perbedaan pemahaman bahasa, rumusan klausul yang kontradiktif dan berat sebelah, serta pelaksanaan perjanjian yang memusatkan manfaat ekonomi pada satu pihak sementara pihak lain menanggung seluruh risiko, sehingga melemahkan keabsahan perjanjian pranikah dan menjadi dasar pembatalannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan asas keseimbangan sebagai alat uji tiga aspek, yaitu proses pembentukan perjanjian, substansi klausul, dan pelaksanaan perjanjian, yang dianalisis secara komprehensif berbasis putusan pengadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa asas keseimbangan merupakan batas substantif kebebasan berkontrak dan fondasi penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil bagi kedua calon mempelai.]]>
