Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari
Pertiwi, Endah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN YURIDIS HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT CIPTAGELAR PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTAKERJA (UUCK) DAN PENGAKUAN UNESCO TERHADAP KAWASAN GEOPARK CILETUH, SUKABUMI Pertiwi, Endah; Alhuda, Nuchraha
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 3 (2024): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In 2018 the Ciletuh-Palabuhanratu Geopark, Sukabumi Regency received Global recognition from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), UNESCO Global Geoparks are defined as an integrated geographical area where international geological sites and landscapes are managed with the concept of holistic protection. The existence of Indigenous Peoples in the forest area will be related to the forest. Customary law communities in forest areas can use forest, even Article 37 of the Forestry Law regulates customary forests. According to its function. Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, based on the judicial review, it is hoped that there will be no more problems related to forest status between customary law communities and the state or companies. In fact, in the life of the Ciptagelar kasepuhan community there is still overlapping of laws. From this, problems arise (1) How is the management of the customary land of the Ciptagelar community in the Ciletuh Geopark area, (2) What are the rights for the Ciptagelar community in the Ciletuh Geopark area, (3) How is the management of land conflict resolution between indigenous peoples, indigenous peoples and the government? regional and national, and indigenous peoples and corporations. This study uses a combined Normative and Empirical research method with the Statute Approach, Analytical and Conceptual Approach, Case Approach and perceptual approach. The results of this study are that so far, there have been many regional regulations in regencies/cities, provinces that give recognition to Indigenous Peoples, Indigenous Peoples who carry out their traditional work have the potential to lose their land. This happens because the Job Creation Law generally regulates the ease of investing. There is still a lack of guarantees for customary rights to control their customary areas if they are clashed with the principle of public interest by the government. Until now, there is no legislation that is lex specialist for the protection of the rights of indigenous peoples.
Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial Pertiwi, Endah; Delvina Nuraldini, Dzikra; Tri Buana, Gilang; Arthacerses, Amos
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 3 (2021): Edition for December 2021
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v3i3.65

Abstract

Dalam perkembangan teknologi saat ini, pengguna media social meningkat secara signifikan. Informasi dengan sangat mudah didapatkan melalu media social termasuk juga data pribadi seseorang yang seharusnya menjadi kerahasiaan dan hal-hal yang bersifat privasi. Hal ini tentu dapat memicu terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Padahal data pribadi merupakan bagian dari HAM yang dilindungi. Banyaknya terjadi permasalahan penyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tujuan dan fokus pada penilitian ini yaitu membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi di dalam media sosial berkaitan dengan UU ITE dan perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi jika terjadi kebocoran. Indonesia saat ini belum mempunyai aturan yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam media sosial. Oleh sebab itu, jurnal ini bertujuan untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam mengatur perlindungan data pribadi pengguna media social
Status Hukum Tanah Dan Hak Masyarakat Pesisir Pantai Atas Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut Serta Implikasinya Berdasarkan Pulau-Pulau Kecil yang Ada di Indonesia Pertiwi, Endah
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 1 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v5i2.115

