Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nusantara, Raden Daru Fajar; Santoso, Aris Prio Agus; Guntara, Peter; Elisanti, Evi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i01.1472

Abstract

This study aims to determine 1) the legal review of the crime of narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. 2) obstacles and law enforcement efforts against the crime of narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. This research method uses a normative legal approach with a prescriptive research type that focuses on literature studies. The data used are secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique is carried out through literature studies. The data analysis technique is carried out descriptively qualitatively with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the study shows that Law Number 35 of 2009 has clearly regulated provisions regarding narcotics abuse and its sanctions. Obstacles to the crime of narcotics abuse are legal substance obstacles, legal structure obstacles, facilities and infrastructure obstacles, community legal culture obstacles and external factors such as technology and transnational networks. Law enforcement efforts against narcotics abuse crimes are classified into representative efforts, preventive efforts and rehabilitative efforts.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber Terorisme Di Indonesia Peter Guntara; Amanda Devina Cellia Pambudi; Cindy Atika Zulaeka
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanpa disadari, terorisme telah berkembang jauh dengan berbagai bentuk, salah satunya merambat dalam bidang teknologi. Siber terorisme bersifat dinamis dan kompleks yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan penanggulangan terorisme siber. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif yang berfokus pada norma hukum tertulis seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Comprehensive Convention on International Terrorism, serta The United Nations Against Cyber Crime. Di Indonesia sendiri, penegakan hukum mengenai siber terorisme masih lemah karena belum adanya pasal khusus terorisme siber, sehingga pemidanaan dilakukan dengan menggabungkan UU ITE dan UU Terorisme. Adanya celah dan ketidakjelasan regulasi menunjukka diperlukan peningkatan keahlian penyidik forensik digital dan penyesuaian peraturan perundang-undangan agar penanggulangan terorisme siber dapat dilakukan secara menyeluruh.
DAMPAK TEKNOLOGI AI TERHADAP POLA KEJAHATAN Peter Guntara; Erlinda Putri Nurdiyanti; Ratna Wulan Valentina
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Januari 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i1.1534

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed the patterns of modern crime, particularly in the realm of cybercrime. This study aims to analyze how AI has changed the modus operandi of cyber offenses and to identify the legal challenges and enforcement strategies in addressing AI-driven crimes. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, examining relevant regulations such as the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and the National Cybersecurity Strategy. The findings reveal that AI has accelerated, expanded, and personalized cyberattacks through technologies such as deepfake, machine learning-based phishing, and adaptive malware. AI-related crimes complicate legal proceedings since electronic evidence can be easily manipulated and is difficult to authenticate. The main challenges lie in the lack of regulation regarding algorithmic accountability, limited digital forensic capacity, and weak international coordination. Therefore, legal reform is required to incorporate the principle of vicarious liability for AI developers, establish a specialized unit for AI-related crimes, and strengthen technology-based law enforcement capacity.
Sexual Violence in Public Spaces: A Criminological Study of Social and Cultural Factors Guntara, Peter; Pangesti, Trias; Agista, Yessa Ayu
West Science Law and Human Rights Vol. 4 No. 01 (2026): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v4i01.2512

Abstract

Sexual violence in public spaces continues to increase in both physical and digital spaces. This study aims to analyze the social and cultural factors that influence the occurrence of sexual violence and assess the implementation of law enforcement through a normative juridical approach. Using primary legal materials such as the TPKS Law, the Criminal Code, and sectoral regulations, as well as secondary legal materials such as criminology literature and academic studies, this study found that sexual violence in public spaces is influenced by the dominance of patriarchal culture, the normalization of aggressive sexual behavior, the practice of victim blaming, the weakness of the public space surveillance system, and the limitations of institutional responses. From a legal perspective, the TPKS Law provides a comprehensive legal basis for the prevention and handling of sexual violence, including reporting mechanisms, victim-friendly investigations, evidence-based electronic evidence, and victim recovery. However, its implementation still faces structural obstacles such as a lack of gender education, a lack of gender-responsive policies in public institutions, and a social culture that tolerates violence. These findings underscore the need for a holistic prevention strategy that combines law enforcement, gender education, strengthening the design of public spaces, and cultural change campaigns to create safe and gender-equitable public spaces.  
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transportasi Umum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Guntara, Peter; Kurniastuti, Devi Fahwi; Wardoyo, Nanda Puspitasari
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Synergy
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.149

