Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS) OLEH PEMPROV DKI JAKARTA DALAM KAITANNYA DENGAN GANGGUAN KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS) DI DKI JAKARTA Hadi Ramadhan, Luqman; Laela, Sofa
Journal Evidence Of Law Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v1i3.98

Berdasarkan Global Status Report on Alcohol and Health 2014, dari 241.000.000 orang penduduk Indonesia, prevalensi gangguan karena penggunaan alkohol adalah 0,8% dan prevalensi ketergantungan alkohol adalah 0,7%, yang berarti apabila angka tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka sebanyak 1.928.000 orang penduduk Indonesia mengalami gangguan karena penggunaan alkohol dan sebanyak 1.180.900 orang penduduk Indonesia mengalami ketergantungan alkohol. Resiko mengkonsumsi minuman keras bukan hanya menimbulkan masalah kesehatan, namun juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Penyusunan Jurnal ini merumuskan permasalahan mengenai upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan peredaran miras dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Adapun upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan peredaran miras adalah melakukan razia terhadap peredaran miras illegal, melakukan penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan aturan, memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat dan menggalakkan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari pesta miras, serta mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2014. Dalam upaya pengendalian peredaran minuman keras, Pemprov DKI Jakarta mengalami beberapa hambatan, diantaranya sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada penjual minuman keras illegal yang tidak memberikan efek jera karena belum adanya peraturan yang secara spesifik memberikan hukuman atau sanksi yang tegas dan kurangnya peran serta kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi minuman keras.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH TENAGA KERJA ASING (STUDI PUTUSAN NOMOR 038K/PDT.SUS/2011) Laela, Sofa
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.399

Hak untuk memutus kontrak kerja memang bukan hanya dimiliki oleh pengusaha, namun juga dimiliki oleh pekerja, termasuk tenaga kerja asing. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemberi kerja atas pemutusan hubungan kerja sepihak oleh tenaga kerja asing dan kendala dalam pelaksanaan eksekusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam putusan Nomor 038K/PDT.SUS/2011, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah dilaksanakan tahapannya oleh pihak pemberi kerja sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu dimulai dengan upaya bipartit dilanjutkan dengan upaya tripartit melalui mediasi, kemudian melalui upaya gugatan ke pengadilan hubungan industrial dan berlanjut ke Mahkamah Agung. Namun, pelaksanaan eksekusinya terkendala oleh beberapa hal berkaitan dengan izin tinggal tenaga kerja asing yang terbatas dan tidak adanya harta yang dapat disita.

Analisis Yuridis Atas Implementasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas Di Indonesia Desi, Natasya; Laela, Sofa
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.525

Pelaksanaan kebijakan pelaporan pemilik manfaat korporasi atau disebut beneficial ownership di Indonesia merupakan hal yang baru untuk diterapkan dan memainkan peran penting dalam mencegah berbagai tindak pidana keuangan termasuk tindak pidana pencucian uang serta melacak maupun mencegah aktivitas pendanaan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana implementasi penerapan kebijakan pelaporan pemilik manfaat oleh Perseroan Terbatas dilakukan di Indonesia, dan penerapan sanksi bagi Perseroan Terbatas yang tidak mematuhi ketentuan mengenai ketentuan pelaporan pemilik manfaat. Penelitian ini dibuat dengan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan penelitian hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekunder yang mencakup buku, jurnal ilmiah serta hasil penelitian akademik yang relevan dengan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Bahwa instansi yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan pengawasan pemilik manfaat adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menerima serta mengelola data pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan Terbatas, dan terdapat sanksi yang dapat diterapkan apabila Perseroan Terbatas tidak melaksanakan ketentuan pelaporan pemilik manfaat dengan baik. Namun berdasarkan temuan, terdapat kekurangan yang sangat signifikan jika kita dibandingkan ketentuan yang di rekomendasikan oleh Financial Action Task Force, di mana negara anggota diminta memiliki langkah penerapan hukum pidana bagi Perseroan Terbatas yang melanggar pelaporan Pemilik Manfaat.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JKN BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA DEPOK Kafi, Achmad; Laela, Sofa
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8225