Abstract

Secara teknis Reklamasi memiliki sifat yang memperbaharui kawasan perairan dan laut. Aktifitas ini secara ekologis dapat mengancam sifat naturalis biota di dalamnya yang mengganggu sifat fisik, aktivitas dan interaksi organisme lingkungan fisik kawasan laut. Hadirnya kawasan baru berupa daratan dari hasil reklamasi tersebut yang dapat menimbulkan konflik antara kebijakan pemerintah dengan kepentingan publik. Bentuk konflik tersebut diantaranya terkait status hukum tanah hasil reklamasi pantai di indonesia. Secra administratif tanah hasil reklamasi dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya distrubusikan kempublik baik mitu masyarakat, korporasi atau badan pemerintah untuk selanjutnya diberikan hak guna bangunan dan hak milik. Dalam kebijakan reklamasi masyarakat memiliki posisi tawar yang lemah dan rentan diabaikannya hak-haknya, diantaranya adalah kurangnya partisipasi publik yang melibatkan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan, tidak sepadannya biaya ganti yang diberikan untuk dilakukannya relokasi pemukiman. dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat karena rusaknya biota laut dari kegiatan reklamasi. Dari latar belakang tersebut adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana status hak tanah masyarakat pesisir dalam kaitannya dengan kebijakan restorasi pesisir dan laut? Dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik hak terhadap hak guna lahan di wilayah pesisir dan lepas pantai? Dalam melakukan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif karena bertujuan untuk untuk mendeskriptifkan fenomena reklamasi yang bersinggungan dengan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan hukum. Adapun sifat dari penelitian ini adalah preskriptif sehingga dapat dihadirkan sebuah solusi dari permasalah ini yang bermanfaat bagi praktisi dan akademisi. Adapun bahan hukum penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif analisis, dengan penalaran silogisme deduktif.
Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 sebagai Wujud Pengabdian Masyarakat di Desa Cigaronggong Humaerah R., Anaza Zahra; Pertiwi, Endah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 1 No. 12 (2025): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v1i12.114

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 melalui pemberian bantuan pembangunan Masjid Jami Nurul Amal di Desa Cigaronggong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pelaksanaan dilakukan pada Agustus 2023 dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang melibatkan unit CSR/TJSL perusahaan, Manager Kebun Bunisarilendra, sekretariat perusahaan, serta panitia pembangunan masjid dari masyarakat setempat. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya partisipasi aktif warga, semangat gotong royong, dan peningkatan akses terhadap sarana ibadah. Kegiatan ini membuktikan bahwa CSR dapat menjadi sarana efektif dalam memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat secara berkelanjutan.
Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Sosialisasi dan Edukasi Sertipikat Tanah Elektronik kepada Masyarakat Kota Bandung Rizky, Dinda; Pertiwi, Endah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 5 (2025): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i5.2698

Abstract

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 3 Tahun 2023, yang mengatur penerbitan sertipikat tanah elektronik masih kurang dipahami oleh Masyarakat yang mendorong inisiatif pengabdian masyarakat ini. Kementerian ATR/BPN merencanakan untuk melakukan transformasi digital pertanahan yang lebih cepat, aman, dan efektif melalui penggunaan sertifikat tanah elektronik. Namun, keterbatasan informasi, tingkat literasi digital yang rendah, dan keraguan tentang kredibilitas dokumen elektronik adalah beberapa kendala yang masih tersisa dalam pelaksanaannya.Untuk meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat pendekatan langsung berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara tatap muka diperlukan. Penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi teknis alih media sertipikat adalah cara kegiatan dilakukan hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif ini efektif dalam meningkatkan pemahaman dan mengurangi kecemasan masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap sistem sertipikat elektronik. kegiatan ini bertujuan buat meningkatkan pemahaman warga  mengenai regulasi dan  manfaat sertipikat elektronik, menyampaikan penjelasan teknis terkait alih media sertipikat fisik ke elektronik, serta membentuk kepercayaan  publik terhadap sistem pertanahan digital. buat mencapai tujuan tadi, kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, yakni sosialisasi tatap muka,dan  simulasi teknis penggunaan layanan sertipikat elektronik. hasil kegiatan menunjukkan bahwa metode penyuluhan langsung sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan  kesadaran masyarakat. Peserta menjadi lebih memahami alur proses digitalisasi sertipikat tanah dan  mulai percaya pada keamanan dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh BPN Secara keseluruhan, kegiatan dedikasi warga  ini berhasil membangun akibat positif pada mendukung implementasi kebijakan sertipikat tanah elektronik.
Co-Authors Alhuda, Nuchraha Arthacerses, Amos Delvina Nuraldini, Dzikra Humaerah R., Anaza Zahra Rizky, Dinda Tri Buana, Gilang