Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Nurcahyati, Nabila Tri
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Rifa’i, Iman Jalaludin; Yuhandra, Erga; Fathurahman, Fathur; Nurcahyati, Nabila Tri
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 2 (2024): Published 30 Desember 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i2.4867

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi peran dan efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Kuningan. Krisis keuangan daerah yang ditandai oleh tunda bayar APBD hingga Rp. 490 miliar pada 2023, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan wawancara dan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD masih kurang optimal dalam mencegah ketidakefisienan anggaran, serta diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan DPRD agar mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan keuangan secara lebih efektif. Penguatan fungsi ini penting untuk mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik sesuai prinsip otonomi daerah dan good governance.AbstractThis study seeks to evaluate the optimisation of the role and efficacy of the Regional People's Representative Council (DPRD) in promoting good governance in Kuningan Regency. The regional financial problem, characterised by a delay in the APBD payment amounting to Rp. 490 billion in 2023, highlights deficiencies in the management of Regional Original Revenue (PAD). This study employs a qualitative descriptive methodology, utilising interviews and document analysis as data collecting approaches. The research findings suggest that the supervisory role of the DPRD remains suboptimal in mitigating budget inefficiencies, necessitating an enhancement of the DPRD's supervisory capacity to more effectively identify and resolve financial concerns. Enhancing this function is crucial to foster transparency and accountability in the utilisation of public monies, in alignment with the ideals of regional autonomy and good governance.
Pendampingan Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Rifa’i, Iman Jalaludin; Fathanuddien, Anthon; Nurcahyati, Nabila Tri; Rachmy, Fira Fhonia Try
Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 2 (2024): Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusmedia Group Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61227/inisiatif.v3i2.222

Abstract

Rendahnya tingkat pemahaman Aparatur Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam proses penyusunan dan materi Produk Hukum Desa, yang mengakibatkan Peraturan Desa seringkali diabaikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa sehingga penyusunannya tidak berdasarkan pada prinsip peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation) dan bahkan banyak desa yang belum memiliki Peraturan Desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap Teknik Penyusunan produk hokum desa yang dilaksanakan di Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.  Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desan Samporana Kuningan dengan partisipan yaitu Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan . Sosialisasi dilakukan sebagai upaya sadar dalam menumbuhkan produk hokum desa yang bersifat responsive dan memiliki corak konfigurasi demokratis.  Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini mencakup ceramah, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif yang berfokus pada dampak negatif perundungan dan pentingnya pengetahuan hukum terkait. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran kepada pemerintah desa terkhusus perangkat desa, kepala desa, BPD serta tokoh masyarakat mengenai jenis produk hokum desa dan Teknik pembuatan peraturan desa dengan sesuai kaidah yang berlaku. Implikasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait Politik Hukum Pemerintahan Desa memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintahan desa, khususnya dalam menghadapi tantangan utama yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan
The Implementation of Disability Rights Fulfillment in the General Election in Kuningan Regency Based on Law No. 7 of 2017 on General Elections Yuhandra, Erga; Rifa'i, Iman Jalaludin; Akhmadhhian, Suwari; Nurcahyati, Nabila Tri
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 10, No 1 (2025): June 2025
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v10i1.20233

Abstract

This article examines the implementation of political rights for persons with disabilities during the General Election in Kuningan Regency, as outlined in Law Number 7 of 2017 on General Elections and Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities. The research focuses on issues of accessibility and the effectiveness of electoral outreach. Using a normative legal method with a qualitative approach, this study examines legal frameworks, policy documents, and conducts interviews with relevant stakeholders. The findings reveal a significant gap between legal provisions and field implementation. Many polling stations remain physically inaccessible, and outreach programs often fail to consider the diversity of disability types. These barriers limit the participation of persons with disabilities in democratic processes. The study concludes that without accessible infrastructure and inclusive political communication, the right to vote and be elected cannot be fully realized for this marginalized group. It recommends stronger affirmative policies and collaboration between the General Election Commission, local authorities, and disability organizations topromote inclusive, non-discriminatory elections in line with human rights principles.
Co-Authors Akhmadhhian, Suwari Erga Yuhandra Fathanuddien, Anthon Fathurahman, Fathur Rachmy, Fira Fhonia Try Rifa'i, Iman Jalaludin Rifa’i, Iman Jalaludin Yuhandra, Erga