Articles
<![CDATA[PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS) OLEH PEMPROV DKI JAKARTA DALAM KAITANNYA DENGAN GANGGUAN KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS) DI DKI JAKARTA ]]>
<![CDATA[Hadi Ramadhan, Luqman]]>;
<![CDATA[Laela, Sofa]]>
<![CDATA[ Journal Evidence Of Law Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jel.v1i3.98
<![CDATA[Berdasarkan Global Status Report on Alcohol and Health 2014, dari 241.000.000 orang penduduk Indonesia, prevalensi gangguan karena penggunaan alkohol adalah 0,8% dan prevalensi ketergantungan alkohol adalah 0,7%, yang berarti apabila angka tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka sebanyak 1.928.000 orang penduduk Indonesia mengalami gangguan karena penggunaan alkohol dan sebanyak 1.180.900 orang penduduk Indonesia mengalami ketergantungan alkohol. Resiko mengkonsumsi minuman keras bukan hanya menimbulkan masalah kesehatan, namun juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Penyusunan Jurnal ini merumuskan permasalahan mengenai upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan peredaran miras dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Adapun upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan peredaran miras adalah melakukan razia terhadap peredaran miras illegal, melakukan penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan aturan, memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat dan menggalakkan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari pesta miras, serta mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2014. Dalam upaya pengendalian peredaran minuman keras, Pemprov DKI Jakarta mengalami beberapa hambatan, diantaranya sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada penjual minuman keras illegal yang tidak memberikan efek jera karena belum adanya peraturan yang secara spesifik memberikan hukuman atau sanksi yang tegas dan kurangnya peran serta kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi minuman keras.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH TENAGA KERJA ASING (STUDI PUTUSAN NOMOR 038K/PDT.SUS/2011) ]]>
<![CDATA[Laela, Sofa]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v4i2.399
<![CDATA[Hak untuk memutus kontrak kerja memang bukan hanya dimiliki oleh pengusaha, namun juga dimiliki oleh pekerja, termasuk tenaga kerja asing. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemberi kerja atas pemutusan hubungan kerja sepihak oleh tenaga kerja asing dan kendala dalam pelaksanaan eksekusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam putusan Nomor 038K/PDT.SUS/2011, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah dilaksanakan tahapannya oleh pihak pemberi kerja sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu dimulai dengan upaya bipartit dilanjutkan dengan upaya tripartit melalui mediasi, kemudian melalui upaya gugatan ke pengadilan hubungan industrial dan berlanjut ke Mahkamah Agung. Namun, pelaksanaan eksekusinya terkendala oleh beberapa hal berkaitan dengan izin tinggal tenaga kerja asing yang terbatas dan tidak adanya harta yang dapat disita.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Atas Implementasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Desi, Natasya]]>;
<![CDATA[Laela, Sofa]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v4i3.525
<![CDATA[Pelaksanaan kebijakan pelaporan pemilik manfaat korporasi atau disebut beneficial ownership di Indonesia merupakan hal yang baru untuk diterapkan dan memainkan peran penting dalam mencegah berbagai tindak pidana keuangan termasuk tindak pidana pencucian uang serta melacak maupun mencegah aktivitas pendanaan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana implementasi penerapan kebijakan pelaporan pemilik manfaat oleh Perseroan Terbatas dilakukan di Indonesia, dan penerapan sanksi bagi Perseroan Terbatas yang tidak mematuhi ketentuan mengenai ketentuan pelaporan pemilik manfaat. Penelitian ini dibuat dengan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan penelitian hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekunder yang mencakup buku, jurnal ilmiah serta hasil penelitian akademik yang relevan dengan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Bahwa instansi yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan pengawasan pemilik manfaat adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menerima serta mengelola data pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan Terbatas, dan terdapat sanksi yang dapat diterapkan apabila Perseroan Terbatas tidak melaksanakan ketentuan pelaporan pemilik manfaat dengan baik. Namun berdasarkan temuan, terdapat kekurangan yang sangat signifikan jika kita dibandingkan ketentuan yang di rekomendasikan oleh Financial Action Task Force, di mana negara anggota diminta memiliki langkah penerapan hukum pidana bagi Perseroan Terbatas yang melanggar pelaporan Pemilik Manfaat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JKN BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA DEPOK ]]>
