Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Research in Social Science and Humanities Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal of Innovation Research and Knowledge Indonesian Research Journal on Education SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ipso Jure
Br. Sembiring, Tamaulina
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROBLEMATIKA SISTEM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Zendrato , Iman Sejati; Br. Sembiring, Tamaulina; Tambunan , Zakaria; Azlina, Wida; Suparman, Muhammad Arif; Suwirza , Eka; Meilani , Widya; Pohan , Majidah; Manik , Dibi Vation; Harita , Amos
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.597

Abstract

As a democratic country, Indonesia relies on elections as the main means of realizing people's sovereignty. The application of general elections as the main pillar of democracy is expected to be a vehicle for people's sovereignty that is carried out directly, publicly, freely, secretly, honestly, and fairly. However, in its implementation, it is still overshadowed by structural complexity and multidimensional challenges as a problem, such as geographical disparities, socio-economic inequality, low political literacy, and limited institutional capacity of general election organizers such as the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and the Honorary Council of Election Organizers (DKPP). The research uses a normative juridical approach with a qualitative-descriptive method. The results of the analysis show that although the General Election Law has provided a fairly complete legal framework, its implementation has not been able to guarantee a completely honest, fair and democratic election. Systemic reforms are needed through institutional strengthening, political education, and the use of information technology so that elections in Indonesia can be carried out in an inclusive, transparent, and integrity manner as a reflection of the will of the sovereign people.
TINJAUAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA : IMPLIKASI TERHADAP KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA Manulang, Dewi Fortuna; Br. Sembiring, Tamaulina; Asrul, Dede; Zaskiandra, Aina; Purba, Arda Gerdana; Sihaloho, Jesika Oktaria
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat publik di Indonesia telah menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan pemerintahan, yang berdampak pada sistem peradilan, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Penyalahgunaan ini terjadi saat pejabat publik memanfaatkan kekuasaannya demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan etika. Tindakan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang menghancurkan integritas sistem pemerintahan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai bentuk penyalahgunaan otoritas yang terjadi di Indonesia, faktor-faktor yang mendasari praktik tersebut, serta dampaknya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan metode yuridisnormatif dan analisis kualitatif, kajian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan, keterbukaan dalam birokrasi, serta penegakan hukum yang tegas sebagai tindakan strategis untuk mengurangi praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Indonesia melalui Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan Br. Sembiring, Tamaulina; Bambang Ismaya
SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 04 (2025): SABAJAYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SABA JAYA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum memiliki peran penting dalam menjaga keadilan sosial di Indonesia, Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum, serta mendorong partisipasi aktif dalam advokasi kebijakan hukum yang lebih inklusif. Melalui metode tatap muka, diskusi, dan demonstrasi, pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai mekanisme bantuan hukum dan tantangan dalam sistem penegakan hukum. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami hak-hak hukum mereka dan kesulitan mengakses layanan hukum yang memadai. Selain itu, ditemukan bahwa korupsi dan intervensi politik dalam sistem hukum menjadi faktor utama yang menghambat keadilan sosial. Temuan ini sejalan dengan berbagai teori hukum dan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam menciptakan keadilan sosial yang merata.
Dampak Negatif Teknologi Terhadap Lingkungan Remaja Br. Sembiring, Tamaulina; Riansyah, Aldy; Ar Rassyid, Raja Isra; Wahyuni, Intan; Khairinnisya, Diva; Riansyah, Rizky
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 4 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i4.1521

Abstract

Perkembangan Teknologi Yang Pesat Telah Membawa Perubahan Remaja, Baik Dari Segi Komunikasi, Pendidikan, Hingga Liburan. Namun Penggunaan Teknologi Yang Tidak Terkontrol Juga Menimbulkan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Social Dan Psikologis Remaja. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengindentifikasihkan Dan Menganalisis Dampak Negatif Teknologi Pada Perkembangan Remaja, Terutama Dalam Konteks Kesehatan Mental, Kejahatan internet, Serta Perubahan Perilaku. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris Yang Didasarkan Dengan Cara Mengembangkan Fakta-Fakta Yang Ada Di Masyarakat Dan Dikaitkan Pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Memecahkan Permasalahan Di Penelitian Ini. Adapun Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Penggunaan Teknologi Secara Berlebihan Dapat Menyebabkan Meningkatnya Kecemasan Social, Serta Berkurangnya Interaksi Tatap Muka Dengan Teman Dan Keluarga. Selain Itu, Kecanduan Teknologi Berdampak Pada Penurunan Konsentrasi Dalam Kegiatan Akademis. Salah Satu Dampak Negatif Teknologi Terhadap Lingkungan Adalah Peningkatan Polusi Akibat Emisi Gas Buang Dari Industri Teknologi Dan Limbah Eloktronik Yang Sulit Terurai. Yang Diatur Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008. Tentang, Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Undang-Undang No.30 Tentang, Energi.
Legal Protection of Intellectual Property Rights in the Digital Era Silaen, Riama Novalia; Br. Sembiring, Tamaulina
Ipso Jure Vol. 1 No. 5 (2024): Ipso Jure- June
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/9hn74238

