Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peningkatan Softskill Guru Menggunakan Metode Microteaching Melalui Media Visual Sederhana Interaktif pada Majelis Dikdasmen PNF PDM Kota Sorong Andi Maryam; Muh. Mawardi; Ainun Mardiyah; Rizky Ekawaty Ahmad; Jenro P. Sijabat; Abu Bakar; Irfandi Idris; Imelti Rerung; Al Mar Atu Soleha
Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Mei: NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/nusantara.v5i2.4583

Abstract

Improving the quality of education in Indonesia requires continuous efforts to develop teachers' competencies, especially in soft skills related to pedagogical abilities and the use of technology in learning. This community service aims to enhance the soft skills of teachers in the Majelis Dikdasmen PNF PDM of Sorong City through the application of the microteaching method with simple interactive visual media. The microteaching method provides teachers with the opportunity to practice teaching in short sessions, which are then evaluated by peers and facilitators. Additionally, simple visual media such as PowerPoint, learning videos, and infographics are used to enrich the teaching and learning experience. This community service is conducted in the form of theory and practice sessions, followed by group discussions and reflections to strengthen participants' understanding. The results of the service show an improvement in teachers' ability to effectively use visual media, as well as an enhancement in their skills in managing classrooms interactively. This service is expected to significantly contribute to the professionalism of teachers in Sorong City, particularly in improving the quality of the teaching-learning process in non-formal education levels.
Perlindungan Hukum terhadap Diskriminasi bagi Penderita Tuberculosis di Lingkungan Kerja dan Pendidikan : Studi di Kabupaten Tapanuli Selatan Happy Sri Rezeki Purba; Rohim Harahap; Wulan Febrianti Nasution; Nur Ainun Pane; Fuja Lestari; Sinta Rofiah Siregar; Ade Safriany Arabiah Simanjuntak; Wisal Khaber Juhdi Siregar; Amanda Pratiwi; Ramadhani Maulana; Ahmad Sahadi Ritonga; Faisal Umar Nasution; Gilang Asmara; Ainun Mardiyah; Melvariani Syari Batubara; Fajar Padli Batubara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5013

Abstract

Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia dan sering disertai dengan stigma serta diskriminasi terhadap penderitanya, termasuk di lingkungan kerja dan pendidikan. Diskriminasi tersebut dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia serta menghambat proses pengobatan dan pemulihan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi yang dialami penderita TB di lingkungan kerja dan pendidikan serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis regulasi, serta wawancara dengan tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB masih terjadi dalam bentuk pengucilan sosial, pembatasan aktivitas kerja atau belajar, serta kekhawatiran berlebihan terhadap penularan penyakit. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap penderita TB telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Namun implementasi perlindungan tersebut masih belum optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat serta kurangnya sosialisasi kebijakan. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan perusahaan untuk menjamin perlindungan hak penderita TBC dari diskriminasi.