Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Surat Edaran MA Nomor 04 Tahun 2010 Terhadap Putusan Pn Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021: Legal Analysis of MA Circular Letter Number 04 of 2010 Regarding Bangkalan District Court Decision Number 41/Pid.Sus/2021 Moh. Siswanto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v5i12.3148

Abstract

Penelitian ini adalah hasil penelitian yuridis normatif yang membahas tentang Analisis Yuridis Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bangkalan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach) yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didalam dakwaan kedua alternatif dan terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl tersebut. Berdasarkan pertimbangan atas Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan tersebut tidak memiliki relevansi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010, karena Surat Edaran ini tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam penetapan atas terdakwa. Secara hirarkis hukum Surat Edaran berada di bawah Undang-undang.
The Dynamics of the Executive and Legislative Relations in the Indonesian Constitutional System Hendrikus Haipon; Hamzah Mardiansyah; Muslimah; Herwantono; Moh. Siswanto
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7319

Abstract

This study explores the dynamic relationship between the executive and legislative branches within Indonesia’s constitutional system. Although formally based on the principle of separation of powers, the Indonesian political landscape is characterized by interdependence, negotiation, and compromise between the President and the House of Representatives (DPR). Through a qualitative approach using literature review and document analysis, the research highlights how coalition politics, oversight mechanisms, and political conflicts shape the nature of executive-legislative relations. Findings suggest that while theoretical models advocate institutional independence, practical governance in Indonesia relies heavily on collaboration and mutual adjustment. The study also discusses the implications of this interdependence for democratic accountability, policy-making efficiency, and institutional resilience. Ultimately, it argues that strengthening democratic institutions and encouraging political dialogue are essential for maintaining effective governance in a diverse and decentralized society like Indonesia.