Garuda - Garba Rujukan Digital

Asosiasi Karakteristik Pasien Dengan Pola Komunikasi Dokter-Pasien Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan Muhammad Alhada Fuadilah Habib; Marina Ramadhani; Adelina Fitri
Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol 10, No 2 (2022): EQUILIBRIUM : JURNAL PENDIDIKAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pola komunikasi (verbal dan non-verbal) antara dokter dengan pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji asosiasi antara karakteristik pasien dengan pola komunikasi dokter-pasien. Penelitian ini penting dilakukan karena permasalahan interaksi antara dokter dengan pasien masih sering ditemukan dalam realitas yang terdapat di masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan pola komunikasi antara dokter dengan pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan.Penelitian ini menganalisis 100 orang pasien yang menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit di Kota Surabaya. Pengambilan sambel dilakukan dengan teknik quota random sampling berdasarkan jenis kamar rawat inap, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur dengan menggunakan angket. Adapun analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif untuk mengetahui pola komunikasi yang secara umum terjadi di lokasi penelitian. Selanjutnya teknik analisis inferensial dilakukan dengan melakukan uji tabulasi silang, uji t-test dan uji binary logistic regression untuk mengetahui asosiasi antara karakteristik pasien dengan pola komunikasi dokter-pasien. Adapun untuk memperdalam temuan data, penelitian ini menambahkan data hasil indepthinterview kepada 8 orang informan yang terdiri dari dokter dan pasien rawat inap di lokasi penelitian. Pola komunikasi yang secara umum terjadi di lokasi penelitian menunjukkan hasil yang relatif seimbang antara pola komunikasi yang berpusat pada pasien dengan pola komunikasi yang berpusat pada dokter. Adapun pasien yang mengalami pola komunikasi berpusat pada dokter, jika dipahami dengan menggunakan sudut pandang teori relasi kekuasaan dari Michel Foucault, merupakan pasien yang mengalami upaya dominasi kekuasaan oleh dokter dalam sebuah relasi kekuasaan. Selanjutnya karakteristik pasien yang terbukti berasosiasi dengan pola komunikasi dokter-pasien adalah; lokasi tempat tinggal, agama/aliran kepercayaan, tingkat pendidikan, penghasilan, kepemilikan keluarga/relasi orang berpengaruh, status penggunaan asuransi kesehatan BPJS, dan jenis kamar rawat inap.

DILEMA REGULASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA Marina Ramadhani
Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Vol 1 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Abstrak: Pariwisata mengalami perkembangan yang sangat pesat. Adapun pariwisata yang sekarang sangat digemari oleh masyarakat dunia adalah pariwisata halal. Begitu juga yang terjadi dengan perkembangan pariwisata di Indonesia, yang mulai banyak diminati untuk pariwisata halalnya oleh wisatawan muslim dunia. Penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana perkembangan pariwisata halal Indonesia di mancanegara. Kemudian akan dilihat sejauh mana regulasi untuk pariwisata halal di Indonesia, hal ini menjadi sangat penting dikarenakan pesatnya pertumbuhan pariwisata halal di Indonesia dan tentu saja harus didukung oleh regulasi khusus yang mengatur tentang pariwisata halal. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian eksploratif dengan teknik studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang unggul dalam hal pariwisata halal, jika dibandingkan dengan negara muslim lainnya. Hal ini terbukti dengan penghargaan yang diterima Indonesia dari Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2019. Regulasi terkait pariwisata halal di Indonesia belum jelas dan masih lemah, hal ini menjadi dilema karena Indonesia belum mempunyai pedoman khusus untuk pariwisata halal dan masih diatur secara umum di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Adapun yang patutnya diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pariwisata terkait keberadaan pariwisata halal di Indonesia yang dirangkum dalam beberapa poin utama : (1) Percepatan regulasi khusus tentang pariwisata halal. (2) Adanya koordinasi secara berkala dalam pembaruan regulasi-regulasi pariwisata halal di Indonesia antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Kementerian Pariwisata, dan (3) Persiapan hal-hal lain disamping percepatan regulasi pariwisata halal. Kata Kunci: Pariwisata Halal; Pariwisata Halal Di Indonesia; Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia. Abstract: Tourism has developed very rapidly. The tourism that is now very popular with the world community is halal tourism. Likewise, what happened with the development of tourism in Indonesia, which began to be in great demand for halal tourism by tourists from the Muslim world. This research is to see how the development of Indonesian halal tourism abroad. Then it will be seen to what extent the regulations for halal tourism in Indonesia are very important because of the rapid growth of halal tourism in Indonesia and of course it must be supported by special regulations that guide halal tourism. This study uses exploratory research with literature study techniques. Based on the research results, it is known that Indonesia is one of the leading countries in terms of halal tourism when compared to other Muslim countries. This is evidenced by the award that Indonesia received from the Global Muslim Travel Index (GMTI) in 2019. Regulations related to halal tourism in Indonesia are not yet clear and still weak, this is a dilemma because Indonesia does not have new facilities specifically for halal tourism and is still regulated in a manner. general in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. What he has paid attention to and carried out by the Indonesian government, especially the Ministry of Tourism is related to the existence of tourism in Indonesia which is summarized in several main points: (1) Acceleration of special regulations on tourism. (2) There is regular coordination in the renewal of tourism regulations in Indonesia between the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Ministry of Tourism, and (3) The preparation of other matters that regulate the regulation of halal tourism regulations. Keywords: Halal Tourism; Halal Tourism in Indonesia; Regulation of Halal Tourism in Indonesia.

PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM MEKANISME WHOLESALER PENJUALAN TIKET PENERBANGAN IBADAH UMRAH Marina Ramadhani; Muhammad Alhada Fuadilah Habib; Adelina Fitri
Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Vol 1 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Abstrak: Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan ibadah umrah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini memunculkan kerjasama di berbagai bidang, terutama pada bidang penerbangan. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang menjadi pilihan utama bagi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) untuk memberangkatkan jemaah umrah. Namun ternyata PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mengingkari komitmen kerjasama tersebut, dengan membuat mekanisme wholesaler untuk penjualan tiket penerbangan ibadah umrah melalui penujukan langsung yang tidak transparan, hanya kepada kelima wholesaler saja. Hal ini dipandang sebagai praktik diskriminasi terhadap PPIU lainnya dan tentu saja melanggar ketentuan hukum persaingan usaha pada Pasal 19 huruf d, karena melakukan penguasaan pasar dengan cara melakukan praktik diskriminasi. Selain itu mekanisme wholesaler penjualan tiket penerbangan ibadah umrah tersebut berdampak negatif terhadap pihak terkait yaitu, konsumen, biro dan agen perjalanan umrah lain, serta PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. itu sendiri. Kata Kunci: Wholesaler; Tiket Penerbangan; Ibadah Umrah; Praktik Diskriminasi; PT. Garuda Indonesia. Abstract: The latest data shows that the number of Indonesians who travel for Umrah has increased significantly. This has led to cooperation in various fields, especially in the field of aviation. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. is the main choice for PPIU (Umrah Worship Travel Organizer) to dispatch Umrah pilgrims. However, it turns out that PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. denying the commitment to cooperation, by establishing a wholesaler mechanism for the sale of flight tickets for Umrah pilgrimages through non-transparent direct appointments, only to the five wholesalers. This is seen as a discriminatory practice against other PPIUs and of course violates the provisions of the business competition law in Article 19 letter d, because it controls the market by practicing discrimination. In addition, the wholesaler mechanism for selling Umrah flight tickets has a negative impact on related parties, namely, consumers, other Umrah travel agents, and agents, as well as PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. itself. Keywords: Wholesaler; Flight ticket; Umrah; Discriminatory Practices; PT. Garuda Indonesia.

DILEMA REGULASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA Marina Ramadhani
Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy Vol 1 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/ar-rehla.2021.1.1.89-105

