Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisa Kasus APF Holding I, L.P. dalam Putusan No.19/KPPU-M/2023 Kumalasari, Dewi Ratih; Ardhana, Annisa Sofia`
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.899

Abstract

Era globalisasi menyebabkan banyak negara menganut pasar bebas dimana perdagangan dan investasi dilakukan lintas batas negara. Sejalan dengan hal tersebut, resiko yang dihadapi yaitu hilangnya batas antar negara yang membuat penerapan aturan hukum negara masing masing mempunyai potensi saling tumpang tindih dan bahkan apabila terdapat putusan tidak dapat di eksekusi. Penelitian ini berusaha untuk menguji bagaimana KPPU dapat melaksanakan kewenangannya atas Putusan KPPU No. 09/KPPU-M/2023 dengan badan hukum asing. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Diketahui bahwa selain adanya prinsip ekstrateritorial juga terdapat single ecm in entity yang juga ikut andil dalam penyelesaian sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melibatkan badan hukum asing. Penelitian ini menemukan bahwa eksekusi atas Putusan KPPU No 09. KPPUU-M 20? 3berpotensi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada hukum yang kuat untuk niendukung pelaksanaan putusan tersebut.
JURIDICAL ANALYSIS OF APPEAL COURT DECISION NUMBER: 330/PDT/2023/PT BDG ON INDEMNIFICATION Hidayat, Ahmad; Hartantien, Sinarianda Kurnia; Kumalasari, Dewi Ratih; Deviyanti, Charina Ayu
Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 Issue 3 (2024)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jmr.v3i3.650

Abstract

Globalization and the development of information technology, especially the internet, have changed many aspects of human life, which includes the way people connect with each other. Easy access to new information and social media usage, such as Facebook, create new legal challenges, especially when it comes to defamation. In Indonesia, the ITE Law regulates online behavior related to defamation, and Articles 1365 and 1372 of the Civil Code allow victims to claim damages, both physical and psychological, for losses suffered. This research aims to understand that defamation can be categorized as a violation of the law and punitive damages can be claimed. This normative juridical research uses primary legal materials, such as the Civil Code, Criminal Code, and Electronic Information Technology Law, as with secondary legal materials such as literature and journals. Articles 1365-1380 of the Civil Code regulate unlawful acts that can damage a person’s reputation. For instance, the case of Iin Yuhinda v. Septiano Broery Hidayat shows that defamation is a tort if it fulfills the elements in Article 1365 of the Civil Code. In addition, Articles 1243-1252 of the Civil Code also regulate compensation in violation of law cases. The results of this research indicated that a person who is damaged by defamation has the right to file a claim for compensation because it violates the law. Article 1365 of the Civil Code states that any act that harms another person must be compensated, while Articles 1372-1380 regulate the manner of claiming compensation for defamation.
Legal Framework and Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia: A Normative Juridical Approach to the Protection of Maritime Sovereignty Rahmawati, Diah Ayu; Hartantien, Sinarianda Kurnia; Kumalasari, Dewi Ratih; Haryono, Haryono; Endarto, Budi
West Science Law and Human Rights Vol. 3 No. 01 (2025): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v3i01.1652

Abstract

The paper will attempt to discuss illegal fishing in Indonesia from a legal framework and law enforcement perspective and its implications for the protection of maritime sovereignty. Based on this, the research will apply a normative juridical approach, studying in detail the laws, regulations, and practices of enforcement and the various challenges and opportunities arising out of them. Indnesia legal framework through the Fisheries Law no 45 of 2009 and the Presidential Decree no. 115 of 2015 set a good backbone regarding IUU fishing activities; still, poor enforcement is highly seen due to shortcomings in limited resources, corruption, fragmented jurisdiction, and less international cooperation. The paper analyses these discrepancies and assesses Indonesia's current legislation and the efforts carried out on tackling IUU in comparison to relevant international practices. It also gives some recommendations on how to strengthen the legal definition, mechanisms of enforcement, increasing resource allocations, and improvement in international cooperation. The result shows that integrated efforts with more transparency and accountability are needed in order to properly protect Indonesia's maritime sovereignty effectively.
Pemetaan Partisipatif Area Peletakan Rumpon di Perairan Selatan Kabupaten Sampang, Jawa Timur Wardhani, Maulinna Kusumo; Rini, Dyah Ayu Sulistyo; Haryadi, Wahyu Tris; Kumalasari, Dewi Ratih; Putra, Aditya Januar
Abdimas Toddopuli: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1, Desember 2025
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/atjpm.v7i1.7000

Abstract

Aktivitas penangkapan ikan di Selat Madura menghadapi beberapa tantangan, antara lain anomali cuaca dan perubahan musim sehingga memengaruhi hasil tangkapan, terbatasnya akses teknologi perikanan yang lebih modern, dan tekanan ekosistem karena upaya tangkap berlebih. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan kelompok mitra KUB Selat Baru Kabupaten Sampang dengan pendekatan berbasis komunitas dan pengelolaan berbasis ekosistem. Pendekatan ini berfokus pada pemetaan partisipatif area peletakan rumpon untuk meningkatkan efektivitas penangkapan ikan dan mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut. Metode kegiatan meliputi sosialisasi peraturan, penyuluhan hukum dan lingkungan, Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan, pelatihan penggunaan teknologi. Kegiatan ini menunjukkan bahwa nelayan memahami tata kelola ruang laut sesuai dengan Permen KP No.36/2023, mampu memperkirakan peta peletakan rumpon yang disepakati bersama, serta melaporkan peningkatan penggunaan teknologi sebagai alat bantu penangkapan ikan. Penerapan teknologi ini memperkuat solidaritas kelompok nelayan, mengurangi konflik, dan mendukung prinsip blue economy. Perlu kegiatan pemantauan berkala terhadap hasil tangkapan dan kondisi rumpon, penguatan kelembagaan KUB Selat Baru, dan dukungan pemerintah daerah untuk fasilitas teknologi dan tindak lanjut evaluasi. Pendekatan kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi diharapkan menjadi model replikasi pengelolaan perikanan berkelanjutan di wilayah pesisir lainnya.