<![CDATA[Kafi, Achmad]]>;
<![CDATA[Laela, Sofa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/publika.v11i1.8225
<![CDATA[Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional. Dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Prinsipnya adalah kesehatan sebagai hak setiap manusia, dan kewajiban negara memenuhi hak tersebut. Dengan demikian maka pemerintah memiliki tujuan untuk memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Upaya yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan diterbitkannya UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS adalah merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tersebut, yaitu melalui BPJS Kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna JKN BPJS Kesehatan di RSUD Kota Depok serta faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pengguna BPJS telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun masih terdapat pelayanan yang menurut pengguna BPJS Kesehatan belum maksimal dalam penerapannya, sehingga dilakukan upaya-upaya perlindungan hukum preventif dan represif oleh RSUD Kota Depok untuk memenuhi hak-hak pasien pengguna JKN BPJS Kesehatan. Faktor penghambat pasien dalam menerima perlindungan hukum meliputi faktor internal dari SDM dan fasilitas rumah sakit dan faktor eksternal adalah pasien yang tidak melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh BPJS Kesehatan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan dan syarat-syarat yang diperlukan, serta tagihan yang tidak dibayar oleh peserta BPJS sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.]]>
<![CDATA[Digital Transformation In Handling Sexual Violence In Higher Education Institutions ]]>
<![CDATA[Heliany, Ina]]>;
<![CDATA[Windiyastuti , Feny]]>;
<![CDATA[Laela, Sofa]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2502
<![CDATA[This study aims to analyze the implementation of digital transformation in addressing sexual violence cases within higher education institutions by emphasizing the role of protection and assistance task forces through a feminist policy perspective. The research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews, observations, and document reviews. The data were analyzed using a thematic approach to identify patterns, challenges, and opportunities for strengthening digital-based reporting and assistance mechanisms. The findings indicate that the existence of digital reporting systems contributes to improved accessibility and confidentiality for victims, yet still faces obstacles in terms of outreach, human resources, and technological sustainability. The role of the task force is proven to be crucial in ensuring victim-centered assistance, although capacity building and institutional support remain necessary for optimal system performance. Overall, digital transformation has the potential to serve as a strategic instrument in creating a safe, just, and responsive college environment for victims.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Makar di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Wicaksono, Adito]]>;
<![CDATA[Laela, Sofa]]>
<![CDATA[ Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2024): DECISIO ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Iblam School of Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/decisio.v1i2.16
<![CDATA[The enforcement of criminal law against treason in Aceh remains a complex issue due to its legal, social, cultural, and political dimensions. The broad interpretation of treason under Indonesia's Penal Code, particularly Articles 87, 104, 106, 107, and 110, often leads to concerns about human rights violations, particularly in the context of freedom of expression. This study examines the implementation of treason laws in Aceh and its compatibility with human rights principles. The research highlights the challenges faced by law enforcement in maintaining national security while ensuring the protection of civil liberties. A qualitative normative legal research method was used, analyzing primary legal sources such as legislation and court rulings, complemented by secondary sources like legal literature and previous studies. Data collection was conducted through an extensive literature review with qualitative descriptive analysis applied to interpret the findings. The results indicate that the enforcement of treason laws in Aceh is often inconsistent and lacks sensitivity to the region’s historical and cultural context. A strict and repressive approach has led to public distrust in law enforcement and hindered reconciliation efforts. The study underscores the need for legal reforms, including clearer definitions of treason and improved judicial transparency. It also recommends a more inclusive, human-rights-based approach in law enforcement to maintain national stability while respecting fundamental freedoms.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA HUNIAN TERHADAP PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH HUNIAN APARTEMEN ]]>
