Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Erlina Erlina
Universitas Lambung Mangkurat
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Socio-Legal Approach in Land Acquisition Implementation for Public Interests: A Case Study of The Construction of A Connecting Bridge Batulicin – Kotabaru Ismar Hamid; Erlina Erlina; Rachmat Hidayat; Rahmat Nur; Yusril Yusril; Muhammad Rifani; Muhammad Daffa Pratama
Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial Vol 5, No 2 (2025): PAKIS, September 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ULM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/pakis.v5i2.16732

Abstract

This study examines the socio-legal approach to land acquisition for public purposes, focusing on the construction of the Batulicin-Kotabaru Bridge. Land acquisition is often a crucial point in infrastructure development, where legal norms interact with the social realities of the community. This qualitative study uses a socio-legal approach to analyze how the legal framework (Law No. 2 of 2012) is implemented in the field and how social dynamics—such as community perceptions, compensation issues, and deliberation processes—influence the project's success. Primary data was obtained through in-depth interviews with government officials, affected communities, and academics, while secondary data was collected from official documents and related literature. The results show that a socio-legal approach that integrates strong legal aspects with a deep understanding of the community's social conditions is highly effective in minimizing disputes. Active community involvement from the early stages, a transparent deliberation process (FGD), and the determination of fair and appropriate compensation values are key to success. This study recommends strengthening mediation mechanisms and proactive communication to ensure community rights are fulfilled, thereby enabling the achievement of development goals without causing social conflict.
Perencanaan Pembangunan Fasilitas Publik Berbasis Masyarakat: Studi Kasus Pembangunan Bendungan Seratak di Kabupaten Kotabaru Rahmat Nur; Erlina Erlina; Rachmat Hidayat; Ismar Hamid; Yusril Yusril; Muhammad Rifani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2277-2286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pembangunan Bendungan Seratak dengan menekankan peran masyarakat dalam setiap tahapannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta analisis dokumen, termasuk Detail Engineering Design (DED) dan studi kelayakan yang disusun oleh Dinas PUPR dan Bappeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sungai Seratak memiliki debit air yang cukup besar (600–700 l/detik) dengan kualitas air yang sebagian besar memenuhi standar baku, sehingga layak dijadikan sumber utama pasokan air. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan air bersih dan irigasi meningkatkan efektivitas desain proyek dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas publik. Dukungan politik dari DPRD dan pemerintah pusat turut memperkuat potensi keberhasilan pembangunan ini. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perencanaan berbasis masyarakat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan dan penerimaan sosial proyek. Rekomendasi utama
Kepastian Hukum Akta Perjanjian Kawin yang Terlambat Dicatatkan dalam Perkawinan Campuran (Mixed Marriage) Rizky Nurul Khotimah; Erlina Erlina
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.10887

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan dalam perkawinan campuran serta akibat hukum keterlambatan pencatatan terhadap kepastian hukum dalam perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan tetap sah dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perjanjian tersebut belum mempunyai kekuatan mengikat secara sempurna terhadap pihak ketiga selama belum dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, karena pencatatan berfungsi sebagai bentuk publikasi. Keterlambatan pencatatan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status pemisahan harta dalam perkawinan campuran dan berpotensi menimbulkan permasalahan terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNI berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria, pembagian harta bersama, serta hak waris apabila terjadi perceraian atau kematian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perluasan waktu pembuatan perjanjian kawin hingga selama perkawinan berlangsung, namun belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme dan akibat hukum keterlambatan pencatatannya. Analisis terhadap tiga putusan pengadilan memperlihatkan ketidakseragaman penafsiran yang mencerminkan kekosongan pengaturan prosedural. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga
Co-Authors Ismar Hamid Muhammad Daffa Pratama Muhammad Rifani Rachmat Hidayat Rahmat Nur Rizky Nurul Khotimah Yusril Yusril