Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri
Muhammad Sawir
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi

 1 
Implementasi Kebijakan Penatausahaan Aset Daerah Di Kabupaten Mappi Yoseph Engelbertus Rumlus, Benediktus; Muhammad Sawir; Iqbal Miftakhul Mujtahid
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (September-Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i1.2845

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek komunikasi, penatausahaan aset daerah memiliki jaringan komunikasi di luar organisasi yakni pada organisasi pengelola aset daerah dan pengguna aset daerah. Aspek sumber daya. Sumber daya mencangkup kompetensi dan pemahaman penatausahaan masih sangat minim terkait pelaksanaan penghapusan aset daerah yang tidak produktif, hal ini dapat mengakibatkan inefisiensi yang terjadi di Pemkab Mappi sehingga menghambat otonomi daerah Pemkab Mappi karena aset yang tidak produktif tidak memberikan manfaat bagi Pemkab Mappi namun menguras biaya pemeliharaan. Aspek disposisi. Sikap para penatausahaan belum memiliki komitmen yang tinggi terkait pelaksanaan SOP dalam pelaksanaan inventaris aset tidak produktif. Aspek Struktur birokrasi. Struktur birokrasi penatausahaan tidak terjadi tumpang tindih wewenang disebabkan karena organisasi dipimpin oleh satu pemimpin, sehingga hanya satu pimpinan yang mengarahkan dan keputusan yang dihasilkan jelas. Selain itu struktur organisasi terlah sesuai antara pembagian kerja dan tujuan organisasi dimana, pembagian kerja ini untuk mencegah adanya gesekan antara anggota organisasi dan perkerjaan dapat dilakukan dengan adanya saling kerjasama dengan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Fungsi pembagian kerja juga untuk memudahkan kegiatan pekerjaan sesuai bidangnya dan dapat dilakukan evaluasi terkait tugas dan tanggung jawab pembagian kerja juga akan mengurangi kerumitan karena ada pengelompokan pekerjaan. Selain itu pembagian kerja juga akan dapat diukur siapa mengerjakan apa dan bagaimana hasil yang dicapai.
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi Ro'son, Andarias; Muhammad Sawir; Iqbal Miftakhul Mutjahid
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (September-Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i1.2846

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPD pada Bappeda Kabupaten Mappi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aplikasi SPID telah efektif dan memberikan kemudahan dalam menganalisis data karena dalam perencanaan membutuhkan data masa lalu. Selanjutnya terdapat  penghematan waktu, penghematan penggunaan kertas karena input data dilakukan secara online dan real time dan Bappeda tidak perlu merancang aplikasi perencanaan keuangan yang menelan biaya ratusan juta. Aspek Kecukupan, aplikasi SPID telah cukup memuaskan, dimana SPID tekah mengatasi masalah terkait data dan dokumen masa lalu yang dibutuhkan sebagai acuan dalam merancang perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. SPID telah membantu mencegah duplikasi data, dimana aplikasi akan memberikan notif jika terdapat duplikasi dalam penganggaran, selanjutnya SPID juga membantu sebagai alat pengendalian yang akan menginformasikan situasi dan kondisi daerah untuk sebagai acuan dalam menyusun pembangunan daerah yang searah dengan kebutuhan masyarakat. Aspek perataan, manfaat penggunaan aplikasi SPID ini sangat merata tidak hanya bagi organisasi Bappeda melainkan juga bagi organisasi lainnya seperti penatausahaan dan pengguna aset daerah. Aspek Responsifitas dapat memuaskan kebutuhan Bappeda karena dapat membantu Bappeda dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah. Aspek Ketepatan, aplikasi SPID telah bernilai dan berguna karena dapat meningkatkan motivasi Bappeda dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, namun belum berdampak positif bagi masyarakat, dimana perencanaan Bappeda belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat bila dibandingkan dengan anggaran yang disiapkan.
Analisis Implementasi Aplikasi Digipay Satu Pada Satuan Kerja di Wilayah Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara Erma Maslahatul Umami; Meita Istianda; Muhammad Sawir
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Maret - April 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i4.4396

Abstract

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan menganalisis implementasi aplikasi digipay satu pada satuan kerja di wilayah BPS Provinsi Kalimantan Utara, dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi  aplikasi digipay satu pada satuan kerja di  wilayah BPS   Provinsi Kalimantan Utara. Teknik pengambilan informan menggunakan non probality sampling. Sedangkan teknik analisis data menggunakan   teknis analisis kualitatif dengan kondensasi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Digipay satu pada satuan kerja di wilayah BPS Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan teori imolementasi Edward  III sudah dijalankan oleh satuan kerja di wilayah Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara  namun masih terkendala dengan:  (1) kurangnya informasi dan mindset penyedia/vendor bahwa pengadaan bisa diatur, (2) sering terjadinya rotasi SDM pengadaan pada satker  menyebabkan terputusnya kontinuitas dalam proses pengadaan (3) aplikasi digipay yang sering mengalami error, (4)  penggunaan digipay baru dapat dilakukan untuk pengadaan dan pembayaran kepada rekanan/penyedia yang memiliki rekening bank penyedia platform aplikasi digipay yang digunakan oleh satker, (5) penggunaan digipay alurnya lebih panjang dan rumit dibandingkan dengan aplikasi pengadaan lainnya dan belum ada peraturan mengenai sanksi bagi satuan kerja yang tidak menggunakan digipay, dan (6) dari sisi vendor/penyedia jasa pelaku usaha masih enggan bergabung menjadi vendor pada digipay satu karena mekanisme transaksi yang dinilai  lebih panjang. Meskipun sudah  didukung oleh faktor: (1)  digipay berkontribusi terhadap efisiensi proses keuangan, (2)  digipay satu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, (3) kemudahan integrasi dengan sistem keuangan lainnya,  (4) peningkatan layanan publik , (5) dukungan terhadap ekonomi digital dan   (6) dukungan dari pimpinan.
Co-Authors Erma Maslahatul Umami Fredrik Sokoy Iqbal Miftakhul Mujtahid Iqbal Miftakhul Mutjahid Lestari Wulandari Meita Istianda Milcha Handayani Tammubua Rif’iy Qomarrullah Rivaldhy N. Muhammad Ro'son, Andarias Suratni Suratni Yoseph Engelbertus Rumlus, Benediktus