Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti (JAICB) Jurnal Cahaya Mandalika Jambura Journal Civic Education
Damanik, Amsari
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENGUATAN HARMONISASI HUKUM NASIONAL DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TANAH DI KAMPUNG TELUK TEMPUDAU Rahmi, Adelia Hidayatul; Neuflapu, Erich Extrada; Audina, Dhea Januastasya; Andriansyah; Damanik, Amsari; Melati, Nanda Sukma; Radhitya, Atthyya; Hasanudin, Yulita Erika; Maulidayna, Ninna; Yuniarsih; Rosdiana, Anita
Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jailcb.v5i4.4414

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh urgensi penyelesaian sengketa hibah tanah di Kampung Teluk Tempudau yang timbul akibat dualisme sistem hukum. Permasalahan ini merupakan manifestasi dari inkonsistensi implementasi antara hukum positif nasional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat setempat. Metode pelaksanaan program ini terdiri dari tiga tahapan sistematis. Pertama, dilakukan survei permasalahan hukum melalui pendekatan yuridis-empiris untuk mengidentifikasi akar masalah dalam konteks pluralisme hukum. Kedua, distribusi instrumen pengukuran berupa kuesioner untuk mengevaluasi tingkat literasi hukum masyarakat terkait regulasi penghibahan tanah. Ketiga, implementasi program sosialisasi hukum sebagai bentuk intervensi edukatif yang bersifat preventif. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek yuridis penghibahan tanah. Data pra-sosialisasi menunjukkan distribusi pemahaman dengan kategori tinggi sebesar 27%, sedang 31%, dan rendah 42%. Pasca-sosialisasi, terjadi peningkatan substansial pada kategori pemahaman tinggi menjadi 50%, sedang 32%, dengan penurunan kategori rendah menjadi 18%. Program ini menghasilkan implikasi multidimensional: (1) secara preventif-yuridis, program ini dapat memitigasi potensi sengketa pertanahan, (2) secara sosiologis-yuridis, memperkuat harmonisasi sistem hukum dalam masyarakat, dan (3) secara institusional, menyediakan prototipe sosialisasi hukum yang dapat direplikasi pada komunitas serupa.
Consumer Protection Against Exoneration Clauses in Laundry Service Notes in Samarinda City Arifah, Salsabila Budi; Susanti, Erna; Damanik, Amsari
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 4 (2024): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i4.1124

Abstract

The exoneration clause is a clause that limits or eliminates responsibilities that should be borne by business actors. This clause is often found in laundry service notes in Samarinda City, even though its application is prohibited in Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses a social-legal approach to analyze the application of exoneration clauses and the implementation of consumer protection regarding the use of exoneration clauses in laundry service notes in Samarinda City. The research results show that the use of exoneration clauses in laundry service notes is detrimental to consumers because consumers do not receive compensation. The less than optimal role of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) causes the public, both consumers and business actors, to lack understanding of their rights and obligations. Therefore, there is a need for deeper attention to the application of exoneration clauses so that consumers are protected.
Pekerjaan dan Karier Wanita dalam Islam: Mengejar Keadilan dan Kesetaraan Menurut Hukum Ekonomi Syariah Damanik, Amsari
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pekerjaan dan karier wanita dalam Islam. Dengan menyoroti perkembangan terkini dan tantangan yang dihadapi, Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum ekonomi syariah dapat membentuk lingkungan kerja yang adil dan setara bagi wanita Muslim. Penelitian ini menggunakan penelitan normatif, menurut Sudikno Mertokusumo penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, kaedah hukum arti dalam arti nilai (norm), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mencari kaedah adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah penafsiran, argumentasi, dan sebagainya. Kesimpulan penelitian ini ialah Al-Qur’an mengakui adanya perbedaan jenis kelamin (biologis) antara laki- laki dan Perempuan namun alquran memberikan ruang / tidak membedakan ganter antara laki laki dan wanita dalam dunia kerja dan karir, dan tantang budaya patriarki, ketidaksetaraan akses pendidikan masih menjadi problem dalam dunia kerja.
Komitmen Pelaku Usaha Terhadap Produk Halal: Hukum Ekonomi Islam Damanik, Amsari
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3422

Abstract

Setiap produk harus memiliki jaminan halal, karena barang yang tidak haram halal akan lebih disukai sehingga dipilih oleh pelanggan, dan menaikkan permintaan. Hal ini disukai orang-orang islam dan non-muslim karena mereka percaya bahwa produk halal baik untuk kesehatan. Tujuan penelitan ini untuk melakukan analisa terhadap komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha. Metode yang dikukan dengan menggunakan research hukum normatif maupun disebut pendekatan perundang undangan (statute approach) adapun hasil dari penelitan ini menjeaskan tanggung jawab pelaku usaha terhap bahan, personalia, alat produksi dan barang yang dihasilkan sesuai dengan tujuan hukum ekonomi syariah Kata kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Hukum.
ACTIO PAULIANA LAWSUIT CONCERNING THE TRANSFER OF ASSETS BY INSOLVENT DEBTORS: AN ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 26 PK/PDT.SUS-BANKRUPTCY/2020 Kacita, Sisillia; Susanti, Erna; Damanik, Amsari
Jambura Journal Civic Education Vol 5, No 2 (2025): Vol.5 No.2 November 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/jacedu.v6i2.35646

Abstract

This study seeks to examine the application of the actio pauliana lawsuit concerning the transfer of assets by bankrupt debtors, with a particular focus on Supreme Court Decision Number 26 PK/Pdt.SusBankruptcy/2020. This decision serves as a representation of the legal protection mechanism for creditors within the bankruptcy process. The research employs a normative juridical method, concentrating on the analysis of written legal norms pertinent to the annulment of the debtor's legal actions. The approach includes a statutory analysis to assess the alignment of the decision with Article 1341 of the Civil Code and Article 41 of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Data sources comprise primary data, including laws and regulations, court decisions, and bankruptcy legal documents, while secondary data is derived from literature, scientific journals, academic articles, and expert legal opinions. The findings indicate that in Supreme Court Decision Number 26 PK/Pdt.Sus-Bankruptcy/2020, the debtor's asset transfer was declared null and void as it satisfied all elements of actio pauliana. These elements include the execution of legal actions during the debtor's insolvency, resulting in creditor losses, absence of legal obligations, and lack of good faith by both the debtor and the asset recipient. Consequently, the transferred assets are reinstated to the bankruptcy estate as a means of restoring creditor rights in the debt settlement process. This research affirms that actio pauliana is a crucial instrument in ensuring legal protection for creditors and plays a strategic role in upholding proportional justice, legal certainty, and the integrity of the bankruptcy process in Indonesia.
Co-Authors ANDRIANSYAH Arifah, Salsabila Budi Audina, Dhea Januastasya Erna Susanti Hasanudin, Yulita Erika Kacita, Sisillia Maulidayna, Ninna Melati, Nanda Sukma Neuflapu, Erich Extrada Nur Arifudin Nur hidayatullah, Nur Radhitya, Atthyya Rahmi, Adelia Hidayatul Rosdiana, Anita Yuniarsih