Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peningkatan Kesehatan Pengemudi Ojek Online melalui Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) di Samarinda Rohmah, Nur; Agustini, Rina Tri; Nugroho, Sulung
Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Vol 8, No 5 (2025): Volume 8 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Malahayati Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jkpm.v8i5.19066

Abstract

ABSTRAK Ditemukan dua prioritas permasalahan pada sasaran yaitu (1) kesehatan pekerja belum bisa terpantau dengan baik secara sistematis dan (2) belum adanya inisiasi pembentukan Pos UKK bagi pekerja ojek online-Gojek di Kota Samarinda. Untuk membentuk Pos UKK kelompok pengemudi ojek online G-KAB Lembuswana. Perizinan dan advokasipembentukan Pos UKK kepada pihak G-KAB Lembuswana, Kelurahan Gunung Kelua, dan Puskesmas Juanda, pelatihan penguatan pembekalan Kader Pos UKK Kelompok Korwil GKAB, Launching Pos UKK, monitoring dan evaluasi berjalannya Pos UKK, serta keberlanjutan program dengan pembinaan oleh Puskesmas Juanda dan Kelurahan Gunung Kelua Samarinda. Telah dilakukan perizinan dan advokasi kepada pihak terkait. Kemudian pelatihan bagi 5 orang kader Pos UKK telah dilakukan di Puskesmas Juanda yang berisi pemberian materi tentang urgensi Pos UKK, pencegahan penyakit tidak menular, prosedur pelaksanaan Pos UKK, dan sosialisasi website e-Pos UKK. Selanjutnya dilakuakn Launching Pos UKK dan pelaksanaan Pos UKK perdana di Kantor Lurah Gunung Kelua. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan yaitu pengukuran peningkatan pengetahuan dengan pre-test dan post-test, peningkatan keterampilan kader melalui simulasi Pos UKK pada saat pelatihan, dan testimoni pasca kegiatan dari Ketua Korwil G-KAB, Lurah Gunung Kelua, dan Kepala Puskesmas Juanda terkait dengan kebermanfaatan dari kegiatan ini. Telah terbentuk Pos UKK G-KAB Lembuswana dan diharapkan agar Pos UKK ini dapat berjalan konsisten setiap bulan dengan partisipasi aktif dari kader dan peserta di bawah binaan dari kelurahan dan puskesmas setempat. Kata Kunci: Kader, Kesehatan Kerja, Pelatihan, Pengemudi Ojek Online, Pos UKK   ABSTRACT It was found that there were two priority problems in the driver community, namely (1) the health of workers could not be monitored properly systematically and (2) there was no initiation of the establishment of the UKK Post for online taxibike drivers in Samarinda City. To form the UKK Post of the G-KAB Lembuswana online taxibike driver group. Licensing and advocacy for the establishment of UKK Posts to G-KAB Lembuswana, Gunung Kelua Village, and Juanda Health Center, training to strengthen the debriefing of UKK Post Cadres of the GKAB Regional Coordination Group, Launching UKK Posts, monitoring and evaluation of the running of UKK Posts, as well as the sustainability of the program with guidance by the Juanda Health Center and Gunung Kelua Samarinda Village. Permission and advocacy have been carried out to related parties. Then training for 5 UKK Post cadres has been carried out at the Juanda Health Center which contains the provision of material on the urgency of the UKK Post, prevention of non-communicable diseases, procedures for implementing the UKK Post, and socialization of the UKK Post website. Furthermore, the Launching of the UKK Post and the implementation of the first UKK Post were carried out at the Gunung Kelua Village Office. The monitoring and evaluation carried out were the measurement of knowledge improvement with pre-test and post-test, improvement of cadre skills through the simulation of the UKK Post during training, and post-activity testimonials from the Coordinator of the G-KAB Lembuswana Regional Community, Gunung Kelua Village Head, and the Head of the Juanda Public Health Center related to the usefulness of this activity. The G-KAB Lembuswana UKK Post has been formed and it is hoped that this UKK Post can run consistently every month with the active participation of cadres and participants under the guidance of local villages and public health center. Keywords: Cadre, Work Health, Training, Online Taxibike Driver, UKK Post
Digital Consent Anak di Bawah Umur: Batas Etis dan Hukum dalam Persetujuan terhadap Monetisasi Konten Nugroho, Sulung; Suryaningsih, Suryaningsih; Damanik, Amsari
Doh Gisin Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.v2i1.3050

Abstract

Fenomena anak di bawah umur sebagai konten kreator di media sosial memunculkan tantangan baru dalam dunia hukum, khususnya terkait persetujuan digital (digital consent) atas publikasi dan monetisasi konten yang melibatkan anak sebagai subjek utama. Dalam banyak kasus, persetujuan diberikan oleh orang tua atau wali, tanpa keterlibatan langsung dari anak, yang secara hukum belum cakap untuk menyatakan kehendaknya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif/doktrinal, yaitu dengan menelaah prinsip, asas, dan norma hukum positif yang berlaku, terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini juga mengkaji konsep the best interest of the child dalam perspektif hukum sebagai pijakan utama dalam pembentukan kebijakan perlindungan anak di ranah digital. Temuan penelitian menunjukkan belum adanya pengaturan hukum yang spesifik dan komprehensif mengenai validitas persetujuan digital anak dalam aktivitas ekonomi berbasis media sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan norma hukum baru yang menjamin perlindungan anak dari potensi eksploitasi digital, serta mekanisme partisipasi anak dalam pemberian persetujuan atas konten yang menyangkut hak dan kepentingannya di dunia maya.
IMPLIKASI PENGATURAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL DI IBU KOTA NUSANTARA Masyita, Nuriah; Al Hidayah, Rahmawati; Subroto, Aryo; Harjanti, Wiwik; Nugroho, Sulung; Asufie, Khairunnisa Noor
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i2.7162

Abstract

Presidential Regulation No. 78 of 2023 on the Amendment to Presidential Regulation No. 62 of 2018 on the Handling of Societal Impacts in the context of Land Provision for National Development has been enacted. Community social impact in this study is land controlled by the community used for national development, both national strategic projects and non-national strategic projects. This research aims to see the implementation of the regulation on the handling of community social impacts in the Archipelago's capital city and the legal consequences on residents' land rights. The research method used is a social legal reserch approach by considering the contribution of doctrinal research by adding factors outside the norms, namely social facts, legal practices and all that influence them. The results of the study explain that the provision of compensation in Presidential Regulation Number 78 of 2023 concerning Handling Community Social Impacts in the Context of Providing Land for National Development is given to residents who do not have a right base and if there is compensation given in this case there are differences in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest. The issuance of Presidential Regulation No. 78 of 2023 on Handling Community Social Impacts that the land rights of residents affected by development do not exist and are not recognised, so this shows that affected residents lose their land rights. The issuance of Presidential Regulation No. 78 of 2023 concerning Handling of Community Social Impacts that the land rights of residents affected by development do not exist and are not recognised, so this shows that affected residents lose their land rights and there is no deliberation to determine the amount of compensation, so there is no agreement in determining the amount of compensation for affected communities. The implementation of Community Social Impact Handling in the Framework of Land Provision for National Development in terms of providing compensation without recognition of land rights has the potential to remove people’s basic rights to land, especially residents affected by development projects run by the government.Keywords: Land Provision; National Development; Compensation