Abstrak: Pariwisata mengalami perkembangan yang sangat pesat. Adapun pariwisata yang sekarang sangat digemari oleh masyarakat dunia adalah pariwisata halal. Begitu juga yang terjadi dengan perkembangan pariwisata di Indonesia, yang mulai banyak diminati untuk pariwisata halalnya oleh wisatawan muslim dunia. Penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana perkembangan pariwisata halal Indonesia di mancanegara. Kemudian akan dilihat sejauh mana regulasi untuk pariwisata halal di Indonesia, hal ini menjadi sangat penting dikarenakan pesatnya pertumbuhan pariwisata halal di Indonesia dan tentu saja harus didukung oleh regulasi khusus yang mengatur tentang pariwisata halal. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian eksploratif dengan teknik studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang unggul dalam hal pariwisata halal, jika dibandingkan dengan negara muslim lainnya. Hal ini terbukti dengan penghargaan yang diterima Indonesia dari Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2019. Regulasi terkait pariwisata halal di Indonesia belum jelas dan masih lemah, hal ini menjadi dilema karena Indonesia belum mempunyai pedoman khusus untuk pariwisata halal dan masih diatur secara umum di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Adapun yang patutnya diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pariwisata terkait keberadaan pariwisata halal di Indonesia yang dirangkum dalam beberapa poin utama : (1) Percepatan regulasi khusus tentang pariwisata halal. (2) Adanya koordinasi secara berkala dalam pembaruan regulasi-regulasi pariwisata halal di Indonesia antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Kementerian Pariwisata, dan (3) Persiapan hal-hal lain disamping percepatan regulasi pariwisata halal. Kata Kunci: Pariwisata Halal; Pariwisata Halal Di Indonesia; Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia. Abstract: Tourism has developed very rapidly. The tourism that is now very popular with the world community is halal tourism. Likewise, what happened with the development of tourism in Indonesia, which began to be in great demand for halal tourism by tourists from the Muslim world. This research is to see how the development of Indonesian halal tourism abroad. Then it will be seen to what extent the regulations for halal tourism in Indonesia are very important because of the rapid growth of halal tourism in Indonesia and of course it must be supported by special regulations that guide halal tourism. This study uses exploratory research with literature study techniques. Based on the research results, it is known that Indonesia is one of the leading countries in terms of halal tourism when compared to other Muslim countries. This is evidenced by the award that Indonesia received from the Global Muslim Travel Index (GMTI) in 2019. Regulations related to halal tourism in Indonesia are not yet clear and still weak, this is a dilemma because Indonesia does not have new facilities specifically for halal tourism and is still regulated in a manner. general in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. What he has paid attention to and carried out by the Indonesian government, especially the Ministry of Tourism is related to the existence of tourism in Indonesia which is summarized in several main points: (1) Acceleration of special regulations on tourism. (2) There is regular coordination in the renewal of tourism regulations in Indonesia between the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Ministry of Tourism, and (3) The preparation of other matters that regulate the regulation of halal tourism regulations. Keywords: Halal Tourism; Halal Tourism in Indonesia; Regulation of Halal Tourism in Indonesia.

PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM MEKANISME WHOLESALER PENJUALAN TIKET PENERBANGAN IBADAH UMRAH Marina Ramadhani; Muhammad Alhada Fuadilah Habib; Adelina Fitri
Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy Vol 1 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/ar-rehla.v1i2.4823

Abstrak: Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan ibadah umrah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini memunculkan kerjasama di berbagai bidang, terutama pada bidang penerbangan. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang menjadi pilihan utama bagi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) untuk memberangkatkan jemaah umrah. Namun ternyata PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mengingkari komitmen kerjasama tersebut, dengan membuat mekanisme wholesaler untuk penjualan tiket penerbangan ibadah umrah melalui penujukan langsung yang tidak transparan, hanya kepada kelima wholesaler saja. Hal ini dipandang sebagai praktik diskriminasi terhadap PPIU lainnya dan tentu saja melanggar ketentuan hukum persaingan usaha pada Pasal 19 huruf d, karena melakukan penguasaan pasar dengan cara melakukan praktik diskriminasi. Selain itu mekanisme wholesaler penjualan tiket penerbangan ibadah umrah tersebut berdampak negatif terhadap pihak terkait yaitu, konsumen, biro dan agen perjalanan umrah lain, serta PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. itu sendiri. Kata Kunci: Wholesaler; Tiket Penerbangan; Ibadah Umrah; Praktik Diskriminasi; PT. Garuda Indonesia. Abstract: The latest data shows that the number of Indonesians who travel for Umrah has increased significantly. This has led to cooperation in various fields, especially in the field of aviation. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. is the main choice for PPIU (Umrah Worship Travel Organizer) to dispatch Umrah pilgrims. However, it turns out that PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. denying the commitment to cooperation, by establishing a wholesaler mechanism for the sale of flight tickets for Umrah pilgrimages through non-transparent direct appointments, only to the five wholesalers. This is seen as a discriminatory practice against other PPIUs and of course violates the provisions of the business competition law in Article 19 letter d, because it controls the market by practicing discrimination. In addition, the wholesaler mechanism for selling Umrah flight tickets has a negative impact on related parties, namely, consumers, other Umrah travel agents, and agents, as well as PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. itself. Keywords: Wholesaler; Flight ticket; Umrah; Discriminatory Practices; PT. Garuda Indonesia.

