Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Investasi JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains JIPITI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Herwantono
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Pemberlakuan Hukum Positif terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Implementation of Positive Law for the Legal Protection of Adopted Children Based on Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Adoption Supena Diansah; Herwantono; Muktar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i11.4344

Abstract

Dalam hal ini pengangkatan anak atau yang dikenal dengan adopsi merupakan tindakan untuk mengakui bahwa anak tersebut sebagai anaknya sendiri dimana dari segi kedudukan dan menjadi munculnya hubungan sedarah. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini tentunya untuk melidungi anak karena pada dasarnya pertimbangan dalam pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat pun harus seagama dengan calon anak angkat, agar orang tua angkat dapat mendidik dan membina anak angkat. Anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga melekat kepada harkat dan martabat manusia dimana terdapat hak-hak asasi yang sama dengan individu laiannya. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Perspektif Kriminologi (Studi Kasus NO. 20/PID.SUS.ANAK/2021/PN.CBN): Law Enforcement of Drug Abuse Perpetrated by Children Based on a Criminological Perspective (Case Study NO. 20/PID.SUS.ANAK/2021/PN.CBN) Supena Diansah; Muktar; Herwantono
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i11.4345

Abstract

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak berdasarkan kriminologi. status kedudukan anak berdasarkan kriminologi berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak berdasarkan sudut pandang kriminologi Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intriksik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Dasar Pertimbangan Hakim meninjau dari ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) serta melihat fakta persidangan dan pertimbangan dari psikologis anak. Kriminologi Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) dengan konsep tidak melihat individu sebagai orang secara intriksik patuh pada hukum, namun melihat secara antitesis untuk tidak melakukan tindak pidana mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum dan memperhatikan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan persesuaian Jaksa Penuntut Umum, mempertimbangkan hal-hal yang memberatan dan meringankan, mempertimbangkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Persidangan: The Rights of Suspects and Defendants in the Trial Process Ade Daharis; Sri Herlina; Nining Suningrat; Herwantono; Yulianis Safrinadiya Rahman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5551

Abstract

Negara Republik indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu bahwa semua aspek hukum yang berlaku di indonesia harus bernafaskan pancasilan dan Undang-undang Dasar 1945, yang mengakui adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, kesamaan kedudukan dalam hukum, dengan penekanan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat umum. Perlindungan ini perlu karena secara implisit sesuai dengan asas praduga takbersalah bagi setiap orang yang diadili karena diduga melakukan pelanggaran hukum, sehingga hak-hak tersebut dapat diwujudkan. Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses persidangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tersangka memiliki hak-hak tersendiri baik proses penangkapan, proses penahanan dan proses penggeledahan. Begitujuga terdakwa memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Konsumen dalam Produk Halal : Tantangannya di Era Globalisasi: Islamic Law Review on Consumer Protection in Halal Products: Challenges in the Era of Globalization Sumirahayu Sulaiman; Herwantono; Rio Akmal Syahbana; Nining Suningrat; Hendrikus Haipon
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6221

Abstract

Perlindungan konsumen dalam konteks produk halal merupakan aspek penting dalam hukum Islam. Hal ini mencakup berbagai prinsip yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi. Selain itu ini merupakan isu penting yang mencerminkan prinsip-prinsip etika dan syariah dalam transaksi perdagangan. Islam menekankan pentingnya kehalalan dan keamanan produk yang dikonsumsi oleh umatnya. Perlindungan konsumen dalam produk halal berdasarkan hukum Islam merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, terutama di era globalisasi yang penuh tantangan. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar halal dan aman. Perlindungan konsumen dalam produk halal merupakan hal yang penting dalam hukum Islam, mengingat kehalalan makanan dan barang merupakan salah satu aspek fundamental bagi umat Muslim. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai kehalalan, keamanan, dan tanggung jawab dalam transaksi.
The Dynamics of the Executive and Legislative Relations in the Indonesian Constitutional System Hendrikus Haipon; Hamzah Mardiansyah; Muslimah; Herwantono; Moh. Siswanto
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7319

Abstract

This study explores the dynamic relationship between the executive and legislative branches within Indonesia’s constitutional system. Although formally based on the principle of separation of powers, the Indonesian political landscape is characterized by interdependence, negotiation, and compromise between the President and the House of Representatives (DPR). Through a qualitative approach using literature review and document analysis, the research highlights how coalition politics, oversight mechanisms, and political conflicts shape the nature of executive-legislative relations. Findings suggest that while theoretical models advocate institutional independence, practical governance in Indonesia relies heavily on collaboration and mutual adjustment. The study also discusses the implications of this interdependence for democratic accountability, policy-making efficiency, and institutional resilience. Ultimately, it argues that strengthening democratic institutions and encouraging political dialogue are essential for maintaining effective governance in a diverse and decentralized society like Indonesia.
MANAJEMEN PENGELOLAAN BISNIS JASA KAPAL TUNDA PADA PT. PELINDO MARINE SERVICE Herwantono; Nugraha, Eulis Henda; Ekawati, Nurul
Jurnal Investasi Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Investasi April 2022
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/investasi.v8i2.207

