Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia Sibarani, Christine Martha Rinauly; Franciska, Wira; Marniati, Felicitas Sri
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.43450

Abstract

Differences in nationalities between inheritors and heirs do not invalidate a person's right to inherit. Phenomenon in society, heirs of foreigners did not inherit ownership rights to land. This research aims to analyze the position of heirs of foreigners who receive the inheritance of land ownership rights and to analyze the legal protection of inheritance rights for land ownership rights received by foreigners. The theory used in this research is the Legal Protection Theory by Soetjipto Raharjo and the Inheritance Theory by Wirjono Prodjodikoro. The research method used is normative juridical. The conclusion is foreign heirs still have the right to inherit, for inherited in the land of Ownership Rights, some provisions must be complied with by UUPA that foreigners are obliged to relinquish ownership rights to land within one year from the acquisition of these rights, within that period foreigners can be transferred or sell the land ownership rights to another heir or other parties, or decrease the right to be right to use. After this period, the rights are extinguished because the law and the land belong to the State. However, foreign heirs can be given the right to occupy (including the rights to use, manage, and relish economically), because there is no prohibition in positive legal provisions for a foreigner to occupy and receive economic benefits from a house or building object.
Kepastian Hukum atas Harta dalam Perkawinan Menurut Hukum Perdata Terkait Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta yang Lalai Didaftarkan Raharja, Randy; Marniati, Felicitas Sri; Yani, Ahmad
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 2, MAY 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v5i2.48853

Abstract

Marriage relations between men (husbands) or women (wives) will cause marital property, joint property sometimes causes problems when divorce occurs. The subject of this research is how the implementation of the marriage agreement deed related to the separation of property according to civil law made by the negligent parties is registered and how the legal certainty of joint property according to the marriage law related to the negligent marriage agreement deed is registered and how the legal certainty is. The method used in this study is a type of normative juridical research, namely literature law research with sources of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research approach used is the Legislative Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, Case Approach, and legal material collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals, and other sources of legal materials. Legal material analysis techniques, grammatical interpretation, systematic interpretation, and legal construction methods are carried out. The results of the study show that the legal certainty of joint property according to civil law related to the deed of negligent marriage agreement is registered after the existence of PMK Number 69/PUU-XIII/2015 through the marriage agreement of Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA) based on the Court Decision, a marriage agreement for the separation of property can be carried out after the marriage, to avoid before problems arise and/or contrary to the Law which applies in Indonesia over the right to own property status during marriage
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG YANG TIDAK CAKAP BERTINDAK SECARA HUKUM TERKAIT DITOLAKNYA IZIN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Kuspermadi, Raghil Abdul Muqsith; Marniati, Felicitas Sri; Chandra, Tofik Yanuar
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4781

Abstract

Legal capacity as a legal subject refers to the ability to possess rights and obligations under the law, thereby granting the authority to act. The transfer of land and building rights owned by individuals who are legally incapacitated must be carried out by a legally authorized representative with prior approval from the court. This research aims to address two key issues: the legal consequences of rejecting the transfer of land and building rights belonging to legally incapacitated individuals, and the legal protection available to them in such cases. The study employs a normative juridical research method, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. The research approach includes statutory, case law, and analytical methods. Legal materials were gathered through documentation studies, and the legal analysis was conducted using grammatical and systematic legal interpretation. The findings indicate that court approval is essential for appointing a guardian or curator for legally incapacitated individuals, ensuring the protection of their rights. Additionally, the guardian or curator must obtain court approval before transferring or encumbering the land and buildings of the legally incapacitated individual. The court ruling serves as the legal basis for such transactions. It is recommended that parents, guardians, and curators systematically inventory the assets and financial requirements necessary for managing the affairs of legally incapacitated individuals. Furthermore, they should actively advocate for the rights of those under their care by taking appropriate legal measures.
Pembatalan  Akta Hibah atas Sertipikat Tanah oleh Orang Tua terhadap Anak Angkat Alimin, Indra; Lontoh, Rielly; Marniati, Felicitas Sri
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 3 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i3.1024

Abstract

Pembahasan mengenai pembatalan  akta hibah atas sertipikat tanah oleh orang tua terhadap anak angkat. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pembatalan hibah terhadap anak angkat yang tidak melaksanakan perjanjian dari pemberi hibah bahwa. orangtua angkat menarik kembali hibahnya yang didalam putusannya menyatakan akta hibah tersebut adalah batal karena tanah dan rumah yang dihibahkan adalah murni harta bawaan orang tua angkat dan niatnya orang tua angkat merawat di hari tuanya. Tetapi niat orang tua angkat disalahgunakan oleh anak angkat yang justru mentelantarkan.
Tanggung Jawab Notaris terkait Pembacaan Akta yang Hanya Dilakukan oleh Karyawan Notaris Alfarizky, Arie; Marniati, Felicitas Sri; Widyanti, Amelia Nur
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 3 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i3.1039

Abstract

Pembahasan mengenai tanggung jawab notaris terkait pembacaan akta yang hanya dilakukan oleh karyawan notaris. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Kewajiban notaris terkait dengan pembacaan akta yang secara eksklusif dilakukan oleh staf notaris dibahas. Meskipun notaris tidak membaca akta yang dibuatnya, namun di akhir akta tertera bahwa notaris telah melakukannya. Hal inilah yang sungguh-sungguh menimbulkan masalah, menjadikan akta notaris menjadi akta di bawah tangan, dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Notaris dengan sengaja salah mengartikan akta yang dibuatnya secara tidak langsung. Kecuali beberapa akta yang dibuatnya, notaris sangat terpengaruh oleh tugasnya untuk membaca akta notaris, yang secara eksklusif dilakukan oleh staf notaris.
Tanggung Jawab Penyedia Jasa terkait Kegagalan Pekerjaan Kontruksi berdasarkan Perjanjian yang Dibuat Dihadapan  Notaris Azhry, Izmi Latifah; Marniati, Felicitas Sri; Ismed, Mohamad
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 3 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i3.1040

