Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum Magnum Opus Journal of Computer System and Informatics (JoSYC) International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains
Hendrikus Haipon
Universitas Flores, Flores
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016 DI DESA COMPANG LAWI, KECAMATAN SAMBI RAMPAS, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR Haipon, Hendrikus; Watu, Yohanes Don Bosco
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 4 No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v4i2.4805

Abstract

AbstractThe purpose of the study was to determine the role of the Compang Lawi Village Consultative Body, Sambi Rampas District, East Manggarai Regency in overseeing the 2016 Village Fund Allocation in Compang Lawi Village. This type of research and research approach is normative and uses interview data as a complement. In this study, primary data is used in the form of information by asking directly to informants (resources) who clearly know the role of BPD supervision in overseeing 2016 ADD in Compang Lawi Village, Sambi Rampas District, East Manggarai Regency. Lack of understanding in carrying out the supervisory function and the absence of the Compang Lawi BPD work program. Lack of education and training provided by local governments as well as low community participation and also lack of means of communication to facilitate the wheels of village governance.Keywords: ADD; BPD; ManggaraiAbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dalam mengawasi Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Compang Lawi. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian normatif dan menggunakan data wawancara sebagai pelengkap. Di dalam penelitian ini menggunakan  data primer berupa informasi dengan cara menanyakan secara langsung kepada para pemberi informasi (narasumber) yang mengetahui secara jelas peran pengawasan BPD dalam mengawasi ADD Tahun 2016 di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Kurangnya pemahaman dalam menjalankan fungsi pengawasan serta tidak dibuatnya program kerja BPD Compang Lawi. Kurangnya pendidikan dan latihan yang diberikan oleh pemerintah daerah serta rendahnya partisipasi masyarakat dan juga kurangnya sarana komunikasi guna memperlancar roda pemerintahan desa.
Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Hendrikus Haipon
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of land registration carried out by the community is to ensure legal certainty as property rights over land owned by every citizen so that if it is claimed by an irresponsible party in the future, it can show the certificate in the government as proof of letter. Land registration carried out by the community is an obligation that must be carried out by all Indonesian citizens who own the land. Land registration has been regulated in the main agrarian law number 5 of 1960 for the sake of legal certainty, which is more clearly regulated in article 19 paragraph (2). Furthermore, the government issued government regulation number 24 of 1997 regarding land registration. The method of registration is carried out in two ways, namely: the first method is systematic, namely the activity of registering land for the first time which is carried out simultaneously which includes all objects of land registration that have not been registered in the territory or part of the territory of a village / kelurahan and the second method is systematic activities. land registration for the first time regarding one or several objects of land registration within the territory or part of a village / kelurahan, individually or in bulk.
Penerapan Metode WASPAS dalam Pemilihan Handphone Gaming Terbaik Sitti Nur Alam; Hendrikus Haipon; Septiana Ningtyas; Saludin Saludin; Kraugusteeliana Kraugusteeliana
Journal of Computer System and Informatics (JoSYC) Vol 4 No 2 (2023): Februari 2023
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi (FKPT)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/josyc.v4i2.3087

Abstract

The technology that people are most interested in is mobile phones. Apart from being a tool for exchanging information and as a means of communication, mobile phones are also used as entertainment tools such as playing games. The large number of HP brands confuses potential buyers in determining which HP brand is good. To help the public in choosing the best HP Gaming brand, this can be done by using the SPK. SPK is a system where the procedure for working is to use a computer working procedure. In using SPK, must use the method. In this study the method used was the WASPAS method. The WASPAS method is a method that uses 2 steps, where the first step is to calculate normalization by carrying out the division operation. By implementing the WASPAS method, a value of 2.9710 is obtained as an alternative to A2 as the best HP Gaming brand with the Infix Zero 20 brand.
Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Kekerasan terhadap Jurnalis : Legal Consequences for Perpetrators of Violence against Journalists Hendrikus Haipon; Dolfries Jakop Neununy; Mas’odi; Johannes Johny Koynja; Hamzah Mardiansyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5996

