Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Dampak Digitalisasi Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Fenomena Pengangguran di Indonesia Khofsah, Sholihatin; Hadi, Adi
AL-MANSYUR Vol 6 No 1 (2026): PENGARUSUTAMAAN ZAKAT MAAL UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah (ES) STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi ekonomi telah menjadi salah satu fenomena struktural utama yang memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja di Indonesia. Perkembangan teknologi digital, otomatisasi, dan ekonomi berbasis platform membawa implikasi yang kompleks terhadap penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja serta fenomena pengangguran di Indonesia, dengan menyoroti aspek skill mismatch, perubahan struktur penyerapan tenaga kerja, kualitas pekerjaan, sektor informal digital, ketimpangan regional, serta implikasi makroekonomi jangka panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia tahun 2022–2025 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka secara nasional melalui penciptaan peluang kerja baru, khususnya di sektor jasa dan ekonomi berbasis platform. Namun demikian, penurunan pengangguran tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas penyerapan tenaga kerja. Digitalisasi yang bersifat skill-biased memperkuat fenomena ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch), mendorong ekspansi sektor informal digital, serta meningkatkan proporsi pekerjaan dengan tingkat keamanan dan stabilitas yang rendah. Selain itu, dampak digitalisasi juga bersifat tidak merata secara regional, sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah. Secara makroekonomi, digitalisasi ekonomi memiliki implikasi jangka panjang terhadap produktivitas, distribusi pendapatan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar isu teknologi, melainkan proses transformasi struktural yang memerlukan kebijakan publik yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemerataan pembangunan.
Sistem Pengupahan Tenaga Kerja di BUMDES Kusuma Ampeldento Karangploso Dalam Perspektif Kesejahteraan Pekerja Khofsah, Sholihatin; Romadiyah, Nita; Hasanah, Siti
AL-MANSYUR Vol 6 No 1 (2026): PENGARUSUTAMAAN ZAKAT MAAL UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah (ES) STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengupahan merupakan hak dasar tenaga kerja yang berperan penting dalam menjamin kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan hubungan kerja. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa yang melibatkan tenaga kerja lokal memiliki karakteristik tersendiri dalam penerapan sistem pengupahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan tenaga kerja di BUMDes KUSUMA Ampeldento Karangploso dalam perspektif kesejahteraan pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian terdiri atas pengelola dan tenaga kerja BUMDes KUSUMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan di BUMDes KUSUMA ditetapkan berdasarkan kebijakan internal yang berpedoman pada AD/ART dan SOP BUMDes, dengan menerapkan standar upah minimal sebesar Rp1.500.000 per bulan dan tanpa batas maksimal upah. Besaran upah disesuaikan dengan kinerja individu, kontribusi unit usaha, dan kondisi keuangan BUMDes. Persepsi tenaga kerja menunjukkan bahwa upah yang diterima dinilai cukup dan adil, meskipun tingkat kepuasan bersifat relatif. Namun demikian, perlindungan hukum bagi tenaga kerja belum terpenuhi secara formal, khususnya terkait jaminan sosial dan keselamatan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengupahan di BUMDes KUSUMA telah memberikan kesejahteraan secara ekonomis, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek perlindungan hukum ketenagakerjaan agar kesejahteraan pekerja dapat terwujud secara berkelanjutan.