Abstract

This research uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods to examine the legal protection of intellectual property rights (HMI) in the digital era. The research results show that the legal protection of HMI in the digital era still faces various significant challenges. Even though regulations such as Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) exist, their implementation could be more effective. The leading causes are a need for more public knowledge and awareness about the importance of HMI, as well as limited law enforcement resources and technology. Collaboration between the government and digital platforms needs to be improved, while international cooperation is also crucial in dealing with cross-border HMI violations. This research recommends increasing public education and awareness, strengthening regulations, adopting advanced technology such as AI, closer cooperation with digital platforms, increasing law enforcement capacity and resources, and efficient dispute resolution mechanisms. With a more holistic and integrated approach, HMI protection in the digital era can be significantly improved, providing justice for rights owners and encouraging the development of a healthier and more innovative creative industry.
Rampant Land Dispute Cases Nasution, Sari Dewi; Br. Sembiring, Tamaulina
Ipso Jure Vol. 1 No. 5 (2024): Ipso Jure- June
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/7vvr1814

Abstract

This research examines the problem of land disputes in Indonesia caused by the illegal practices of the land mafia and poor land management by housing developers. Based on the Seven Principles of Agrarian Law, land should be used to benefit the community. However, facts on the ground show that much land is controlled unilaterally by the land mafia. They used various methods, including making fake letters and cultivating empty land to sell at high prices. This has led to many ownership disputes and legal problems for legitimate landowners and defrauded buyers. To avoid this problem, the public is advised to process the legality of their land certificates through the National Land Agency (BPN). The legal basis supporting the importance of land certificates is contained in Article 19 and Article 23 of the Basic Agrarian Law (UUPA) no. 5 of 1960 and Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. This research also highlights the challenge of limited land in Indonesia, which causes the high economic value of land to become an object of competition. Housing developers often face land management problems, resulting in land certificates being mortgaged at banks and losses for consumers. The importance of public awareness of checking the completeness and validity of documents before carrying out a house purchase transaction is emphasized to avoid problems in the future. Education and supervision from the government and related institutions, such as BPN, are critical in protecting consumer rights and ensuring legal certainty.
The Role of the DPRD in Creating a Clean Government from KKN (Pematangsiantar City Study) Tambunan, Zakaria; Br. Sembiring, Tamaulina; Gea, Ali Yusran
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 6, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v6i1.570

Abstract

This study aims to analyze the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Pematangsiantar City in creating a clean government from the practice of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). This study uses a descriptive-analytical method with a normative and empirical juridical approach through literature studies and field observations. The results of the study show that the Pematangsiantar City DPRD has carried out its supervisory function through work meetings, program evaluations, field inspections, and the use of interpellation rights and the right of inquiry. However, the effectiveness of supervision is still constrained by limited recommendatory authority, barriers to access to public information, and overlapping authority with other supervisory institutions. This study concludes that strengthening the role of the DPRD in realizing a clean government requires firm regulatory support, capacity building and institutional integrity, and active participation of the community.
Co-Authors Ar Rassyid, Raja Isra Asrul, Dede Azlina, Wida Bambang Ismaya Gea, Ali Yusran Harita , Amos Intan Wahyuni, Intan Khairinnisya, Diva Manik , Dibi Vation Manulang, Dewi Fortuna Meilani , Widya Nasution, Sari Dewi Pohan , Majidah Purba, Arda Gerdana Riansyah, Aldy Riansyah, Rizky Sihaloho, Jesika Oktaria Silaen, Riama Novalia Suparman, Muhammad Arif Suwirza , Eka Tambunan , Zakaria Tambunan, Zakaria Zaskiandra, Aina Zendrato , Iman Sejati