Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Yustitia
M. Zuhdi, Moh. Siswanto, Nuryati & Zahra Madina Hirnia
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PEMECATAN (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020) M. Zuhdi, Moh. Siswanto, Nuryati & Zahra Madina Hirnia
Jurnal Yustitia Vol 23, No 1 (2022): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.468 KB) | DOI: 10.53712/yustitia.v23i1.1538

Abstract

Militer adalah sebuah profesi dari Prajurit subyek hukum dalam system hukum di Indonesia, disamping tugas dan kewajibannya mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dia adalah juga sebagai Individu yang mempunyai jiwa kemanusiaan biasa. Orang ketika melakukan tindak pidana berstatus sebagai Prajurit atau dipersamakan dengan Prajurit, atau suatu kelompok karena undang-undang dipersamakan dengan Prajurit atau karena keputusan Panglima dengan persetujuan Mentri Kehakiman harus diadili di Pengadilan Militer adalah tunduk dan menjadi yustiabel Peradilan Militer.Karena beban tugas dan tangungjawab yang begitu berat maka Prajurit diberi latihan dan dibekali kemampuan tempur yang memadai, untuk itu aturan hukum yang mengikat Prajurit juga harus keras dan tegas. Karena beban tugas itu pula maka penjatuhan pidanapun harus lebih berat dari pada masyarakat sipil, bahkan hukuman tambahan pemecatan hal yang luar biasa dijatuhkan pada diri seorang Prajurit yang melanggar hukum.Hukuman tambahan ini diberlakukan bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dan dianggap bahwa perbuatannya dinilai dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit. Pada penelitian ini dilakukan dalam ragka untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap pidana tambahan pemecatan dengan menganalisa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor:142-K/PM.III-12/AD/XII/2020.Bagi hakim Militer, selain mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, harus pula diperhatikan asas-asas serta doktrin-doktrin yang dipegang teguh oleh TNI serta memperhatikan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Sehingga seorang prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.
Analisis Yuridis Surat Edaran MA Nomor 04 Tahun 2010 Terhadap Putusan Pn Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021: Legal Analysis of MA Circular Letter Number 04 of 2010 Regarding Bangkalan District Court Decision Number 41/Pid.Sus/2021 Moh. Siswanto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v5i12.3148

Abstract

Penelitian ini adalah hasil penelitian yuridis normatif yang membahas tentang Analisis Yuridis Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bangkalan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach) yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didalam dakwaan kedua alternatif dan terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl tersebut. Berdasarkan pertimbangan atas Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan tersebut tidak memiliki relevansi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010, karena Surat Edaran ini tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam penetapan atas terdakwa. Secara hirarkis hukum Surat Edaran berada di bawah Undang-undang.
The Dynamics of the Executive and Legislative Relations in the Indonesian Constitutional System Hendrikus Haipon; Hamzah Mardiansyah; Muslimah; Herwantono; Moh. Siswanto
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7319

Abstract

This study explores the dynamic relationship between the executive and legislative branches within Indonesia’s constitutional system. Although formally based on the principle of separation of powers, the Indonesian political landscape is characterized by interdependence, negotiation, and compromise between the President and the House of Representatives (DPR). Through a qualitative approach using literature review and document analysis, the research highlights how coalition politics, oversight mechanisms, and political conflicts shape the nature of executive-legislative relations. Findings suggest that while theoretical models advocate institutional independence, practical governance in Indonesia relies heavily on collaboration and mutual adjustment. The study also discusses the implications of this interdependence for democratic accountability, policy-making efficiency, and institutional resilience. Ultimately, it argues that strengthening democratic institutions and encouraging political dialogue are essential for maintaining effective governance in a diverse and decentralized society like Indonesia.
Co-Authors Hamzah Mardiansyah Hendrikus Haipon Herwantono Muslimah