Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI Rindi Novriani; Yenny Fitri Z
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17907

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data tentang keadaan yang menjadi objek penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi narapidana untuk mencegah residivis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survey penelitian yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dalam hal ini Lapas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati, untuk menghasilkan bahan-bahan sekunder berupa wawancara dan observasi. Data sekunder melalui survey penelitian yang diperoleh dari data yang diberikan oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati tentang pembinaan residivis narapidana narkotika, data diperoleh menggunakan metode kepustakaan atau dikenal dengan istilah studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan Residivis Narapidana Narkotika terhadap yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati sudah berjalan sesuai dengan ketentuan UU No.22 Tahun 2022, dimana pembinaan dan pembimbingan WBP yang terdiri dari dua pola, yaitu Pola Pembinaan Kepribadian dan Pola Pembinaan Kemandirian. Adapun pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati dinilai belum optimal karena dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal yang terdiri kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran. Sedangkan faktor eksternal pihak lembaga yang terkait belum optimal melaksanakan pembinaan karena sikap penerimaan masyarakat. Kata Kunci: Narapidana, Narkotika, Pembinaan, Residivis

ANALISIS PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA DI SATRESKRIM POLRES PAYAKUMBUH M. Fathur Rahman; Sukmareni; Yenny Fitri Z
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18654

Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan salah satunya adalah penggelapan. Penggelapan bisa terjadi di lingkup lembaga keuangan atau perbankan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan, menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia dan apa kendala dan upaya dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut di lingkup Satreskrim Polres Payakumbuh. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dengan menggunakan metode wawancara, pendekatan kasus dan konseptual yang dianalisis secara Deskriptif-kualitatif menggunakan data primer. Peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di lingkup Polres Payakumbuh selama tahun 2023, dari 22 laporan yang masuk pada tahun 2023 tersebut terselesaikan 4 kasus. Dimana dalam proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia pihak Polres mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan. Sedangkan hambatan dalam proses penyelesaiannya yaitu masih banyak pihak pemberi fidusia tidak memenuhi panggilan dari pihak Polres, dan upaya yang dilakukan dengan berusaha mendatangi dan mencari keberadaan dari pemberi fidusia dan objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut. Kata kunci: Penggelapan; Jaminan Fidusia; Satreskrim Polres.

PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI Rindi Novriani; Yenny Fitri Z
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17907

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data tentang keadaan yang menjadi objek penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi narapidana untuk mencegah residivis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survey penelitian yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dalam hal ini Lapas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati, untuk menghasilkan bahan-bahan sekunder berupa wawancara dan observasi. Data sekunder melalui survey penelitian yang diperoleh dari data yang diberikan oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati tentang pembinaan residivis narapidana narkotika, data diperoleh menggunakan metode kepustakaan atau dikenal dengan istilah studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan Residivis Narapidana Narkotika terhadap yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati sudah berjalan sesuai dengan ketentuan UU No.22 Tahun 2022, dimana pembinaan dan pembimbingan WBP yang terdiri dari dua pola, yaitu Pola Pembinaan Kepribadian dan Pola Pembinaan Kemandirian. Adapun pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati dinilai belum optimal karena dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal yang terdiri kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran. Sedangkan faktor eksternal pihak lembaga yang terkait belum optimal melaksanakan pembinaan karena sikap penerimaan masyarakat. Kata Kunci: Narapidana, Narkotika, Pembinaan, Residivis

ANALISIS PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA DI SATRESKRIM POLRES PAYAKUMBUH M. Fathur Rahman; Sukmareni; Yenny Fitri Z
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18654

Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan salah satunya adalah penggelapan. Penggelapan bisa terjadi di lingkup lembaga keuangan atau perbankan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan, menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia dan apa kendala dan upaya dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut di lingkup Satreskrim Polres Payakumbuh. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dengan menggunakan metode wawancara, pendekatan kasus dan konseptual yang dianalisis secara Deskriptif-kualitatif menggunakan data primer. Peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di lingkup Polres Payakumbuh selama tahun 2023, dari 22 laporan yang masuk pada tahun 2023 tersebut terselesaikan 4 kasus. Dimana dalam proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia pihak Polres mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan. Sedangkan hambatan dalam proses penyelesaiannya yaitu masih banyak pihak pemberi fidusia tidak memenuhi panggilan dari pihak Polres, dan upaya yang dilakukan dengan berusaha mendatangi dan mencari keberadaan dari pemberi fidusia dan objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut. Kata kunci: Penggelapan; Jaminan Fidusia; Satreskrim Polres.

ANALIS IS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Faiza Ramadani Abrar; Yenny Fitri Z
TAHKIM Vol. 21 No. 1 (2025): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study is related to the analysis of changes to Law Number 32 of 2024 against Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems. From this change, it can be seen the government's efforts to update regulations for the implementation of national development in the preservation of biodiversity and management of its ecosystem in Indonesia. The study aims to determine what changes are made to the regulations in Law Number 32 of 2024 against Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems and the analysis of changes to Law Number 32 of 2024 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems associated with legal certainty. This study uses normative research, using library materials as research sources, namely Law Number 5 of 1990 and Law Number 32 of 2024 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems. The results of this study found 4 articles related to criminal law, namely Article 19, Article 21, Article 33, and Article 40. Law Number 32 of 2024 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems has provided better legal certainty because this Law provides adjustments to developments in environmental issues and global challenges and provides space for increasing the effectiveness of the implementation of natural resource conservation in Indonesia. This study is expected to contribute to the understanding of changes in conservation regulations and their implications for the management of biological natural resources and ecosystems in the future. Keywoards: conservation, biological natural resources, ecosystems

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dengan Relasi Kuasa Suci Amelia Putri; Yenny Fitri Z
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 11 No. 2 (2025): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Women have long been frequent targets of sexual violence. In society, This study examines the legal protection for women who experience sexual violence in power relations, with a focus on the normative development of Indonesian law. Sexual violence in power relations occurs when perpetrators exploit structural, social, or institutional authority to dominate victims, particularly in educational and professional settings. Using a normative juridical method, this research analyzes statutory regulations, legal theories, and scholarly opinions—primarily the Indonesian Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS) and Permendikbud No. 30 of 2021. The findings show that Indonesian legal reform has shifted from a limited KUHP-based definition toward a victim-centered and restorative justice approach. However, implementation challenges remain, especially regarding enforcement, institutional accountability, and protection against retaliation. This study emphasizes the necessity of strengthening survivor-centered mechanisms and legal awareness to prevent repeated abuse of power within academic and institutional environments.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search