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional. Dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Prinsipnya adalah kesehatan sebagai hak setiap manusia, dan kewajiban negara memenuhi hak tersebut. Dengan demikian maka pemerintah memiliki tujuan untuk memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Upaya yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan diterbitkannya UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS adalah merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tersebut, yaitu melalui BPJS Kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna JKN BPJS Kesehatan di RSUD Kota Depok serta faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pengguna BPJS telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun masih terdapat pelayanan yang menurut pengguna BPJS Kesehatan belum maksimal dalam penerapannya, sehingga dilakukan upaya-upaya perlindungan hukum preventif dan represif oleh RSUD Kota Depok untuk memenuhi hak-hak pasien pengguna JKN BPJS Kesehatan. Faktor penghambat pasien dalam menerima perlindungan hukum meliputi faktor internal dari SDM dan fasilitas rumah sakit dan faktor eksternal adalah pasien yang tidak melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh BPJS Kesehatan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan dan syarat-syarat yang diperlukan, serta tagihan yang tidak dibayar oleh peserta BPJS sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Digital Transformation In Handling Sexual Violence In Higher Education Institutions Heliany, Ina; Windiyastuti , Feny; Laela, Sofa
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2502

This study aims to analyze the implementation of digital transformation in addressing sexual violence cases within higher education institutions by emphasizing the role of protection and assistance task forces through a feminist policy perspective. The research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews, observations, and document reviews. The data were analyzed using a thematic approach to identify patterns, challenges, and opportunities for strengthening digital-based reporting and assistance mechanisms. The findings indicate that the existence of digital reporting systems contributes to improved accessibility and confidentiality for victims, yet still faces obstacles in terms of outreach, human resources, and technological sustainability. The role of the task force is proven to be crucial in ensuring victim-centered assistance, although capacity building and institutional support remain necessary for optimal system performance. Overall, digital transformation has the potential to serve as a strategic instrument in creating a safe, just, and responsive college environment for victims.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Makar di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Wicaksono, Adito; Laela, Sofa
Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2024): DECISIO
Publisher : LPPM Iblam School of Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/decisio.v1i2.16

The enforcement of criminal law against treason in Aceh remains a complex issue due to its legal, social, cultural, and political dimensions. The broad interpretation of treason under Indonesia's Penal Code, particularly Articles 87, 104, 106, 107, and 110, often leads to concerns about human rights violations, particularly in the context of freedom of expression. This study examines the implementation of treason laws in Aceh and its compatibility with human rights principles. The research highlights the challenges faced by law enforcement in maintaining national security while ensuring the protection of civil liberties. A qualitative normative legal research method was used, analyzing primary legal sources such as legislation and court rulings, complemented by secondary sources like legal literature and previous studies. Data collection was conducted through an extensive literature review with qualitative descriptive analysis applied to interpret the findings. The results indicate that the enforcement of treason laws in Aceh is often inconsistent and lacks sensitivity to the region’s historical and cultural context. A strict and repressive approach has led to public distrust in law enforcement and hindered reconciliation efforts. The study underscores the need for legal reforms, including clearer definitions of treason and improved judicial transparency. It also recommends a more inclusive, human-rights-based approach in law enforcement to maintain national stability while respecting fundamental freedoms.

Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Mahaputra, I Nyoman Trisna Wahyu; Laela, Sofa
Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 1 (2025): DECISIO
Publisher : LPPM Iblam School of Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/decisio.v2i1.22

Corruption involving state officials remains a critical issue in Indonesia, significantly undermining public trust and national development. Despite the existence of anti-corruption regulations, many officials exploit legal loopholes, resulting in ineffective law enforcement. The complexity of Indonesia’s criminal justice system, coupled with political interference, often hampers the prosecution of corrupt officials. Thus, analyzing the legal accountability of state officials in corruption cases is crucial to strengthening legal enforcement mechanisms. This study employs a qualitative research method with a normative legal approach, focusing on the analysis of statutory regulations and judicial decisions. Data collection is conducted through a comprehensive literature review, including primary legal sources such as laws, court rulings, and secondary references like academic journals and legal commentaries. The findings indicate that legal accountability for corrupt state officials encompasses three main aspects: criminal, civil, and administrative liability. However, the effectiveness of Indonesia’s criminal justice system remains questionable due to inconsistent law enforcement, lack of institutional coordination, and the influence of political power. The research highlights the necessity for legal reform, particularly in strengthening institutional independence and public participation in corruption eradication. Strengthening transparency and accountability within the judiciary is essential to ensure that corrupt officials receive appropriate sanctions and to restore public confidence in the legal system.

Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Lone-Wolf Terrorism dan Tantangan dalam Penegakan Hukumnya Pasha, M. Akendra; Laela, Sofa
Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 1 (2025): DECISIO
Publisher : LPPM Iblam School of Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/decisio.v2i1.23

Lone-wolf terrorism has become an increasingly significant threat due to its unpredictable nature and the difficulty in detecting perpetrators before they commit acts of terror. Unlike organized terrorist groups, lone-wolf terrorists operate independently, making it challenging for law enforcement to identify early warning signs. The rise of digital platforms has further facilitated self-radicalization, allowing individuals to adopt extremist ideologies without direct contact with terrorist networks. This phenomenon presents legal and security challenges that require an adaptive criminal law approach. This study employs a qualitative method with a normative legal approach, focusing on regulatory analysis and the interpretation of legal norms in current practices. Data collection is conducted through literature review, utilizing primary legal sources such as laws and court decisions, as well as secondary sources like academic journals and previous research. The findings indicate that while Indonesian criminal law provides a legal foundation for countering terrorism, it faces significant obstacles in addressing lone-wolf terrorism. Challenges include difficulties in early identification, limited evidence collection, and legal gaps in dealing with individuals who show signs of radicalization but have yet to commit crimes. Strengthening preventive legal frameworks, integrating advanced technology in monitoring radicalization patterns, and enhancing inter-agency cooperation are crucial steps to improving law enforcement effectiveness against lone-wolf terrorism. The study highlights the need for a balanced legal strategy that ensures national security without compromising human rights.

Perspektif Kriminologi terhadap Kejahatan Seksual Anak dan Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia Azzahra, Musrinah; Laela, Sofa
Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2025): DECISIO
Publisher : LPPM Iblam School of Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/decisio.v2i2.31

Child sexual crimes are a serious issue that continues to rise in Indonesia, with perpetrators often coming from the victim's closest environment, such as teachers, neighbors, or even family members. This crime has severe consequences, including physical, psychological, and social impacts that hinder the victim's recovery and reintegration into society. To address this issue, the Indonesian government has implemented chemical castration as an additional punishment under Law No. 17 of 2016. However, the effectiveness of chemical castration remains debated, particularly regarding its long-term impact and ethical implications.This study employs a qualitative method with a normative legal approach, focusing on the analysis of regulations and legal interpretations in practice. Data were collected through a comprehensive literature review, including primary sources such as laws and court rulings, as well as secondary sources like academic journals and prior research. The findings indicate that child sexual crimes are influenced by psychological, social, and economic factors, requiring a multidisciplinary approach for prevention. While chemical castration may reduce recidivism by suppressing testosterone levels, its psychological impact on perpetrators and ethical concerns limit its effectiveness. Furthermore, alternative approaches such as psychological rehabilitation and cognitive behavioral therapy (CBT) have shown greater long-term success. Strengthening the legal system and enhancing public education on sexual violence prevention are crucial to reducing the prevalence of child sexual crimes.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA HUNIAN TERHADAP PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH HUNIAN APARTEMEN Laela, Sofa; Rakasiwi, Galih
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Fulfilling the housing needs for foreign nationals in Indonesia is not only limited to houses on the ground but also regular houses such as apartments. In the context of the supervisory function of the presence of foreigners in Indonesia who live in apartments, it is necessary to have the participation of apartment dwelling managers in assisting the government by providing reports on their whereabouts. The problem in this research is how is the legal responsibility of residential managers in reporting the presence of foreigners living in apartment dwellings and what are the legal sanctions for apartment dwelling managers who do not report the presence of foreigners living in apartment dwellings. The problem approach in this study was carried out using a normative and empirical juridical approach. The results of the study stated that the mechanism for managing residence permits for foreign nationals in apartment dwellings was carried out with rules that had been made by the apartment dwelling managers themselves but still had to coordinate with relevant agencies, namely companies where foreigners work and also with the local government, especially the immigration authorities. Meanwhile, regarding the sanctions for apartment dwelling managers who do not report the presence of foreigners living in their apartment dwellings, Article 117 of Law Number 6 of 2011 concerning immigration.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search