Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Collegium Studiosum Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Penelitian Serambi Hukum Sanskara Hukum dan HAM West Science Law and Human Rights Management Studies and Business Journal Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies Synergy: Journal of Collaborative Sciences
Guntara, Peter
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Sexual Violence in Public Spaces: A Criminological Study of Social and Cultural Factors Guntara, Peter; Pangesti, Trias; Agista, Yessa Ayu
West Science Law and Human Rights Vol. 4 No. 01 (2026): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v4i01.2512

Abstract

Sexual violence in public spaces continues to increase in both physical and digital spaces. This study aims to analyze the social and cultural factors that influence the occurrence of sexual violence and assess the implementation of law enforcement through a normative juridical approach. Using primary legal materials such as the TPKS Law, the Criminal Code, and sectoral regulations, as well as secondary legal materials such as criminology literature and academic studies, this study found that sexual violence in public spaces is influenced by the dominance of patriarchal culture, the normalization of aggressive sexual behavior, the practice of victim blaming, the weakness of the public space surveillance system, and the limitations of institutional responses. From a legal perspective, the TPKS Law provides a comprehensive legal basis for the prevention and handling of sexual violence, including reporting mechanisms, victim-friendly investigations, evidence-based electronic evidence, and victim recovery. However, its implementation still faces structural obstacles such as a lack of gender education, a lack of gender-responsive policies in public institutions, and a social culture that tolerates violence. These findings underscore the need for a holistic prevention strategy that combines law enforcement, gender education, strengthening the design of public spaces, and cultural change campaigns to create safe and gender-equitable public spaces.  
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transportasi Umum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Guntara, Peter; Kurniastuti, Devi Fahwi; Wardoyo, Nanda Puspitasari
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Synergy
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.149

Abstract

Pelecehan seksual kini menjadi fenomena yang meresahkan karena dapat terjadi di berbagai ruang publik, termasuk transportasi umum tempat yang seharusnya menjadi sarana aman dan nyaman bagi masyarakat. Ironisnya, ruang yang dirancang untuk mobilitas justru berubah menjadi ruang yang rawan bagi keselamatan dan martabat penumpang, terutama perempuan dan anak. Tingginya kasus pelecehan seksual di transportasi umum menunjukkan bahwa aspek keamanan dan perlindungan hukum masih belum optimal. Kondisi ini jelas menimbulkan kerentanan serius dan rasa aman dan keadilan bagi seluruh pengguna jasa transportasi. Upaya peningkatan keamanan, pengawasan, serta penegakan hukum dalam transportasi umum menjadi hal yang mendesak untuk menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh pengguna jasa transportasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatis yuridis, bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di transportasi umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang nomor 13 tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai bentuk ketentuan untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban, namun efektivitasnya bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, penyedia layanan transportasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan sosialisasi yang berkelanjutan, transportasi umum yang aman dan bebas dari kekerasan seksual dapat terwujud.
Studi Kriminologi Terhadap Hukum Bagi Pihak Yang Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Guntara, Peter; Novia Maharani, Fitri; Rina Susanti, Destina
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Synergy
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.227

Abstract

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius yang secara langsung melanggar hak asasi manusia paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, penanganan perkara pembunuhan masih cenderung berorientasi pada pelaku, sementara korban dan keluarga korban sering kali belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban serta keluarga korban tindak pidana pembunuhan dari perspektif kriminologi dan viktimologi, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya dengan mengkaji peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mencakup perlindungan fisik dan psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta pemberian kompensasi dan restitusi. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya dan anggaran LPSK, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak korban, serta paradigma sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada pelaku. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran LPSK, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta pergeseran paradigma menuju sistem peradilan yang berorientasi pada pemulihan korban (victim-centered justice) guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
Studi Kriminologi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Guntara, Peter; Rohmah, Fayza Galih Nur; Kusumaningtyas, Mahageng; Saputro, M Susilo Agung
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.767

Abstract

Drug abuse in Indonesia is a complex form of crime influenced by structural, social, and psychological factors. This article analyzes the role of criminological theory in formulating strategies to combat drug crimes based on a literature review and empirical findings in the Case Study of Drug Abuse in Kolaka Regency, which shows a dominant pattern of methamphetamine use triggered by social interactions and weak social control. The theory of association differentiation explains that behavior is learned through social interaction, while the theory of social control emphasizes that deviance increases when social ties weaken. Labeling theory provides an understanding of stigma that increases recidivism, making a rehabilitative approach more effective than a punitive one. The implementation of criminological theory is seen in the establishment of Desa Bersinar by the Kolaka National Narcotics Agency (BNNK) as a preventive measure, as well as surveillance, undercover buying, and controlled delivery techniques by the Narcotics Unit as repressive measures. The results of the study show that the integration of criminological theory into countermeasure policies through prevention, rehabilitation, and proportional law enforcement is more effective than a purely repressive approach, and confirms that criminological theory plays a role as a practical instrument in formulating strategies for countering narcotics crimes in Indonesia.
Co-Authors Agista, Yessa Ayu Albaiti, Maemunah Syarifah Aris Prio Agus Santoso Buwana, Sudibyo Aji Narendra Dewi, Seroja Kusuma Evi Elisanti, Evi Handayani, Rini DP Hantoro, Setyo Harmastuti, Primadia Putri Irwan Irwan Kurniastuti, Devi Fahwi Kusumaningtyas, Mahageng Liani, Feti Mahroni, Mahroni Maryani, Rika Novia Maharani, Fitri Nusantara, Raden Daru Fajar Pangesti, Trias Putra, Calvin Andika Rina Susanti, Destina Rohmah, Fayza Galih Nur Santoso, Aris Prio Saputro, M Susilo Agung Siregar, Rahmad Ramadhan Wardoyo, Nanda Puspitasari