Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.387
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Collegium Studiosum Journal International Journal Law and Legal Ethics (IJLLE) Journal of Law, Poliitic and Humanities Sanskara Hukum dan HAM Management Studies and Business Journal Jurnal Intelek Insan Cendikia Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Law Studies and Justice Journal Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language (LABEL)
Peter Guntara
Universitas Duta Bangsa Surakarta
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber Terorisme Di Indonesia Peter Guntara; Amanda Devina Cellia Pambudi; Cindy Atika Zulaeka
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanpa disadari, terorisme telah berkembang jauh dengan berbagai bentuk, salah satunya merambat dalam bidang teknologi. Siber terorisme bersifat dinamis dan kompleks yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan penanggulangan terorisme siber. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif yang berfokus pada norma hukum tertulis seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Comprehensive Convention on International Terrorism, serta The United Nations Against Cyber Crime. Di Indonesia sendiri, penegakan hukum mengenai siber terorisme masih lemah karena belum adanya pasal khusus terorisme siber, sehingga pemidanaan dilakukan dengan menggabungkan UU ITE dan UU Terorisme. Adanya celah dan ketidakjelasan regulasi menunjukka diperlukan peningkatan keahlian penyidik forensik digital dan penyesuaian peraturan perundang-undangan agar penanggulangan terorisme siber dapat dilakukan secara menyeluruh.
TANTANGAN DAN STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENANGANI DISINFORMASI DIGITAL DAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA Peter Guntara
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 15 No 1 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v15i1.5391

Abstract

Disinformasi digital merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin mengkhawatirkan di era informasi. Di tengah maraknya penggunaan media sosial sebagai sumber utama informasi masyarakat, penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian dinilai semakin sulit untuk dikendalikan. Disinformasi digital saat ini tidak hanya menjadi persoalan di wilayah perkotaan, tetapi juga telah masuk dan marak terjadi di tingkat desa. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk tantangan dan menemukan strategi pemerintah desa dalam menangani disinformasi digital dan kejahatan siber yang ada di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dengan hasil yakni bahwa masyarakat desa masih kurang dalam kemampuan cukup untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang menyesatkan, mudah terpengaruh serta keterbatasan akses terhadap sumber informasi yang benar. Strategi Desa CERDIK dirancang sebagai solusi inovatif berbasis nilai lokal dan kontrol sosial untuk mencegah serta memitigasi penyebaran disinformasi secara berkelanjutan.
LEGAL REVIEW OF WOMEN'S REPRODUCTIVE HEALTH RIGHTS IN LOVE RELATIONSHIPS WITHOUT MARRIAGE Nency Ayu Lianawati; Aris Prio Agus Santoso; Peter Guntara
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 2 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/hkfr0660

Abstract

The right to reproductive health is a human right guaranteed by various regulations in Indonesia. However, the implementation of this right often faces obstacles, particularly for women in unmarried relationships. This group often experiences limited access to services, discrimination, and social stigma, which worsens physical and psychological conditions. Therefore, this research is crucial to examine the alignment between legal guarantees and practices in the field. This research uses the following method:normative juridical with a statutory regulatory approach. The analysis focuses on Law No. 17 of 2023 concerning Health, Law No. 4 of 2024 on the Well-Being of Mothers and Children, PP No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health, as well as Minister of Health Regulation No. 2 of 2025 concerning the Implementation of Reproductive Health Efforts. The study results show that women, including those in unmarried relationships, are legally entitled to quality, safe, and discrimination-free reproductive health services. However, respondents have not fully accessed formal health services, including education, counseling, and medical support. Support is primarily obtained from family and religious institutions. The biggest barriers lie in social stigma and discrimination, which negatively impact respondents' mental and social health.
PELINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH SAKIT ATAS PEMBUKAAN DATA REKAM MEDIS MELALUI APLIKASI SATU SEHAT Susy Putri Wihadi; Peter Guntara; Triyanto Agung Praptono Wibowo
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah sakit dan pemerintah bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran kebocoran data pribadi pasin khususnya yang tercatat dalam system rekam medis elektronik melalui aplikasi SatuSehat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative atau biasa disebut sebagai pendekatan undang-undang dan konseptual. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa jika data rekam medis elektronik pasien bocor, maka rumah sakit dapat menghadapi 3 (tiga) jenis tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab hukum perdata yang memungkinkan pasien untuk menuntut rumah sakit ganti kerugian, tanggung jawab hukum pidana yang didasarkan pada prinsip kesalahan dan jika terbukti bersalah karena mengakibatkan terjadinya kebocoran data rekam medis dapat mengakibatkan denda dan hukuman penjara bagi administrator rumah sakit, dan sebagai pengontrol data pribadi pasien, rumah sakit dapat menghadapi konsekuensi administrative seperti denda, penangguhan operasi, penghentian akses ke system elektronik dan/atau penghapusan dari dafta PSE. Sementara bagi rumah sakit terdapat 2 (dua) aspek pelindungan legislative yang diberikan dari pemerintah mengenai risiko pengungkapan informasi pasien dalam catatan rekam medis elektronik, berupa Tindakan pencegahan dan Tindakan hukuman. Rumah sakit dilindungi oleh Pasal 191 Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam kategori pelindungan pencegahan, sementara yang terlibat dalam penyelesaian sengketa koersif dapat menghadapi denda, sanksi dan hukuman penjara.
Studi Kriminologi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Peter Guntara; Fayza Galih Nur Rohmah; Mahageng Kusumaningtyas; M Susilo Agung Saputro
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.767

