Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Misbah, Revalyza
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dinamika Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pembentukan UU TPKS 2022: Partisipasi dan Implikasinya terhadap Substansi Kebijakan Salma, Zahra Hanifah; Misbah, Revalyza; Dewi, Tias Rahma; Wulandari, Lia
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol. 8 No. 2 (2025): Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/mm1j5a75

Abstract

Sexual violence is a form of human rights violation that is complex and continues to increase, especially against women. According to data from SIMFONI PPA and the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), sexual violence cases peaked in 2022, highlighting the urgent need for more progressive legal protection. This study aims to analyze the dynamics of women's representation in the formation process of the 2022 Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and examine the implications of their participation on the substance and implementation of the policy. The research employs a descriptive qualitative approach using library research methods. The findings indicate that women, including legislators, activists, academics, and civil society organizations, play a strategic role in initiating, advocating for, and overseeing the discussion of the UU TPKS. Their involvement is not merely symbolic but also significantly influences the substance of the policy, making it more responsive to victims by prioritizing gender justice principles and a victim-centered approach. Additionally, women's participation strengthens the implementation of the law through the monitoring of regulations, training for officials, and ensuring victims' rights to protection, support, and recovery. This study emphasizes that women's representation in the legislative process is not just about numbers but about substantive representation that can determine the quality and direction of policies. Therefore, it is essential to continue encouraging the presence of women in public policy-making processes in Indonesia.
Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan Nagari: (Studi Kasus Nagari Sulit Air, Sumatera Barat) Misbah, Revalyza; Mega Arinda Pramessella; Tias Rahma Dewi; Fatkhuri; Gema Pertiwi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran masyarakat adat dalam pembangunan Nagari Sulit Air serta menganalisis efektivitas kolaborasi antara pemerintah nagari dan lembaga adat dalam penyelenggaraan pembangunan. Latar belakang penelitian ini berawal dari posisi masyarakat adat sebagai aktor sentral dalam struktur sosial Minangkabau, khususnya melalui tiga prinsip tigo tungku sajarangan, yang menekankan bahwa pemerintah nagari, kaum adat, dan alim ulama harus berjalan bersama dalam menentukan arah pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap niniak mamak sebagai representasi lembaga adat, serta penguatan analisis melalui telaah literatur dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat adat berperan penting dalam pembangunan Nagari Sulit Air melalui musyawarah, gotong royong, dan dukungan perantau. Partisipasi mereka kuat karena legitimasi adat dan tanggung jawab moral, meskipun masih menghadapi hambatan seperti perbedaan pemahaman adat antar generasi dan keterbatasan SDM. Kolaborasi pemerintah nagari dan lembaga adat berjalan efektif karena adanya komunikasi, mekanisme penyelesaian masalah berjenjang, serta peran kepala adat atau niniak mamak sebagai mediator. Sinergi antara pemerintah nagari dan masyarakat adat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di Nagari Sulit Air ini.
Co-Authors Abdul Ghofur Dewi, Tias Rahma Fatkhuri, Fatkhuri Gema Pertiwi Lia Wulandari Mega Arinda Pramessella Pramessella, Mega Arinda Prastin, Ismoyo Sekar Salma, Zahra Hanifah Tias Rahma Dewi