Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Madani: Multidisciplinary Scientific Journal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Media Hukum Indonesia (MHI)
Anugrah, Abdi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Melampaui Batas: Tinjauan Tentang Lesbianisme dan Homoseksualitas Wahyuni, Nurul; Anugrah, Abdi; Syawal, Rahmat
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2, No 5 (2024): Madani, Vol. 2, No. 5 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12599160

Abstract

Selama masa Rasulullah SAW, perilaku homoseksual tidak terbayangkan di kalangan Muslim dan hanya dikenal dari Al-Qur'an. Khalifah Bani Umayyah, Al-Walid bin Abdul Malik, juga tidak mengira adanya pria menyukai pria kecuali dari Al-Qur'an. Istilah penting terkait LGBT dalam fikih meliputi liwath (homoseksual), sihaq (lesbianisme), takhonnuts (perilaku banci), dan tarojjul (perilaku tomboi), dengan hukum haram bagi homoseksual dan lesbianisme.Penelitian ini menggunakan metode hukum Islam dengan pendekatan yuridis normatif untuk memahami norma-norma terkait homoseksualitas dan lesbianisme serta dampaknya. penelitian menunjukkan peningkatan penyimpangan seksual di masyarakat Indonesia, namun perhatian serius masih minim. Perilaku ini berdampak negatif pada individu dan masyarakat, seperti gangguan kejiwaan, kesehatan, dan moralitas. Islam mengharamkan perilaku ini dan menetapkan sanksi berat seperti hukuman mati atau rajam. Berdasarkan hukum positif Indonesia, pelaku homoseksual dapat dijerat dengan hukuman penjara maksimal lima tahun sesuai Pasal 292 KUHP.Penelitian ini menyimpulkan perlunya penanganan dan solusi komprehensif mengatasi penyimpangan seksual, merujuk pada ajaran Islam dan penegakan hukum yang tegas.
MELAMPAUI BATAS: TINJAUAN TENTANG LESBIANISME DAN HOMOSEKSUALITAS wahyuni, nurul; Anugrah, Abdi; Syawal, Rahmat; Kurniati, Kurniati
Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam Vol. 18 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli Aceh- Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61393/tahqiqa.v18i2.217

Abstract

Penelitian ini membahas lesbianisme dan homoseksualitas, terutama dalam konteks agama Islam. Lesbianisme merujuk pada orientasi seksual perempuan terhadap sesama perempuan, dan homoseksualitas mencakup ketertarikan seksual terhadap jenis kelamin yang sama. Dalam konteks agama Islam, lesbianisme disebut "al-sihaq" dan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma agama. Penelitian ini juga membahas karakteristik lesbian seperti Butch, Femme, dan Andro.Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pelaku lesbian mencakup latar belakang keluarga, pengaruh teman, dan pengalaman traumatik terhadap laki-laki. Pelaku lesbian seringkali menyembunyikan orientasi seksual mereka dari lingkungan sosial dan menghadapi konsekuensi dari pilihan hidup mereka. Homoseksualitas juga dibahas dengan merinci pandangan agama Islam terhadap praktik ini dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak dari lesbianisme dan homoseksualitas dapat mencakup gangguan kesehatan, termasuk penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, dampak psikologis seperti depresi, serta dampak moral dan sosial seperti merusak konsep keluarga dan masyarakat. Islam menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian, yang bisa mencakup hukuman mati atau hukuman rajam.
Hak Masyarakat Adat Zalsabillah, Annisa; Dahlan, Darnia; Anugrah, Abdi; Taqyuddin, Andi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14564245

Abstract

Constitutional recognition and protection of indigenous peoples remains recognized after the 1945 Constitution was amended, where this is regulated in Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution. Although there is constitutional recognition and protection of indigenous peoples, there are still two main problems that have not been resolved. First, the recognition of indigenous peoples is enforced with certain conditions, namely as long as the indigenous peoples still exist, develop in accordance with the progress of the times, and in accordance with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). These conditions come from provisions in lower laws, and in practice often become obstacles in providing recognition and protection of the rights of indigenous peoples. The phrase "as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of NKRI" often causes the recognition of indigenous peoples to be trapped in debates about the indicators that must be met. In fact, several existing laws and regulations do not provide uniform indicators to interpret these constitutional conditions. Second, in the constitution, there are two terms introduced, namely Customary Law Community Unity (Article 18B paragraph 2) and Traditional Community (Article 28I paragraph 3). There is no further explanation regarding the differences between the two terms. Law No. 6 of 2014 concerning Villages tries to translate Article 18B paragraph (2) by introducing the term "customary village" as the equivalent of Customary Law Community Unity. However, the implementation of this law still causes problems, especially related to the recognition of the social unit of the customary community, where the term "customary community" cannot be fully accommodated in the concept of "customary village" introduced by the Village Law.
Metode Ecobrick sebagai Solusi Inovatif dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Plastik di Desa Panaikang Azizah, Nur; Shafwan, Muhammad; Mawa, Daefitul; Erviana, Evi; Hidaya, Fathul; Sofyan, Sofyan; Annisa, Syarifa; Safri, Muhammad; Nurdiansyah, Muh.; Anugrah, Abdi
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 02 (2025): APRIL 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan sampah plastik merupakan tantangan global yang memerlukan solusi inovatif dan berkelanjutan. Desa Panaikang menghadapi kendala dalam pengelolaan sampah plastik akibat rendahnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan sarana daur ulang. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Alauddin Makassar Angkatan 76 Posko 3 mengimplementasikan metode ecobrick sebagai strategi alternatif dalam pengelolaan sampah plastik. Metode ini melibatkan proses pengumpulan, pemotongan, dan pemadatan sampah plastik ke dalam botol hingga membentuk material konstruksi yang ramah lingkungan. Hasil implementasi program ini diwujudkan dalam pembangunan gapura desa berbahan dasar ecobrick, yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas wilayah tetapi juga sebagai bentuk edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam praktik pengelolaan limbah berkelanjutan. Sebanyak 480 botol plastik dikumpulkan dan disusun dalam kerangka besi, yang kemudian dicat hijau sebagai identitas UIN Alauddin Makassar sebelum dipasang di lokasi strategis. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan metode ecobrick mampu mengurangi volume sampah plastik serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Keberhasilan program ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi solusi efektif dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Co-Authors Annisa, Syarifa Dahlan, Darnia Erviana, Evi Hidaya, Fathul Kurniati Kurniati Mawa, Daefitul Muhammad Safri, Muhammad Nur Azizah Nurdiansyah, Muh. NURUL WAHYUNI Shafwan, Muhammad Sofyan Sofyan Syawal, Rahmat Taqyuddin, Andi Zalsabillah, Annisa