Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus Di Kabupaten Sumba Barat Daya) Maria Skolastika Karina Bata; David B. W. Pandie; Alfred o. Ena Mau; Ernestus Holivil
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7681

Abstract

Penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan Kuota 30% Perempuan dalam Pemilihan Umum 2024 dengan studi kasus di Kabupaten Sumba Barat Daya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang dimana teori ini menekankan dua aspek penting yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Kebijakan afirmatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menekankan keterwakilan perempuan dalam politik, baik dalam pencalonan legislatif maupun keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu. Namun, meskipun regulasi telah tegas, tingkat keterwakilan perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya masih jauh dari target. Data hasil pemilu menunjukkan bahwa sejak 2009 hingga 2024, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah mencapai 15%, bahkan hanya berkisar 7–12%, sehingga belum memenuhi kuota ideal 30%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kuota 30% perempuan belum berjalan optimal akibat berbagai faktor, seperti budaya patriarki. Budaya patriarki masih menjadi salah satu faktor utama yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap perempuan dalam dunia politik, termasuk legislatif. Dalam masyarakat yang berpegang kuat pada nilai-nilai patriarkis, perempuan kerap dianggap kurang layak menempati posisi pengambil keputusan karena stereotip yang melekat, seperti dianggap emosional, tidak tegas, atau lebih pantas mengurus rumah tangga. Pandangan ini membuat perempuan sulit memperoleh kepercayaan politik, baik dari masyarakat pemilih maupun dari partai politik yang masih dominan dipimpin laki-laki, serta terbatasnya sumber daya pendukung di tingkat penyelenggara pemilu. Selain itu, strategi aktor, kepentingan politik, dan karakteristik lembaga penyelenggara turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ini. Dampak implementasi yang belum optimal mengakibatkan perempuan masih memiliki suara politik yang lemah dan belum mampu mencapai critical mass dalam lembaga legislatif daerah.
Migrasi Pekerja Migran Non-Prosedural di Indonesia : Studi Pekerja Migran Ilegal ke Kamboja Juan Carlos Peterson Sina; I Putu Yoga Bumi Pradana; Aspri Budi Oktavianto; David B. W. Pandie
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): September: Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v5i3.7582

Abstract

Nonprocedural migration of Indonesian workers to Cambodia creates substantial risks of fraud, exploitation, and limited access to labor protection. This study aims to analyze the migration process, push and pull factors, the role of recruiters, and prevention measures undertaken by relevant institutions. A qualitative method with a phenomenological approach was employed. Seven informants participated, comprising three Indonesian migrant workers who had worked in Cambodia, two prospective workers whose departures were prevented, and two institutional informants from BP3MI Banten and P4MI at Soekarno-Hatta Airport. Data were collected through semi-structured interviews and documentation and analyzed using interactive and thematic procedures. The findings show that difficulty obtaining permanent employment and family economic pressure were the main push factors. Pull factors included high salaries, computer-based jobs, rapid departure arrangements, and assistance with tickets and passports. Recruiters used digital platforms, controlled travel information, and failed to provide clear employment contracts. Workers who reached Cambodia experienced passport confiscation, extended working hours, high targets, and threats. Document verification, persuasive interviews, education, and interagency coordination helped prevent risky departures. Prevention should therefore be strengthened through integrated measures beginning in workers’ places of origin and continuing throughout departure, overseas employment, repatriation, and post-return assistance.
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Kupang Meischa Tamara Djami; David B. W. Pandie; Yaherlof Foeh
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 5 No. 3 (2026): September: Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jarvic.v5i3.228

Abstract

This study aims to analyze human rights principles in social rehabilitation services for persons with disabilities at the Kupang City Social Affairs Office and identify implementation barriers. A descriptive qualitative approach was employed, involving ten informants: three rehabilitation staff members, one field facilitator, and six service recipients with disabilities. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed through data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. Trustworthiness was examined using triangulation. The findings indicate that services include assistive devices allocated according to needs assessments, food assistance, and cash assistance. Reliability, assurance, and empathy were relatively good, reflected in individualized assessments, procedural explanations, and respectful, nondiscriminatory interactions. However, accessibility, responsiveness, service coverage, and follow-up support remained limited. Internal barriers included insufficient funding, inaccurate recipient data, and limited staffing and competencies. External barriers involved limited community awareness, family reluctance to disclose disability, and insufficient understanding of assistance utilization. These findings highlight the need to strengthen accessibility, institutional capacity, data accuracy, and sustained support.