Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI LEGAL BRIEF Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti (JAICB) Jurnal Cahaya Mandalika Jambura Journal Civic Education Journal of Law and Nation Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Humanities and Social Studies Doh Gisin
Damanik, Amsari
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PENGUATAN HARMONISASI HUKUM NASIONAL DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TANAH DI KAMPUNG TELUK TEMPUDAU Rahmi, Adelia Hidayatul; Neuflapu, Erich Extrada; Audina, Dhea Januastasya; Andriansyah; Damanik, Amsari; Melati, Nanda Sukma; Radhitya, Atthyya; Hasanudin, Yulita Erika; Maulidayna, Ninna; Yuniarsih; Rosdiana, Anita
Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jailcb.v5i4.4414

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh urgensi penyelesaian sengketa hibah tanah di Kampung Teluk Tempudau yang timbul akibat dualisme sistem hukum. Permasalahan ini merupakan manifestasi dari inkonsistensi implementasi antara hukum positif nasional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat setempat. Metode pelaksanaan program ini terdiri dari tiga tahapan sistematis. Pertama, dilakukan survei permasalahan hukum melalui pendekatan yuridis-empiris untuk mengidentifikasi akar masalah dalam konteks pluralisme hukum. Kedua, distribusi instrumen pengukuran berupa kuesioner untuk mengevaluasi tingkat literasi hukum masyarakat terkait regulasi penghibahan tanah. Ketiga, implementasi program sosialisasi hukum sebagai bentuk intervensi edukatif yang bersifat preventif. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek yuridis penghibahan tanah. Data pra-sosialisasi menunjukkan distribusi pemahaman dengan kategori tinggi sebesar 27%, sedang 31%, dan rendah 42%. Pasca-sosialisasi, terjadi peningkatan substansial pada kategori pemahaman tinggi menjadi 50%, sedang 32%, dengan penurunan kategori rendah menjadi 18%. Program ini menghasilkan implikasi multidimensional: (1) secara preventif-yuridis, program ini dapat memitigasi potensi sengketa pertanahan, (2) secara sosiologis-yuridis, memperkuat harmonisasi sistem hukum dalam masyarakat, dan (3) secara institusional, menyediakan prototipe sosialisasi hukum yang dapat direplikasi pada komunitas serupa.
Digital Consent Anak di Bawah Umur: Batas Etis dan Hukum dalam Persetujuan terhadap Monetisasi Konten Nugroho, Sulung; Suryaningsih, Suryaningsih; Damanik, Amsari
Doh Gisin Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.3050

Abstract

Fenomena anak di bawah umur sebagai konten kreator di media sosial memunculkan tantangan baru dalam dunia hukum, khususnya terkait persetujuan digital (digital consent) atas publikasi dan monetisasi konten yang melibatkan anak sebagai subjek utama. Dalam banyak kasus, persetujuan diberikan oleh orang tua atau wali, tanpa keterlibatan langsung dari anak, yang secara hukum belum cakap untuk menyatakan kehendaknya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif/doktrinal, yaitu dengan menelaah prinsip, asas, dan norma hukum positif yang berlaku, terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini juga mengkaji konsep the best interest of the child dalam perspektif hukum sebagai pijakan utama dalam pembentukan kebijakan perlindungan anak di ranah digital. Temuan penelitian menunjukkan belum adanya pengaturan hukum yang spesifik dan komprehensif mengenai validitas persetujuan digital anak dalam aktivitas ekonomi berbasis media sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan norma hukum baru yang menjamin perlindungan anak dari potensi eksploitasi digital, serta mekanisme partisipasi anak dalam pemberian persetujuan atas konten yang menyangkut hak dan kepentingannya di dunia maya.
Consumer Protection Against Exoneration Clauses in Laundry Service Notes in Samarinda City Arifah, Salsabila Budi; Susanti, Erna; Damanik, Amsari
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 4 (2024): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i4.1124

