Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Olivia Rizka Vinanda
UIN Raden Intan Lampung
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH : STUDI DI DESA BRATAYUDHA KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN Cindy Amelia Safitri; Frenki Frenki; Olivia Rizka Vinanda
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.785

Abstract

Analisis Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, yaitu cabang fiqh siyasah yang mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah eksekutif berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan persamaan. Pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan persoalan yang problematis karena menyangkut dua dimensi yang harus diseimbangkan, yakni kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan kewajiban melindungi hak milik individu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan yang dilakukan di Desa Bratayudha, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan yang dipilih secara purposive, meliputi sekretaris desa, kepala dusun, ketua RT, dan empat warga masyarakat yang terdampak pembangunan jalan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi non partisipan dan dokumentasi dokumen resmi desa serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat petani. Proses musyawarah dusun telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan pada proses musyawarah dan pemberian ganti kerugian yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan serta perlindungan hak masyarakat sebagaimana yang ditekankan dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah. Ditemukan indikasi tekanan sosial dan ketidakseimbangan posisi tawar antara aparat desa dan pemilik tanah, yang menunjukkan bahwa keadilan substantif dan musyawarah yang sesungguhnya belum terwujud secara optimal.
IMPLEMENTASI PERAN BEA CUKAI PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL: PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH Aziz Al Farizi; Nurnazli Nurnazli; Olivia Rizka Vinanda
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1285

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Bea Cukai Provinsi Lampung dalam mengawasi peredaran rokok ilegal serta meninjau pelaksanaannya dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Peredaran rokok ilegal di Indonesia merupakan permasalahan yang masih marak terjadi dan menimbulkan dampak ekonomi yang besar, khususnya dalam mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi di lingkungan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Cukai Lampung telah menjalankan fungsi pengawasan secara sistematis melalui operasi pasar, sosialisasi, dan penindakan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal. Namun, pengawasan tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah kerja, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum peredaran rokok ilegal. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, peran Bea Cukai ini merupakan bagian dari kewenangan pemerintah (al-sulthah al-tanfidziyah) dalam menjaga kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), melindungi harta publik (hifz al-mal), dan menegakkan keadilan sesuai prinsip syariat Islam. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan oleh Bea Cukai Lampung telah sejalan dengan nilai-nilai siyasah syar’iyyah, meskipun perlu peningkatan efektivitas dan edukasi hukum kepada masyarakat.
TINJAUAN FIKIH SIYASAH ATAS PERAN KEPALA DESA DALAM MENANGGULANGI JUDI SABUNG AYAM BERDASARKAN PASAL 26 AYAT 2 HURUF F DAN G UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024: (Studi Desa Sukamarga, Abung Kunang, Lampung Utara) Ranti Hendri Yani; Zuhraini Zuhraini; Olivia Rizka Vinanda
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam menanggulangi judi sabung ayam berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta tinjauannya dalam perspektif fikih siyasah di Desa Sukamarga, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sukamarga, sedangkan sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, dan masyarakat. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam menanggulangi judi sabung ayam telah dilakukan melalui himbauan, musyawarah desa, dan koordinasi dengan aparat keamanan, namun belum berjalan secara optimal karena masih bersifat persuasif dan belum disertai tindakan tegas. Praktik perjudian masih berlangsung yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebiasaan, serta rendahnya kesadaran hukum dan agama masyarakat. Dalam perspektif fikih siyasah, peran kepala desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar dalam mencegah kemungkaran. Dengan demikian, diperlukan langkah yang lebih tegas dan sistematis agar tercipta ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.
Co-Authors Aziz Al Farizi Cindy Amelia Safitri Frenki Frenki Nurnazli Nurnazli Ranti Hendri Yani Zuhraini