Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Vox Populi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Majelis: Jurnal Hukum Indonesia
Muhammad Ilham Pratama
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Oposisi Politik dalam Sistem Pemerintahan Perspektif Imam Ahmad bin Hanbal: Kajian Sejarah Sosial Hukum Islam Diding Jalaludin; Muhammad Ilham Pratama; Syahrul Anwar
Vox Populi Vol 7 No 2 (2024): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v7i2.53313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik Imam Ahmad bin Hanbal dengan rezim politik pada masa itu yang meneguhkan preferensi politiknya sebagai oposisi yang mengingkari kebijakan pemerintah yang zalim dan menyimpang. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan historical approach menggunakan jenis data kualitatif berupa data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data library research. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal yang tumbuh dan memulai aktivitas intelektualnya pada masa rezim Abbasiyah yang terpengaruh Mu’tazilah tidak membuatnya dapat berkompromi dengan penguasa bahkan dirinya tetap teguh memegang ahlussunnah wa al-jamaah dan menyatakan diri sebagai oposisi yang menyebabkannya menjadi tahanan politik selama 28 bulan dikarenakan menentang kebijakan Mihnah rezim khalifah yang menyatakan bahwa Al-Qur’an adalah makhluk yang posisinya berada di bawah akal. Akan tetapi sikap oposisi politik yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal tidak mendorongnya untuk melakukan makar atau pemberontakan dengan meme-rangi pemerintahan khalifah yang memenjarakannya. Sifat dan karakter Imam Ahmad bin Hanbal yang patut dijadikan sebagai uswah al-hasanah adalah zuhud, wara’, tawadhu’, dan sabar dalam mengahadapi penguasa politik yang zalim
Deradicalization of Religious Behavior Through Character Building of Islamic Unity Students with Bai'at System and Embodiment of Pancasila Values Beni Ahmad Saebani; Yana Sutiana; Muhammad Ilham Pratama; Adilla Nur Muslimah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1399

Abstract

The Islamic religious organization Persatuan Islam was founded on September 12, 1923 in Bandung. Now the Islamic Association has approximately 230 boarding schools throughout Indonesia. The number is not small with a management system that has been tested, it is proven that the longer the Islamic Unity boarding school is growing rapidly with santri alumni spread throughout Indonesia. However, there is something interesting about this Islamic Unity Islamic Boarding School, namely the implementation of the santri promise which is read every day of the week in the santri ceremony. This promise aims to shape the morals of students and most importantly to prevent behavior that deviates from Islamic law. This study aims to analyze the material of the Islamic Unity boarding school's santri pledge so that it can ward off radical behavior in religion and form the character of santri and embody the values of Pancasila. The research was conducted at Islamic Unity boarding schools in Bangil, East Java, West Java, and those in Central Java. The method used is descriptive analytical with a sociological and philosophical approach. Data were collected by observation, interview, and documentation. The data obtained were classified and analyzed using the content analysis method. The concept of de-radicalization of religious behavior and character building of santri through the santri promise system in Islamic Unity boarding schools in Indonesia refers to the vision of PERSIS pesantren education, namely realizing santri and pesantren alumni who have a deep understanding of Islamic teachings, have good character, and become role models for the people. Deradicalization will automatically be implemented because the santri uphold their promises. The embodiment of Pancasila values through the santri pledge system in Islamic Unity boarding schools in Indonesia is carried out through Muslim character education that is faithful, pious, instills a spirit of togetherness, tolerance, rational, emotional and spiritual intelligence. The realization is in the form of skills training, curriculum, and cultivating various obligations and sunnat-sunnat in Islamic teachings.
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Tujuan Negara sebagai Panduan Politik Hukum dalam Opsi Kotak Kosong pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Diding Jalaludin; Muhammad Ilham Pratama; Utang Rosidin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3520

Abstract

Dinamika politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 tidak hanya terjadi dalam kalkulasi kesepakatan koalisi antar partai politik yang mengusung Calon Kepala Daerah (Cakada), namun terjadi juga pada proses penetapan regulasi (politik hukum) yang melegitimasi pesta demokrasi tersebut dimulai dari Mahkamah Konstitusi yang pada last minute mengeluarkan Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan No. 70/PUU-XXII/2024, rapat Badan Legislasi DPR RI membahas revisi UU Pilkada untuk melawan Putusan MK, serta demonstrasi lapisan masyarakat yang menentang revisi UU Pilkada dan mendukung Putusan MK sebagai landasan yuridis pelaksanaan Pilkada 2024, pembatalan revisi UU Pilkada, serta opsi penambahan kotak kosong pada semua surat suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai dasar tujuan negara Indonesia sebagai panduan politik hukum dalam keputusan penambahan opsi kotak kosong pada semua surat suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga akan memberikan gambaran dan penjelasan yang komprehensif mengenai apa saja nilai-nilai dasar tujuan negara Indonesia yang menjadi panduan politik hukum dan bagaimana perspektifnya terhadap politik hukum opsi kotang kosong pada Pilkada. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan jenis data kualitatif berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan library research atau kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik hukum dalam opsi penambahan kotak kosong pada semua surat suara telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara terutama asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang menjadi landasan filosofis penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Akan tetapi bilamana kotak kosong menjadi pemenang secara terus menerus dalam Pilkada maupun Pilkada Ulang, maka akan menambah permasalahan yang berdampak terhadap seluruh aspek yang berkelindan dengan proses Pilkada tersebut. Oleh karena itu, Otoritas Pembentuk UU maupun Mahkamah Konstitusi yang kerap kali memainkan peran positif legislator, memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.
Peranan Klausul Choice of Law dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional: Perspektif Hukum Perdata Internasional Anindya Zakiyah; Aulia Indryani; Muhammad Ilham Pratama; Sri Handayani
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2025): November : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v2i4.1310

Abstract

In an era of globalization marked by increased cross-border interactions, legal relationships in international contracts have become increasingly complex and demand legal certainty for the parties involved. This study aims to analyze the implementation of choice of law clauses in the settlement of international contract disputes from the perspective of International Civil Law. The method used is normative legal research with a qualitative analytical approach through a review of regulations, doctrines, and relevant legal literature. The results of the study show that choice of law clauses play an important role in providing legal certainty, efficiency in the dispute resolution process, and protection of the interests of the parties. However, its application is still limited by the principle of public policy and mandatory rules in the forum country. Thus, the choice of law clause is an important instrument that reflects the balance between the principle of party autonomy and the principle of state sovereignty in the practice of International Civil Law.
Co-Authors Adilla Nur Muslimah Anindya Zakiyah Aulia Indryani Diding Jalaludin Saebani, Beni Ahmad Sri Handayani Syahrul Anwar Utang Rosidin Yana Sutiana