Abstract

The exoneration clause is a clause that limits or eliminates responsibilities that should be borne by business actors. This clause is often found in laundry service notes in Samarinda City, even though its application is prohibited in Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses a social-legal approach to analyze the application of exoneration clauses and the implementation of consumer protection regarding the use of exoneration clauses in laundry service notes in Samarinda City. The research results show that the use of exoneration clauses in laundry service notes is detrimental to consumers because consumers do not receive compensation. The less than optimal role of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) causes the public, both consumers and business actors, to lack understanding of their rights and obligations. Therefore, there is a need for deeper attention to the application of exoneration clauses so that consumers are protected.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA SECARA SEPIHAK Hidayatullah, Nur; Arifudin, Nur; Damanik, Amsari
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 1 (2024): FEBRUARI
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Unilateral cancellation of the agreement before the end of the agreement period is categorized as unlawful. In some cases of unilateral cancellation of lease agreements submitted to the District Court, there are differences in legal considerations by the Panel of Judges in interpreting elements of unlawful acts in unilaterally canceling agreements resulting in disparity in decisions. The research method used is doctrinal research based on a legal issue that is examined in several District Court decisions with a statutory approach and relevant legal theories. The results showed that the disparity in judges' decisions in Decision Number 760/Pdt.G/2017/PN.Dps, Decision Number 404/Pdt.G/2019/PN.Bdg, and Decision Number 196/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel in its legal consideration, the Panel of Judges considered that not all unilateral cancellation of agreements can be categorized as unlawful acts based on certain things that prove that there is strong evidence and clear reasons for one party to cancel the lease agreement unilaterally. Efforts to minimize the disparity of the three decisions are the establishment of a more specific agreement clause that regulates provisions related to matters that cause the cancellation of the lease agreement, the Panel of Judges is more optimal in assessing the facts revealed in the trial, the use of jurisprudence and improving guidance and evaluation for judges by the Supreme Court.
Pekerjaan dan Karier Wanita dalam Islam: Mengejar Keadilan dan Kesetaraan Menurut Hukum Ekonomi Syariah Damanik, Amsari
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pekerjaan dan karier wanita dalam Islam. Dengan menyoroti perkembangan terkini dan tantangan yang dihadapi, Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum ekonomi syariah dapat membentuk lingkungan kerja yang adil dan setara bagi wanita Muslim. Penelitian ini menggunakan penelitan normatif, menurut Sudikno Mertokusumo penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, kaedah hukum arti dalam arti nilai (norm), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mencari kaedah adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah penafsiran, argumentasi, dan sebagainya. Kesimpulan penelitian ini ialah Al-Qur’an mengakui adanya perbedaan jenis kelamin (biologis) antara laki- laki dan Perempuan namun alquran memberikan ruang / tidak membedakan ganter antara laki laki dan wanita dalam dunia kerja dan karir, dan tantang budaya patriarki, ketidaksetaraan akses pendidikan masih menjadi problem dalam dunia kerja.
Komitmen Pelaku Usaha Terhadap Produk Halal: Hukum Ekonomi Islam Damanik, Amsari
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3422

Abstract

Setiap produk harus memiliki jaminan halal, karena barang yang tidak haram halal akan lebih disukai sehingga dipilih oleh pelanggan, dan menaikkan permintaan. Hal ini disukai orang-orang islam dan non-muslim karena mereka percaya bahwa produk halal baik untuk kesehatan. Tujuan penelitan ini untuk melakukan analisa terhadap komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha. Metode yang dikukan dengan menggunakan research hukum normatif maupun disebut pendekatan perundang undangan (statute approach) adapun hasil dari penelitan ini menjeaskan tanggung jawab pelaku usaha terhap bahan, personalia, alat produksi dan barang yang dihasilkan sesuai dengan tujuan hukum ekonomi syariah Kata kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Hukum.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL IPHONE BEKAS DI TENGGARONG Efendi, Muhammad Fauzan; Susanti, Erna; Damanik, Amsari
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 4 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i4.6709

Abstract

The rapid development of technology in Indonesia has significantly increased consumer demand for electronic devices, particularly iPhones, including those traded in the second-hand market. This phenomenon has encouraged the growth of second-hand iPhone trading activities conducted by business actors in Tenggarong City. However, in practice, various legal issues have arisen that are detrimental to consumers, particularly in the form of breach of contract resulting from the failure of business actors to fulfill their legal obligations. This study aims to analyze the forms of breach of contract in second-hand iPhone sale and purchase transactions, as well as the legal consequences for business actors who fail to apply the principle of good faith. The research employs a socio-legal approach using both normative and empirical methods. The findings indicate that business actors do not comply with their obligations as stipulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, particularly Article 7 letter (a), which mandates business actors to act in good faith in conducting their business activities. Such violations are manifested in the failure to provide accurate, clear, and honest information regarding the condition of the second-hand iPhones sold, the failure to honor promises related to warranties or replacement of goods, and the avoidance of responsibility in addressing consumer complaints. Consequently, business actors may be held legally liable for breach of contract and violations of consumer protection laws, resulting in obligations to provide compensation and fulfill consumers’ rights in accordance with applicable laws and regulations.Keywords: Breach of Contract; Good Faith; Consumer Protection; Second-Hand iPhone Transactions
ACTIO PAULIANA LAWSUIT CONCERNING THE TRANSFER OF ASSETS BY INSOLVENT DEBTORS: AN ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 26 PK/PDT.SUS-BANKRUPTCY/2020 Kacita, Sisillia; Susanti, Erna; Damanik, Amsari
Jambura Journal Civic Education Vol 5, No 2 (2025): Vol.5 No.2 November 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/jacedu.v6i2.35646