Abstract

Bisnis pandu dan tunda merupakan salah satu jenis usaha yang cukup menarik dan dibutuhkan seiring dengan semakin meningkatnya arus perdagangan lewat laut dengan menggunakan armada angkutan barang di wilayah domestik Indonesia yang terus meningkat dalam kurun 20-25 tahun belakangan ini. PT. Pelindo Marine Service (PMS) sebagai perusahaan yang memiliki core business pada sektor jasa tunda, khususnya untuk pasar dominan bagi layanan trafik kapal di lingkungan jasa kepelabuhanan PT Pelabuhan Indonesia III dan merupakan entitas yang memiliki peran penting dalam bisnis jasa tunda di Indonesia Timur. Dalam mengelola berbagai kebutuhan jasa tunda kapal tersebut, salah satu persyaratan yang perlu dimiliki adalah tingkat ketersediaan armada pandu termasuk opsi penyediaannya lewat alternatif penyewaan atau sewa kapal termasuk Manajemen Pengelolaan Bisnis Jasa Kapal pandu dan tunda nya. Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan rujukan bagi PT. Pelindo Marine Service dalam hal menyiapkan referensi biaya manajemen pengelolaan bisnis kapal pandu dan tunda serta pertimbangan yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen rencana kerja atau rencana kerjasama dengan pihak partner bisnis PT. Pelindo Marine Service di wilayah layanan jasanya khususnya di perairan Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Herwantono; Sugiarto, Agus
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 9 No 1 (2025): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v9i1.7170

Abstract

Sexual violence is a serious issue with widespread impacts on victims, affecting them physically, psychologically, and socially. The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes is a significant step in providing legal protection for victims of sexual violence in Indonesia. This research employs a normative juridical method by examining relevant legislation and academic literature to analyze the implementation of the Sexual Violence Crimes Law in fulfilling the rights of victims. The objective of this study is to identify the extent to which the implementation of the Sexual Violence Crimes Law is effective in protecting victims of sexual violence and addressing existing challenges. The findings indicate that although the Sexual Violence Crimes Law provides a strong legal foundation, its implementation still faces significant obstacles such as a lack of understanding among law enforcement officials, limited supporting infrastructure, and negative societal stigma towards victims. Therefore, a collaborative effort from all parties is necessary to comprehensively maximize the fulfillment of victims' rights. Keywords: Sexual Violence Crimes Law, Victims, Sexual Violence
Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Masyarakat Agang, Mohammad Ilham; Rokhman , Afif Nur; Awaludin , Dipa Teruna; Herwantono; Gumbira, Seno Wibowo
JIPITI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2024): November 2024 - JIPITI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : PT. Technology Laboratories Indonesia (TechnoLabs)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi e-commerce telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Namun, pemahaman yang minim mengenai hak-hak konsumen dan perlindungan yang tersedia sering kali membuat masyarakat rentan terhadap berbagai risiko, seperti penipuan, pelanggaran privasi, dan produk yang tidak sesuai. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui serangkaian workshop, diskusi interaktif, dan penyebaran materi edukasi daring yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, khususnya di kalangan kelas menengah ke bawah yang menjadi kelompok paling rentan. Survei awal menunjukkan bahwa 50% responden tidak memahami hak-hak konsumen, sementara 40% hanya memiliki pemahaman parsial. Faktor-faktor seperti minimnya literasi digital, sosialisasi regulasi yang belum merata, dan fokus masyarakat pada harga serta kenyamanan menjadi kendala utama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konsumen, regulasi perlindungan konsumen, dan pentingnya menjaga data pribadi dalam transaksi online. Peserta juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih kritis dan hati-hati dalam memilih platform e-commerce serta menghadapi potensi risiko. Program ini memberikan dampak positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan perluasan cakupan sosialisasi ke wilayah-wilayah terpencil serta kolaborasi dengan pemerintah dan pelaku industri untuk mewujudkan ekosistem e-commerce yang lebih aman dan transparan.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI ERA DIGITAL: ANALISIS KARYA YANG DIPUBLIKASIKAN DI E-MEDIA DAN IMPLIKASINYA Loso Judijanto; Gingga Prananda; Herwantono; Amir Machmud; Sukron Fauzi
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2024 - Oktober 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of copyright for works published in e-media and the implications of these regulations. This type of research is a literature study. Literature studies involve not only collecting sources but also critical analysis of these sources, to understand the contribution made by previous studies in the context of the research being conducted. The results of this study indicate that the understanding of copyright among creators of works in e-media is still very low, where around 60% of respondents are not familiar with the applicable copyright regulations. This lack of understanding, which is caused by limited information and ambiguity regarding protected rights, causes many creators to be unaware that their works can be used without permission, thus increasing copyright infringement, such as plagiarism. Previous studies also emphasize the importance of education and increasing public awareness of copyright, given that weak law enforcement and complicated complaint procedures make creators reluctant to claim their rights. Therefore, this study recommends effective education programs, cooperation between the government, e-media platforms, and creative communities, and simplification of the complaint process, to strengthen copyright protection and support the development of the creative ecosystem in the digital era.
Co-Authors Ade Daharis Agang, Mohammad Ilham Agus Sugiarto Amir Machmud, Amir Awaludin , Dipa Teruna Ekawati, Nurul Eulis Henda Nugraha Gingga Prananda Hamzah Mardiansyah Hendrikus Haipon Loso Judijanto Moh. Siswanto Muktar Muslimah Nining Suningrat Rio Akmal Syahbana Rokhman , Afif Nur Seno Wibowo Gumbira, Seno Wibowo Sukron Fauzi Sumirahayu Sulaiman Supena Diansah Yulianis Safrinadiya Rahman