TINDAKAN SOSIAL SANTRI GENERASI Z TERHADAP MAKNA ZIARAH MAKAM GUS DUR Siti Muslihatul Mukaromah; Marina Ramadhani
Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/ar-rehla.v3i2.8320

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan ziarah makam Gus Dur yang dilakukan oleh para santri di Jombang, dimana santri yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah santri Generasi Z. Maka dari itu, melalui teori tindakan sosial oleh Max Weber, penelitian ini bertujuan untuk megetahui lebih mendalam makna dari ziarah makam Gus Dur bagi santri Generasi Z. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini diketahui bahwa bentuk tindakan sosial Generasi Z saat berziarah ke makam Gus Dur ada 4 tipe, yaitu: 1) rasional instrumental: Generasi Z berpikir secara rasional untuk mempelajari pemikiran dan prinsip-prinsip Gus Dur secara online, 2)rasional tujuan orientasi: tindakan rasional dari ziarah makam Gus Dur yang dilakukan oleh santri Generasi Z merupakan tujuan yang sesuai dengan tradisi leluhur, 3) tindakan tradisional: ziarah makam Gus Dur yang dilakukan oleh santri Generasi Z merupakan bentuk adat-istiadat yang sudah ada sejak dulu dan dijalankan oleh santri Generasi Z secara turun-temurun, 4) tindakan afektif: ziarah makam Gus Dur yang dilakukan oleh santri Generasi Z merupakan afektif dimana santri Generasi Z menghormati Gus Dur sebagai sosok yang menginspirasi. Namun dari hasil yang diperoleh santri Generasi Z cenderung kepada tipe tindakan tradisional dan tipe tindakan afektif dalam memaknai ziarah makam Gus Dur. Kata Kunci: Tindakan Sosial; Santri Generasi Z; Ziarah Makam Abstract: This research was motivated by the act of pilgrimage to Gus Dur's grave which was carried out by students in Jombang, where the students who were subjects of this study were Generation Z students. Therefore, through the social action theory by Max Weber, this research aims to find out more deeply the meaning of visiting Gus Dur's tomb for Generation Z students. The approach used in this study is a qualitative approach with phenomenological methods. Based on the results and discussion in this study, it is known that there are 4 types of social action for Generation Z when visiting Gus Dur's grave, namely: 1) instrumental rationale: Generation Z thinks rationally to learn Gus Dur's thoughts and principles online, 2) rational goal orientation: rational action of visiting Gus Dur's tomb carried out by generation Z students is a goal that is following ancestral traditions, 3) traditional action: visiting Gus Dur's grave carried out by generation Z students is a form of customs that have existed since ancient times and carried on by generation Z students from generation to generation, 4) affective action: the pilgrimage to Gus Dur's grave which was carried out by generation Z students was affective where generation Z students respected Gus Dur as an inspiring figure. However, from the results obtained by Generation Z students, they tend to use the type of traditional action and the type of affective action in interpreting the pilgrimage to Gus Dur's grave. Keywords: Social Action; Generation Z Students; Grave Pilgrimage

PRAKTIK KARTEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH Ramadhani, Marina; Habib, Muhammad Alhada Fuadilah
Journal of Economics and Policy Studies (JEPS) Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Abstract: The practice of cartels is a type of practice that is prohibited in Law no. 5 of 1999 concerning Antimonopoly, because it is an agreement that aims to dominate the market, by regulating the production and/or marketing of goods and/or services, and may result in monopolistic practices and unfair business competition in that market. Formulated by the rule of reason, which is regulated in Article 11 of Law no. 5 of 1999 concerning Antimonopoly. If relevant, the practice of cartels is included in the form of syirkah (cooperation) in muamalah fiqh. However, based on sharia business law, the practice of cartels is different from syirkah (cooperation) according to Islamic law, because the ultimate goal of cartel practices is to set prices for certain products and limit the availability of products in the business competition market, resulting in unfair and unfair competition. for other companies, and to benefit members who are involved in the practice of the cartel, which is against the rules in the Qur'an and Al-hadith based on the word of Allah. Keywords: Cartel Practice, Syirkah, Sharia Business Law Abstrak: Praktik kartel merupakan jenis praktik yang dilarang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli, karena merupakan perjanjian yang bertujuan untuk menguasi pasar, dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, dan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasar tersebut. Dirumuskan secara rule of reason, yang diatur pada Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopli. Jika direlevansikan praktik kartel termasuk dalam bentuk syirkah (kerja sama) dalam fiqh muamalah. Namun berdasarkan hukum bisnis syariah bahwa praktik kartel berbeda dengan syirkah (kerja sama) menurut Syariat Islam, karena tujuan akhir dari praktik kartel adalah menetapkan harga dari produk tertentu, serta membatasi ketersediaan produk di pasar persaingan usaha, sehingga mengakibatkan timbulnya persaingan yang curang dan tidak adil bagi perusahaan yang lain, dan untuk menguntungkan anggota-anggota yang terlibat dalam praktik kartel tersebut, yang bertentangan dengan aturan dalam Al-quran dan Al-hadits berdasarkan firman Allah. Kata Kunci: Praktik Kartel, Syirkah, Hukum Bisnis Syariah