Abstract

Drug abuse in Indonesia is a complex form of crime influenced by structural, social, and psychological factors. This article analyzes the role of criminological theory in formulating strategies to combat drug crimes based on a literature review and empirical findings in the Case Study of Drug Abuse in Kolaka Regency, which shows a dominant pattern of methamphetamine use triggered by social interactions and weak social control. The theory of association differentiation explains that behavior is learned through social interaction, while the theory of social control emphasizes that deviance increases when social ties weaken. Labeling theory provides an understanding of stigma that increases recidivism, making a rehabilitative approach more effective than a punitive one. The implementation of criminological theory is seen in the establishment of Desa Bersinar by the Kolaka National Narcotics Agency (BNNK) as a preventive measure, as well as surveillance, undercover buying, and controlled delivery techniques by the Narcotics Unit as repressive measures. The results of the study show that the integration of criminological theory into countermeasure policies through prevention, rehabilitation, and proportional law enforcement is more effective than a purely repressive approach, and confirms that criminological theory plays a role as a practical instrument in formulating strategies for countering narcotics crimes in Indonesia.
DAMPAK TEKNOLOGI AI TERHADAP POLA KEJAHATAN Peter Guntara; Erlinda Putri Nurdiyanti; Ratna Wulan Valentina
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Januari 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i1.1534

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed the patterns of modern crime, particularly in the realm of cybercrime. This study aims to analyze how AI has changed the modus operandi of cyber offenses and to identify the legal challenges and enforcement strategies in addressing AI-driven crimes. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, examining relevant regulations such as the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and the National Cybersecurity Strategy. The findings reveal that AI has accelerated, expanded, and personalized cyberattacks through technologies such as deepfake, machine learning-based phishing, and adaptive malware. AI-related crimes complicate legal proceedings since electronic evidence can be easily manipulated and is difficult to authenticate. The main challenges lie in the lack of regulation regarding algorithmic accountability, limited digital forensic capacity, and weak international coordination. Therefore, legal reform is required to incorporate the principle of vicarious liability for AI developers, establish a specialized unit for AI-related crimes, and strengthen technology-based law enforcement capacity.
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Administrasi Kependudukan Zhulfa Bima Mahendra; Rezi Rezi; Peter Guntara
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2026): September: Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v4i3.6697

Abstract

This study aims to examine the role of the Central Jakarta Population and Civil Registration Office in protecting personal data within the population administration system and to identify the legal strengths and weaknesses of such protection. This research employs an empirical legal approach, focusing on social reality, particularly how law is applied and functions in practice. Primary data were obtained through observations and interviews at the Central Jakarta Population and Civil Registration Office, while secondary data consisted of primary and secondary legal sources. Data were analyzed qualitatively. The findings indicate that the Office plays a role in storing, maintaining, ensuring the accuracy, and safeguarding the security and confidentiality of personal data. Personal data protection is administrative in nature and involves recording both general and specific personal data. Regarding legal force, the Population Administration Act provides legal authority to protect personal data through centralized legal authority, guarantees of fundamental rights, and obligations to maintain data security and confidentiality. However, several weaknesses remain, including the failure to accommodate modern personal data protection principles, an insufficiently clear definition of personal data, weaknesses in technical and security measures, the absence of criminal sanctions, and unclear boundaries of legal liability in cases of personal data breaches.
Co-Authors Albaiti, Maemunah Syarifah Alfan Dzikria Nurrachman Amanda Devina Cellia Pambudi Aris Prio Agus Santoso Aris Prio Agus Santoso Buwana, Sudibyo Aji Narendra Cindy Atika Zulaeka Dewi, Seroja Kusuma Erlinda Putri Nurdiyanti Fayza Galih Nur Rohmah Handayani, Rini DP Hantoro, Setyo Harmastuti, Primadia Putri Liani, Feti M Susilo Agung Saputro Mahageng Kusumaningtyas Mahroni, Mahroni Maryani, Rika Nency Ayu Lianawati Putra, Calvin Andika Ratna Wulan Valentina Rezi Rezi Santoso, Aris Prio Siregar, Rahmad Ramadhan Susy Putri Wihadi Triyanto Agung Praptono Wibowo Zhulfa Bima Mahendra