Abstract

Jurnalis adalah seorang profesional yang terlibat dalam pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebaran berita atau informasi kepada publik melalui berbagai media, seperti surat kabar, televisi, radio, dan platform online. Tugas utama jurnalis adalah mengumpulkan informasi secara akurat dan objektif, serta menyajikannya kepada masyarakat dengan cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat. Dalam menjalankan tugas profesinya, jurnalis terkadang mengalami hambatan dan rintangan bahkan sering terjadi kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan terhadap jurnalis adalah pelanggaran serius yang harus dihadapi dengan hukuman yang tegas. Hukum pidana, perlindungan khusus, dan sanksi perdata adalah beberapa bentuk konsekuensi hukum yang dapat diterapkan pada pelaku. Namun, penegakan hukum yang efektif dan dukungan dari semua pihak sangat penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi jurnalis. Negara-negara harus bekerja sama untuk memperkuat sistem hukum mereka dan memastikan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tidak terjadi tanpa konsekuensi.
Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Konsumen dalam Produk Halal : Tantangannya di Era Globalisasi: Islamic Law Review on Consumer Protection in Halal Products: Challenges in the Era of Globalization Sumirahayu Sulaiman; Herwantono; Rio Akmal Syahbana; Nining Suningrat; Hendrikus Haipon
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6221

Abstract

Perlindungan konsumen dalam konteks produk halal merupakan aspek penting dalam hukum Islam. Hal ini mencakup berbagai prinsip yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi. Selain itu ini merupakan isu penting yang mencerminkan prinsip-prinsip etika dan syariah dalam transaksi perdagangan. Islam menekankan pentingnya kehalalan dan keamanan produk yang dikonsumsi oleh umatnya. Perlindungan konsumen dalam produk halal berdasarkan hukum Islam merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, terutama di era globalisasi yang penuh tantangan. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar halal dan aman. Perlindungan konsumen dalam produk halal merupakan hal yang penting dalam hukum Islam, mengingat kehalalan makanan dan barang merupakan salah satu aspek fundamental bagi umat Muslim. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai kehalalan, keamanan, dan tanggung jawab dalam transaksi.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions in Indonesia Hendrikus Haipon; Diana Pujiningsih; Getah Ester Hayatulah; Dwi Anindya Harimurti; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6710

Abstract

Penumbuhan sektor e-commerce di Indonesia didorong oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Namun, seiring dengan kemudahan yang ditawarkan, muncul pula risiko bagi konsumen, seperti penipuan, barang yang tidak sesuai pesanan, dan pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce menjadi sangat penting untuk menjaga hak-hak konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam e-commerce di Indonesia dan menemukan masalah dan solusi untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen telah disahkan, masih ada celah hukum yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum yang dapat merugikan konsumen.
The Dynamics of the Executive and Legislative Relations in the Indonesian Constitutional System Hendrikus Haipon; Hamzah Mardiansyah; Muslimah; Herwantono; Moh. Siswanto
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7319

Abstract

This study explores the dynamic relationship between the executive and legislative branches within Indonesia’s constitutional system. Although formally based on the principle of separation of powers, the Indonesian political landscape is characterized by interdependence, negotiation, and compromise between the President and the House of Representatives (DPR). Through a qualitative approach using literature review and document analysis, the research highlights how coalition politics, oversight mechanisms, and political conflicts shape the nature of executive-legislative relations. Findings suggest that while theoretical models advocate institutional independence, practical governance in Indonesia relies heavily on collaboration and mutual adjustment. The study also discusses the implications of this interdependence for democratic accountability, policy-making efficiency, and institutional resilience. Ultimately, it argues that strengthening democratic institutions and encouraging political dialogue are essential for maintaining effective governance in a diverse and decentralized society like Indonesia.
Co-Authors Diana Pujiningsih Dolfries Jakop Neununy Dwi Anindya Harimurti Getah Ester Hayatulah Hamzah Mardiansyah Herwantono Johannes Johny Koynja Kraugusteeliana Kraugusteeliana Mas’odi Moh. Siswanto Muslimah Nining Suningrat Rio Akmal Syahbana Saludin Saludin Septiana Ningtyas Sitti Nur Alam Sumirahayu Sulaiman Yohanes Don Bosco Watu Yuko Fitrian