Abstract

Pembahasan mengenai tanggung jawab penyedia jasa terkait kegagalan pekerjaan kontruksi berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan  notaris. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Tanggung jawab hukum penyedia jasa dalam perjanjian kerja konstruksi terkait kegagalan pekerjaan bahwa pihak yang memikul tanggung jawab dalam hal terjadi kegagalan bangunan. dalam kontrak kerja konstruksi sebagai dasar hukum pelaksanaan jasa konstruksi, dalam hal terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberkelanjutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Konstruksi.
Perlindungan Hukum bagi Anak-Anak dari Perkawinan Pertama terkait Hibah Harta bersama oleh Suami kepada Anak-Anak dari Perkawinan Kedua Sari, Tri Wulan Delima; Marniati, Felicitas Sri; Tondi, Cicilia Julyani
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 3 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i3.1049

Abstract

Pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak-Anak Dari Perkawinan Pertama Terkait Hibah Harta Bersama Oleh Suami Kepada Anak-Anak Dari Perkawinan Kedua Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Perlindungan hukum bagi anak-anak dari perkawinan pertama terkait hibah yang dilakukan oleh suami kepada anak-anak dari istri perkawinan kedua bahwa adanya pemberian hibah atas harta campur (harta yang belum dibagi) yang dilakukan oleh suami kepada anak-anak  dari perkawinan kedua  maka dalam perbutan hukum ini ada hak anak-anak dari perkawinan pertama yang dilanggar maka berdasarkan putusan pengadilan terbukti adanya perbuatan melawan hukum sehingga bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak dari perkawinan pertama  dengan  dikenakannya sanksi berupa pembatalan atas hibah tersebut.
Kepastian Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Terkait Hutang Piutang Yang Obyeknya Sedang Dalam Jaminan Sirait, Ryanto; Franciska, Wira; Marniati, Felicitas Sri
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.31946

Abstract

Campur tangan hukum dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat semakin luas. Efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk dipertimbangkan. Teori penyelesaian sengketa dalam penelitian ini merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah bagaimana mengetahui tentang penyelesaian sengketa peralihan hak atas tanah secara sepihak oleh kreditur yang sedang dalam jaminan dan juga mengetahui tentang kepastian hukum terkait peralihan hak atas tanah yang didasari perjanjian hutang piutang.Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Hutang Piutang, Obyek Sedang Dalam Jaminan
Kepastian Hukum PPJB dengan Pengembang Atas Tanah yang Menjadi Objek Sengketa Boedel Pailit Dewantara, Govinda; Franciska, Wira; Marniati, Felicitas Sri
Jurnal Bisnis Mahasiswa Vol 5 No 2 (2025): Jurnal Bisnis Mahasiswa
Publisher : PT Aksara Indo Rajawali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60036/jbm.534

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sering digunakan sebagai langkah awal sebelum Akta Jual Beli (AJB) dalam transaksi tanah dan bangunan. Namun, sengketa hukum kerap muncul, terutama jika tanah yang diperjanjikan terlibat dalam kepailitan pengembang. Penelitian ini mengkaji akibat dan kepastian hukum PPJB dalam konteks sengketa boedel pailit. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB sah jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata. PPJB yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian lebih tinggi dibandingkan yang di bawah tangan. Oleh karena itu, PPJB sebaiknya dibuat sebagai akta autentik di hadapan notaris. Notaris juga dapat menambahkan klausul yang mengecualikan tanah dari boedel pailit jika transaksi telah lunas sebelum pengembang dinyatakan pailit.
Perlindungan Hukum bagi Pemberi Hibah yang Ditelantarkan Terkait Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Anak Menurut Hukum Perdata Yudatama, Swastiko Azhari; Marniati, Felicitas Sri; Sailellah, Sirajuddin
Jurnal Bisnis Mahasiswa Vol 5 No 2 (2025): Jurnal Bisnis Mahasiswa
Publisher : PT Aksara Indo Rajawali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60036/jbm.557

Abstract

Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup. Permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum yang timbul akibat pembatalan hibah atas sebidang tanah terkait pemberi hibah yang ditelantarkan oleh anak selaku penerima hibah menurut Hukum Perdata ? dan perlindungan hukum bagi pemberi hibah hak atas sebidang tanah terkait pemberi hibah yang ditelantarkan oleh anak selaku  penerima hibah menurut hukum perdata ? Teori Hukum yang digunakan Teori Akibat Hukum menurut R.Soeroso dan Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo. Dari Hasil penelitian ini memberi kesimpulan yang membatalkan sertipikat hak atas tanah yang diterima oleh penerima hibah (tergugat) dikarenakan menelantarkan pemberi hibah(penggugat), yang dimana Pasal 1688 ayat 3 menegaskan bahwa jika penerima hibah menelantarkan maka hibah itu batal demi hukum dan di perjelas dalam putusan pengadilan negeri yang menjadi dasar acuan pembatalan sertipikat hak atas tanah dan akta hibah.