Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Sangia Nibandera Law Research (SNLR)
Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Pembuktian Penguasaan Tanah yang Tidak Memiliki Bukti Tertulis di Desa Sumbersari Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Nur, Fuad; Ukkas, Jumiati; Intan, Nur; Sinapoy, Muhammad Sabaruddin; Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 11 (2024): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i11.720

Abstract

Sosialisasi ini merupakan bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertujuan menjawab keresahan masyarakat di Desa Sumbersari terkait permasalahan pertanahan seperti masih adanya tanah yang belum memiliki bukti tertulis. Dalam pelaksanaannya, metode yang digunakan meliputi ceramah guna memberikan penjelasan langsung terkait materi sosialisasi dan dilanjutkan dengan dialog atau tanya-jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya dan menemukan solusi dari permasalahan pertanahan yang dihadapi. Ada pun hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah sosialisasi terkait pembuktian penguasaan tanah yang tidak memiliki bukti tertulis sangat diperlukan oleh masyarakat pedesaan, hal ini terbukti dari antusiasme masyarakat di lokasi sosialisasi. Informasi menyangkut hukum pertanahan sangat mereka perlukan, terutama tentang pentingnya kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang mereka miliki. Selain itu, adanya perubahan pola pikir dan sikap masyarakat Desa Sumbersari tentang pentingnya melakukan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya melalui pendaftaran tanah guna memberikan jaminan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah.
Problematika Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara yang Menolak Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ilham, Ilham; Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq; Abul Mufakhir, La Ode
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16907

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dapatkah warga negara yang menolak vaksin diberikan sanksi pidana. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Hasil penelitian ini adalah setiap warga negara mempunyai hak, namun dapat dilihat dari hak tersebut apakah hak yang dimilikinya itu suatu derogable right (hak yang dapat dibatasi) atau non derogable right (hak yang tidakdapat dibatasi). Kesehatan adalah hak yang melekat pada setiap dirimanusia, namun negara dalam konstitusi berhak melindungi hak Kesehatan tersebut . Seperti yang diatur pada pasal 28I ayat (4) dan (5). Maka dari itu negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Sehingga vaksinasi adalah bentuk pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negaranya. Apabila ada warga negara yang menolak vaksinasi, berarti warga negara tersebut tidak mendukung ataupun menghalangi pelaksanaan kewajiban negara. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mau melakukan vaksinasi COVID-19 maka orang tersebut harus dipidana. Karena dia bisa membahayakan orang lain dan dapat menimbulkan masalah baru bagi orang di lingkungan sekitarnya. Akan tetapi orang yang menolak vaksin bukanlah suatu kejahatan melainkan pelanggaran. Sehingga, pelanggaran yang dilakukan tidak harus dengan penjara,akan tetapi bias dilakukan dengan cara di denda. Dalam hal ini penolakan vaksinasi COVID-19 termasuk “Pelanggaran Protokol Kesehatan.
Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Tanea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Nur, Fuad; Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq; Ukkas, Jumiati; Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Safiuddin, Sahrina; Sinapoy, Muhammad Sabaruddin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 10 (2024): Desember
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i10.1743

Abstract

Pembentukan Peraturan Desa tidak saja bermakna sebagai upaya yuridis dalam memenuhi prinsip legalitas pemerintahan, melainkan juga sebagai sarana untuk mengkonversi kewenangan mengurus kepentingan desa dalam kerangka dan proyeksi pemerintahan yang otonom dan responsif. Melalui kegiatan ini telah memberi pemahaman kepada peserta penyuluhan terhadap dua aspek. Pertama, terbentuknya pemahaman dalam hal ketepatan merumuskan serta membentuk Peraturan Desa sesuai dengan urgensi pemberian wewenang dalam konsep pemerintahan desa. Kedua, dengan memahami teknik pembentukan Peraturan Desa akan membantu pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan pembentukan Peraturan Desa sehingga berkesesuaian dengan dimensi formil dan materil Peraturan Desa. Kegiatan ini telah memberi penguatan sistematis terhadap pembentukan Peratuan Desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di lain sisi, masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan kewajiban mematuhi Peraturan Desa atau pihak yang berkepentingan langsung dalam keberadaan Peraturan Desa dapat mengusulkan pembentukan Peraturan Desa yang dibutuhkan.
Human Rights in the Projection of Constitutionalism and the Indonesian Legal State: Hak Asasi Manusia dalam Proyeksi Konstitusionalisme dan Negara Hukum Indonesia Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq
Sangia Nibandera Law Research Vol. 1 No. 2 (2024): Various Law Enforcement Issues
Publisher : Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the relationship between human rights, constitutionalism, and the rule of law within the framework of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Using a normative juridical approach, this study analyzes primary and secondary legal sources to understand the integration of human rights in the Indonesian legal system. A historical approach is used to trace the development of the concept of human rights in the history of national constitutionalism, while a conceptual analysis is conducted to describe the correlation between human rights, Pancasila values, and the principles of the rule of law. The results of the study show that human rights in Indonesia not only reflect universal principles, but also moral and national values ​​that make it more than just individual freedom, but also a dignified independence. This study emphasizes that the fulfillment of human rights is an essential element in building a just and civilized rule of law state in accordance with the spirit of Pancasila.
Conflict Between Public Transportation and Local Community Rights in The Sea Muchtasar, Rizal; Heriyanti, Heriyanti; Safiuddin, Sahrina; Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 25, No 3 (2025): November Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2025.V25.171-188

Abstract

This study aims to analyze the conflict between public access rights and the rights of local communities on Cempedak Island in managing marine areas. The method used is socio-legal, through an analytical approach to national legal frameworks, doctrines, and case studies. The study results show that this conflict creates a dilemma between the interests of local communities and public access rights. The 1945 Constitution and related regulations provide a legal basis for public access rights, but local communities also have rights set out in policies and regulations. This paper critically presents a model of conflict resolution, regulatory, and resource processes that often ignore local community participation. Evaluations of previous Government policy procedures show a lack of consultation and involvement of local communities and public access in policy processes that can result in gaps and prolonged conflicts. This research emphasizes the need for a participatory-collaborative approach. Innovation is the gradual application of the need for community identification to implement comprehensive methods that integrate positive legal analysis with the social and local communities' cultural realities. Conflict techniques on Cempedak Island actively involve communities in decision-making to encourage sustainability, protection, community interests, and public access rights, ultimately creating new policies and rules.
Co-Authors Abul Mufakhir, La Ode Heriyanti Heriyanti, Heriyanti Heryanti Heryanti Ilham Ilham Nur Intan, Nur Nur, Fuad Rizal Muchtasar, Rizal Safiuddin, Sahrina Sinapoy, Muhammad Sabaruddin Ukkas, Jumiati