Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Fidelis Kevin Yudhistira; Hudi Yusuf
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 2 No. 11 (2024): November
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Korporasi sering kali dimanfaatkan sebagai sarana untuk memfasilitasi dan melindungi kegiatan pencucian uang, karena sifat korporasi yang memungkinkan penyamaran identitas pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana pencucian uang melalui metode kajian pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kajian ini mengidentifikasi peran, tanggung jawab hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan tanggung jawab korporasi dalam kasus pencucian uang, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal pembuktian kesengajaan dan keterlibatan individu di dalam korporasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya pemahaman mengenai penerapan tanggung jawab pidana korporasi dan implikasinya dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
KEKUATAN PEMBUKTIAN AUTOPSI MEDIS: ANALISIS FORENSIK TERHADAP KASUS PIDANA PEMBUNUHAN Fidelis Kevin Yudhistira; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 3 (2025): JUNI-JULI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedokteran forensik memegang peranan penting dalam mengungkap penyebab kematian pada kasus pembunuhan di Indonesia. Peran ini mencakup berbagai aspek, seperti pemeriksaan tubuh korban, autopsi, analisis toksikologi, serta identifikasi DNA, yang semuanya memberikan bukti ilmiah yang mendalam untuk mendukung proses hukum. Meskipun demikian, kedokteran forensik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan tenaga medis forensik yang terlatih, fasilitas yang kurang memadai, serta hambatan birokrasi dan sosial budaya yang mempengaruhi proses forensik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kedokteran forensik dalam kasus pembunuhan serta tantangan yang dihadapi oleh tenaga medis forensik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pelatihan tenaga medis forensik, penyediaan fasilitas yang memadai, serta pemahaman masyarakat tentang kedokteran forensik sangat penting untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung penegakan hukum.
PENGUNGKAPAN JEJAK UANG HARAM: Pendekatan Komprehensif dalam Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital Fidelis Kevin Yudhistira; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan masalah yang serius di Indonesia yang memengaruhi sektor ekonomi dan integritas sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait pencucian uang, tantangan penegakan hukum, serta peran teknologi dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi kasus dan tinjauan dokumen hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola dan dampak tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala dalam hal penerapan prinsip-prinsip ekonomi hukum, seperti cost and benefit analysis dalam pemidanaan. Selain itu, teknologi modern, seperti blockchain dan kecerdasan buatan, memiliki potensi untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara lebih efektif. Kerja sama internasional menjadi aspek penting dalam menghadapi tantangan pencucian uang lintas negara, di mana pertukaran informasi dan penguatan mekanisme penegakan hukum menjadi sangat diperlukan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana mengenai penanganan tindak pidana pencucian uang, serta memberikan saran terkait penguatan regulasi dan strategi kolaboratif antarnegara dalam memerangi praktik ilegal ini.
ANALISIS YURIDIS EKSKLUSIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN Fidelis Kevin Yudhistira; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai penerapan hukum kepabeanan di Indonesia, dengan perhatian khusus pada asas itikad baik dalam sengketa kepabeanan dan dampak regulasi terbaru terhadap perdagangan internasional. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana peraturan, seperti PMK No 96 Tahun 2023, memengaruhi proses dan prosedur impor serta ekspor, terutama dalam hal penentuan nilai pabean. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian ini menggabungkan studi dokumen, wawancara dengan ahli, dan analisis terhadap peraturan serta keputusan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik dapat menyelesaikan sengketa kepabeanan secara lebih efisien, sedangkan peraturan PMK No 96 Tahun 2023 memberikan pengaruh signifikan terhadap cara kerja bisnis impor-ekspor, baik secara prosedural maupun dalam penerapan aturan. Dari perspektif akademis, temuan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum kepabeanan, khususnya terkait dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum. Di sisi praktis, penelitian ini mengusulkan perlunya peningkatan transparansi dalam penetapan nilai pabean serta penguatan mekanisme pengawasan untuk menciptakan sistem kepabeanan yang lebih efisien dan adil di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mendorong penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum kepabeanan untuk memulihkan kerugian negara akibat pelanggaran yang terjadi.