Strategi Digital Marketing atas Produk dan Layanan yang Ditawarkan dalam Bisnis Prostitusi Online Habib, Muhammad Alhada Fuadilah; Ramadhani, Marina; Fatkhullah, Mukhammad; Diniati, Bintis Ti’anatud; Istiqoma, Istiqoma
IPTEK-KOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi Vol 26 No 1 (2024): Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)
Publisher : BPSDM Kominfo & Prodi Ilmu Komunikasi UGM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/iptekkom.26.1.2024.53-78

The massive advances in digital technology have brought about major changes in business. Various economic activities ranging from marketing, sales, payments, to the distribution of goods have been accelerated by various digital platforms. The same acceleration also occurred in the prostitution business and its various business lines. Even though it is a business that violates moral and religious values, in fact, prostitution that uses online media is growing rapidly. Social media, such as Twitter, Whatsapp, MeChat, and OnlyFans are often used as transaction media for online commercial sex workers. The purpose of this research is to examine digital marketing strategies as well as the products and services offered in the online prostitution business. This study uses digital-based data collection techniques, by conducting online in-depth interviews, digital observations, and digital literature studies. The informants in this study were commercial sex workers and their consumers. This research is also supported by online observations and literature studies. The results of the study show that digital marketing of the online prostitution business includes: (1) utilizing websites that have been optimized for search engines, (2) utilizing social media and creating persuasive content, (3) integrating more than one online media, and (4) ) using digital advertising and e-mail services. Meanwhile, the products and services offered include: (1) audio-visual products, (2) visual products, (3) dating partners, (4) massage services, and (5) intercourse services.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi Marina Ramadhani; Arseto Endro Supriyanto; Betty Fitrianing Tiyastuti; Wirda Rohmah; Baskoro Tri Pamungkas
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4793

Perlindungan konsumen di sektor perumahan, khususnya dalam program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, menjadi isu krusial mengingat banyaknya keluhan yang muncul terkait kualitas bangunan yang tidak sesuai standar, keterlambatan serah terima rumah, serta adanya klausula baku dalam perjanjian yang merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai instrumen hukum utama yang bertujuan menjamin hak-hak konsumen sekaligus mengatur kewajiban pelaku usaha dalam memberikan produk dan layanan yang aman, jujur, dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan UUPK dalam melindungi konsumen KPR bersubsidi, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi undang-undang tersebut, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan data empiris melalui studi literatur dan analisis kasus nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas UUPK dalam konteks KPR bersubsidi masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan pengawasan dari pemerintah, rendahnya kesadaran hukum di kalangan konsumen, serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Maka diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan konsumen. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan regulasi teknis yang lebih rinci, pengawasan yang lebih ketat dan konsisten, serta edukasi hukum yang menyeluruh bagi konsumen agar mereka lebih memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen KPR bersubsidi dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terwujud secara optimal dan dapat dirasakan bagi konsumen KPR bersubsidi.

Ketahanan Pangan Kota Surakarta Sebagai Kota Urbanisasi di Jawa Tengah Rohmah, Wirda; Ramadhani, Marina; Amri, Ghulam Fathul
Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Vol. 3 No. 1 (2024): Juni : Jurnal Bengawan Solo
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jbs.v3i1.46

Ketahanan pangan merupakan isu krusial bagi daerah perkotaan yang mengalami urbanisasi pesat, seperti Surakarta di Jawa Tengah. Penelitian ini menyelidiki kondisi ketahanan pangan di Surakarta dan implikasinya terhadap keberlanjutan dan ketahanan kota. Menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek ketahanan pangan, termasuk ketersediaan pangan, akses, pemanfaatan, dan kestabilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa urbanisasi di Surakarta telah meningkatkan permintaan pangan, mengubah rantai pasokan pangan, dan menghadapi tantangan terkait distribusi dan keterjangkauan pangan. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi ketahanan pangan di Surakarta meliputi perubahan penggunaan lahan perkotaan, ketimpangan ekonomi, dan efektivitas kebijakan serta program pangan yang ada. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan pangan, seperti memperbaiki pertanian perkotaan, memperkuat sistem pangan lokal, dan memastikan koordinasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan. Dengan mengatasi area-area tersebut, Surakarta dapat meningkatkan ketahanan pangannya dan mendukung populasi yang berkembang lebih efektif.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search