Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Innovative: Journal Of Social Science Research SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Hairiana, Rizky
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Komparasi Yuridis Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Singapura Ahmidi, Ahmidi; Hairiana, Rizky; Ahmad, Ahmad; Alvianur, Alvianur; Setiarno Putera, Muhammad Luthfi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16657

Abstract

Artikel ini membahas konsep kebebasan berpendapat dalam dua negara dengan sistem hukum yang berbeda, yakni Indonesia dan Singapura. Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang diakui secara internasional dan dilindungi oleh instrumen hukum di berbagai negara. Di Indonesia diakui dalam Pasal 28E UUD 1945 dan di Singapura diakui dalam Pasal 14 Konstitusi Singapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan bagaimana regulasi kebebasan berpendapat diterapkan di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan adalah adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur terkait, serta pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta UU ITE yang membatasi kebebasan tersebut dalam konteks digital. Meskipun kebebasan ini dijamin oleh konstitusi, implementasinya sering terhambat oleh interpretasi peraturan yang tumpang tindih dan pembatasan yang ketat. Di sisi lain, Singapura menerapkan pembatasan yang lebih ketat terhadap kebebasan berpendapat. Konstitusi Singapura mengakui hak tersebut, namun memberikan ruang bagi parlemen untuk membatasi berdasarkan keamanan negara, moralitas, dan ketertiban umum. Pembatasan ini dijabarkan melalui berbagai undang-undang seperti Official Secrets Act dan Sedition Act, yang secara signifikan menghambat kebebasan berekspresi di ranah publik dan digital.
Legal Counseling on Promiscuity Among Adolescents from the Perspective of the Juvenile Criminal Justice System Law in Mtsn 1 Palangka Raya City Hairiana, Rizky; Jaitun, Almas; Amalya A., Atiqah; Amelia, Lia; Selvia, Vega; Hidayati, Sri; Salmah, Salmah; Setiarno P., Luthfi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v4i1.13163

Abstract

Community service through legal counseling aims to increase students' understanding of the dangers of promiscuity and introduce Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) in MTsN 1 Palangka Raya City. Promiscuity among adolescents has a significant negative impact, including the risk of involvement in criminal acts. The methods used include implementation methods and activity methods, namely planning, implementation, and evaluation through pretest and posttest to measure effectiveness. The results showed an increase in students' understanding from the majority of low categories (81.7%) to high (73.3%) after counseling. This counseling not only increases knowledge but also equips students with an understanding of the law to create a positive social environment and prevent them from risky behaviors.
Penyuluhan Hukum Mengenai Pergaulan Bebas Kalangan Remaja Dari Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di MTsN 1 Kota Palangka Raya Hairiana, Rizky; Jaitun, Almas; Amalya Azzahra, Atiqah; Amelia, Lia; Selvia, Vega; Hidayati, Sri; Salmah; Setiarno Putera, Luthfi
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3 No 3 (2024): Sewagati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v3i3.83

Abstract

Abstract This community service through legal counseling aims to enhance students' understanding of the dangers of free association and introduce Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) at MTsN 1 Kota Palangka Raya. Free association among adolescents has significant negative impacts, including the risk of involvement in criminal acts. The methods used included planning, implementation, and evaluation through pretests and posttests to measure effectiveness. The results showed an improvement in students' understanding, with the majority shifting from low knowledge levels (81.7%) to high (73.3%) after the counseling. Factors such as lack of self-control, limited religious education, and the influence of social media and the environment were identified as major triggers. This counseling proved effective not only in increasing knowledge but also in equipping students with legal understanding to foster a positive social environment and help them avoid risky behaviors. Abstrak Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya pergaulan bebas serta memperkenalkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di MTsN 1 Kota Palangka Raya. Pergaulan bebas di kalangan remaja memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk risiko keterlibatan dalam tindak pidana. Metode yang digunakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi melalui pretest dan posttest untuk mengukur efektivitas. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman siswa dari mayoritas kategori rendah (81,7%) menjadi tinggi (73,3%) setelah penyuluhan. Faktor-faktor seperti kurangnya kontrol diri, pendidikan agama, dan pengaruh media sosial serta lingkungan diidentifikasi sebagai pemicu utama. Penyuluhan ini terbukti efektif tidak hanya dalam meningkatkan pengetahuan tetapi juga membekali siswa dengan pemahaman hukum untuk menciptakan lingkungan sosial yang positif dan menghindarkan mereka dari perilaku berisiko.
Co-Authors Ahmad Ahmad Ahmidi, Ahmidi Alvianur, Alvianur Amalya A., Atiqah Amalya Azzahra, Atiqah Jaitun, Almas Lia Amelia Salmah Salmah Salmah Selvia, Vega Setiarno P., Luthfi Setiarno Putera, Luthfi Setiarno Putera, Muhammad Luthfi Sri Hidayati