Abstract

This study seeks to examine the application of the actio pauliana lawsuit concerning the transfer of assets by bankrupt debtors, with a particular focus on Supreme Court Decision Number 26 PK/Pdt.SusBankruptcy/2020. This decision serves as a representation of the legal protection mechanism for creditors within the bankruptcy process. The research employs a normative juridical method, concentrating on the analysis of written legal norms pertinent to the annulment of the debtor's legal actions. The approach includes a statutory analysis to assess the alignment of the decision with Article 1341 of the Civil Code and Article 41 of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Data sources comprise primary data, including laws and regulations, court decisions, and bankruptcy legal documents, while secondary data is derived from literature, scientific journals, academic articles, and expert legal opinions. The findings indicate that in Supreme Court Decision Number 26 PK/Pdt.Sus-Bankruptcy/2020, the debtor's asset transfer was declared null and void as it satisfied all elements of actio pauliana. These elements include the execution of legal actions during the debtor's insolvency, resulting in creditor losses, absence of legal obligations, and lack of good faith by both the debtor and the asset recipient. Consequently, the transferred assets are reinstated to the bankruptcy estate as a means of restoring creditor rights in the debt settlement process. This research affirms that actio pauliana is a crucial instrument in ensuring legal protection for creditors and plays a strategic role in upholding proportional justice, legal certainty, and the integrity of the bankruptcy process in Indonesia.
Pengawasan Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM di Kota Samarinda Pasca Perubahan Ketentuan Sertifikat Halal Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Sari, Ayu; Suryani, Irma; Damanik, Amsari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5457

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan sertifikat halal menjadi tanpa masa berlaku membuat pengawasan menjadi kunci utama dalam menjaga validitas kehalalan produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan serta menganalisis implikasi pengawasan jaminan produk halal terhadap produk pangan olahan UMKM di Kota Samarinda setelah perubahan ketentuan sertifikat halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research yang memadukan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal terhadap produk pangan olahan UMKM di Kota Samarinda masih bersifat reaktif dan lebih difokuskan pada ritel modern sedangkan pengawasan terhadap produk olahan UMKM dititik rawan belum terlaksana, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan strategi pengawasan yang adaptif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam memperkuat fungsi pengawasan pasca perubahan masa berlaku sertifikat halal sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST ACTORS INVOLVED IN THE SELLING OF IMPORTED SECONDHAND CLOTHING (THRIFTING) IN SAMARINDA CITY Rozy, Fahrul; Syarifuddin, La; Damanik, Amsari
JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES Vol. 4 No. 01 (2026): FEBRUARY 2026
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of importing used clothes or thrifting has grown rapidly in Samarinda City, in accordance with Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022 which prohibits the import of used clothes. This study aims to analyze effective criminal law enforcement strategies for sellers of imported used clothes who have transformed into digital entrepreneurs with increasingly sophisticated modus operandi. The results of the study show that the majority of business actors operate without adequate permits, creating an economic paradox in which these activities contribute positively to the community's economy but are detrimental to the rule of law and economic justice. Law enforcement faces obstacles in coordination between agencies. This study recommends a holistic and progressive law enforcement strategy through tripartite coordination between the Police, Customs and Excise, and the Trade Office that not only focuses on repressive law enforcement but also education, coaching, and developing a digital surveillance system to anticipate the innovation of the modus operandi of thrifting business actors in the future.
Co-Authors ANDRIANSYAH Arifah, Salsabila Budi Audina, Dhea Januastasya Efendi, Muhammad Fauzan Erna Susanti FAHRUL ROZY Hasanudin, Yulita Erika Irma Suryani Kacita, Sisillia La Syarifuddin Maulidayna, Ninna Melati, Nanda Sukma Neuflapu, Erich Extrada Nugroho, Sulung Nur Arifudin Nur hidayatullah, Nur Radhitya, Atthyya Rahmi, Adelia Hidayatul Rosdiana, Anita Sari, Ayu Suryaningsih Suryaningsih Yuniarsih