Abstract

Pelecehan seksual kini menjadi fenomena yang meresahkan karena dapat terjadi di berbagai ruang publik, termasuk transportasi umum tempat yang seharusnya menjadi sarana aman dan nyaman bagi masyarakat. Ironisnya, ruang yang dirancang untuk mobilitas justru berubah menjadi ruang yang rawan bagi keselamatan dan martabat penumpang, terutama perempuan dan anak. Tingginya kasus pelecehan seksual di transportasi umum menunjukkan bahwa aspek keamanan dan perlindungan hukum masih belum optimal. Kondisi ini jelas menimbulkan kerentanan serius dan rasa aman dan keadilan bagi seluruh pengguna jasa transportasi. Upaya peningkatan keamanan, pengawasan, serta penegakan hukum dalam transportasi umum menjadi hal yang mendesak untuk menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh pengguna jasa transportasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatis yuridis, bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di transportasi umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang nomor 13 tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai bentuk ketentuan untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban, namun efektivitasnya bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, penyedia layanan transportasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan sosialisasi yang berkelanjutan, transportasi umum yang aman dan bebas dari kekerasan seksual dapat terwujud.
Studi Kriminologi Terhadap Hukum Bagi Pihak Yang Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Guntara, Peter; Novia Maharani, Fitri; Rina Susanti, Destina
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Synergy
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.227

Abstract

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius yang secara langsung melanggar hak asasi manusia paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, penanganan perkara pembunuhan masih cenderung berorientasi pada pelaku, sementara korban dan keluarga korban sering kali belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban serta keluarga korban tindak pidana pembunuhan dari perspektif kriminologi dan viktimologi, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya dengan mengkaji peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mencakup perlindungan fisik dan psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta pemberian kompensasi dan restitusi. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya dan anggaran LPSK, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak korban, serta paradigma sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada pelaku. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran LPSK, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta pergeseran paradigma menuju sistem peradilan yang berorientasi pada pemulihan korban (victim-centered justice) guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
TANTANGAN DAN STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENANGANI DISINFORMASI DIGITAL DAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA Peter Guntara
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 15 No 1 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v15i1.5391

Abstract

Disinformasi digital merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin mengkhawatirkan di era informasi. Di tengah maraknya penggunaan media sosial sebagai sumber utama informasi masyarakat, penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian dinilai semakin sulit untuk dikendalikan. Disinformasi digital saat ini tidak hanya menjadi persoalan di wilayah perkotaan, tetapi juga telah masuk dan marak terjadi di tingkat desa. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk tantangan dan menemukan strategi pemerintah desa dalam menangani disinformasi digital dan kejahatan siber yang ada di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dengan hasil yakni bahwa masyarakat desa masih kurang dalam kemampuan cukup untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang menyesatkan, mudah terpengaruh serta keterbatasan akses terhadap sumber informasi yang benar. Strategi Desa CERDIK dirancang sebagai solusi inovatif berbasis nilai lokal dan kontrol sosial untuk mencegah serta memitigasi penyebaran disinformasi secara berkelanjutan.
LEGAL REVIEW OF WOMEN'S REPRODUCTIVE HEALTH RIGHTS IN LOVE RELATIONSHIPS WITHOUT MARRIAGE Nency Ayu Lianawati; Aris Prio Agus Santoso; Peter Guntara
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 2 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/hkfr0660

