Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Hidden divide in literacy gap of muslim women from online gender based violence Anggreni, Likha Sari; Virga, Rika Lusri; Aprianto, Yudie; Idowu, Olumayowa Adeleke
Jurnal Kajian Komunikasi Vol 14, No 1 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkk.v14i1.69199

Abstract

Background: In the growth of the digital environment, women face structural vulnerabilities, especially in cases of Online Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia. Purpose: Many studies expose how skilled digital and technological mastery among top activists, but a significant gap remains in understanding how the digital divide impacts grassroots Muslim women’s safety. This research seeks to chart the digital gap among members of Nasyiatul ‘Aisyiyah in Yogyakarta and Fatayat NU in Kediri, to see how the gap affects OGBV prevention. Methods: The study adopted a qualitative semi-ethnographic approach, including in-depth interviews, field observations, and document analysis. The study adopted a qualitative semi-ethnographic approach involving in-depth interviews with three members of Aisyiah and Fatayat in Yogyakarta and Kediri. Data were also supplemented by observing their daily activities while accessing digital media and documenting their past activities. Results: The results revealed a hidden divide among less critical women in digital literacy and particularly technical security, as well as formal reporting systems, despite access through their devices. In addition, the culture within that society has influenced how women perceive and address online threats. Conclusion: The findings indicate that the digital divide is a structural problem and that it contributes to women’s ability to digitally defend themselves in times of crisis. Implications: In intellectual terms, these findings depict a complex picture of the tiptoeing line that lies in Islamic gender and communication discourses. In reality, the research implies that community-based literacy initiatives should consider integrating digital safety with religious morals. It also highlights the immediate imperative of multi-stakeholder cooperation among religious communities, state actors, and digital platforms to redress the silencing of women.
Strategi Komunikasi Humas DPR RI dalam Membangun Pemahaman Publik Tentang Fungsi Parlemen Melalui Program Edukasi Parlemen Isanur Sita; Yudie Aprianto
Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial (Juli - September 2026)
Publisher : Dinasti Research & Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jkis.v4i3.3522

Abstract

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi parlemen menjadi salah satu tantangan bagi DPR RI dalam membangun hubungan dengan publik. Sebagai upaya meningkatkan pemahaman tersebut, Humas DPR RI menyelenggarakan Program Edukasi Parlemen yang ditujukan kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi Humas DPR RI dalam membangun pemahaman publik tentang fungsi parlemen melalui Program Edukasi Parlemen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 melalui proses coding, word frequency, dan pengelompokan data ke dalam node, kemudian diinterpretasikan bedasarkan model komunikasi Harold D. Lasswell. Hasil penelitian menunjukan bahwa Humas DPR RI membangun pemahaman publik melalui pengelolaan peran komunikator, penyusunan pesan yang bersifat edukatif, pemanfaatan berbagai media komunikasi, serta penyesuaian komunikasi dengan karakteristik khalayak sasaran. Strategi tersebut menghasilkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi parlemen, perubahan persepsi terhadap DPR RI, serta terbentuknya sudut pandang baru mengenai peran parlemen dalam sistem demokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Edukasi Parlemen tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi media edukasi politik yang memperkuat pemahaman masyarakat mengenai fungsi parlemen.