Abstract

The right to reproductive health is a human right guaranteed by various regulations in Indonesia. However, the implementation of this right often faces obstacles, particularly for women in unmarried relationships. This group often experiences limited access to services, discrimination, and social stigma, which worsens physical and psychological conditions. Therefore, this research is crucial to examine the alignment between legal guarantees and practices in the field. This research uses the following method:normative juridical with a statutory regulatory approach. The analysis focuses on Law No. 17 of 2023 concerning Health, Law No. 4 of 2024 on the Well-Being of Mothers and Children, PP No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health, as well as Minister of Health Regulation No. 2 of 2025 concerning the Implementation of Reproductive Health Efforts. The study results show that women, including those in unmarried relationships, are legally entitled to quality, safe, and discrimination-free reproductive health services. However, respondents have not fully accessed formal health services, including education, counseling, and medical support. Support is primarily obtained from family and religious institutions. The biggest barriers lie in social stigma and discrimination, which negatively impact respondents' mental and social health.
Studi Kriminologi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Guntara, Peter; Rohmah, Fayza Galih Nur; Kusumaningtyas, Mahageng; Saputro, M Susilo Agung
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.767

Abstract

Drug abuse in Indonesia is a complex form of crime influenced by structural, social, and psychological factors. This article analyzes the role of criminological theory in formulating strategies to combat drug crimes based on a literature review and empirical findings in the Case Study of Drug Abuse in Kolaka Regency, which shows a dominant pattern of methamphetamine use triggered by social interactions and weak social control. The theory of association differentiation explains that behavior is learned through social interaction, while the theory of social control emphasizes that deviance increases when social ties weaken. Labeling theory provides an understanding of stigma that increases recidivism, making a rehabilitative approach more effective than a punitive one. The implementation of criminological theory is seen in the establishment of Desa Bersinar by the Kolaka National Narcotics Agency (BNNK) as a preventive measure, as well as surveillance, undercover buying, and controlled delivery techniques by the Narcotics Unit as repressive measures. The results of the study show that the integration of criminological theory into countermeasure policies through prevention, rehabilitation, and proportional law enforcement is more effective than a purely repressive approach, and confirms that criminological theory plays a role as a practical instrument in formulating strategies for countering narcotics crimes in Indonesia.
PELINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH SAKIT ATAS PEMBUKAAN DATA REKAM MEDIS MELALUI APLIKASI SATU SEHAT Susy Putri Wihadi; Peter Guntara; Triyanto Agung Praptono Wibowo
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah sakit dan pemerintah bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran kebocoran data pribadi pasin khususnya yang tercatat dalam system rekam medis elektronik melalui aplikasi SatuSehat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative atau biasa disebut sebagai pendekatan undang-undang dan konseptual. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa jika data rekam medis elektronik pasien bocor, maka rumah sakit dapat menghadapi 3 (tiga) jenis tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab hukum perdata yang memungkinkan pasien untuk menuntut rumah sakit ganti kerugian, tanggung jawab hukum pidana yang didasarkan pada prinsip kesalahan dan jika terbukti bersalah karena mengakibatkan terjadinya kebocoran data rekam medis dapat mengakibatkan denda dan hukuman penjara bagi administrator rumah sakit, dan sebagai pengontrol data pribadi pasien, rumah sakit dapat menghadapi konsekuensi administrative seperti denda, penangguhan operasi, penghentian akses ke system elektronik dan/atau penghapusan dari dafta PSE. Sementara bagi rumah sakit terdapat 2 (dua) aspek pelindungan legislative yang diberikan dari pemerintah mengenai risiko pengungkapan informasi pasien dalam catatan rekam medis elektronik, berupa Tindakan pencegahan dan Tindakan hukuman. Rumah sakit dilindungi oleh Pasal 191 Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam kategori pelindungan pencegahan, sementara yang terlibat dalam penyelesaian sengketa koersif dapat menghadapi denda, sanksi dan hukuman penjara.