<![CDATA[Laela, Sofa]]>;
<![CDATA[Rakasiwi, Galih]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (501.976 KB)
|
DOI: 10.52249/ilr.v1i3.27
<![CDATA[Fulfilling the housing needs for foreign nationals in Indonesia is not only limited to houses on the ground but also regular houses such as apartments. In the context of the supervisory function of the presence of foreigners in Indonesia who live in apartments, it is necessary to have the participation of apartment dwelling managers in assisting the government by providing reports on their whereabouts. The problem in this research is how is the legal responsibility of residential managers in reporting the presence of foreigners living in apartment dwellings and what are the legal sanctions for apartment dwelling managers who do not report the presence of foreigners living in apartment dwellings. The problem approach in this study was carried out using a normative and empirical juridical approach. The results of the study stated that the mechanism for managing residence permits for foreign nationals in apartment dwellings was carried out with rules that had been made by the apartment dwelling managers themselves but still had to coordinate with relevant agencies, namely companies where foreigners work and also with the local government, especially the immigration authorities. Meanwhile, regarding the sanctions for apartment dwelling managers who do not report the presence of foreigners living in their apartment dwellings, Article 117 of Law Number 6 of 2011 concerning immigration.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.07/2022 ]]>
<![CDATA[Laela, Sofa]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v3i3.181
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dalam menyelesaikan masalah dengan debitor dan mengetahui bagaimana perjanjian kredit dapat melindungi kreditor dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa peran OJK adalah sebagai pihak yang memberikan saran dan arahan untuk penyelesaian melalui LAPS. Perlindungan bagi kreditor terletak pada perjanjian kredit yang disertai dengan perikatan jaminan yang harus dibuat oleh kreditor sesuai UU yang berlaku agar kreditor dapat melakukan hak preferencenya atas jaminan yang dijadikan agunan. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian kredit, Bank sebagai Kreditor selain memperhatikan ketentuan yang ada pada POJK Nomor 6/POJK.07/2022, juga harus memasukkan klausula yang terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata serta menerapkan prinsip 5C sebagai penilaian awal calon debitor]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING ]]>
<![CDATA[Laela, Sofa]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v2i2.255
<![CDATA[Modernisasi pelayanan transaksi keuangan telah melahirkan teknologi pelayanan transaksi pinjam meminjam melalui sebuah platform (fintech P2P Lending) yang pelaksanaannya berbeda dengan kredit melalui bank konvensional. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum penyelenggara P2P Lending sebagai pelaku usaha dalam kegiatan P2P Lending dan perlindungan hukum bagi penyelenggara apabila timbul sengketa dalam pinjam meminjam online yang terjadi ketika pihak debitur gagal bayar maupun ketika pihak kreditur melakukan penagihan dengan cara melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pasal 18 POJK No.77/POJK.01/2016 menyatakan kedudukan penyelenggara adalah merupakan perantara antara pengguna P2P Lending dan merupakan perjanjian pemberian kuasa dari pemberi pinjaman. Perlindungan hukum preventif dan represif dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa antara penyelenggara dengan pengguna P2P Lending. Sebagai mitigasi risiko, maka iktikad baik dari para pihak sangat penting dalam pelaksanaan P2P Lending.]]>
<![CDATA[Pertimbangan dalam Penerapan Penangkapan oleh Kepolisian: Refleksi terhadap Prinsip Hak Asasi Manusia dan Error in Persona ]]>
<![CDATA[Dani, Irvan]]>;
<![CDATA[Yuwafi, Rani]]>;
<![CDATA[Laela, Sofa]]>;
<![CDATA[Guntari, Titiek]]>
<![CDATA[ Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Neolectura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1457
<![CDATA[Dalam proses pembangunan ekonomi sebuah negara, hukum memainkan peran kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Aspek hukum menjadi sorotan karena ketidakoptimalan regulasi hukum dan performa aparat hukum dapat menyebabkan ketidakstabilan. Sistem hukum nasional harus diakar pada Pancasila dan UUD 1945 dan mencakup pengembangan substansi hukum, peningkatan kualitas aparatur hukum, serta infrastruktur. Hukum harus ditegakkan dengan tegas, jelas, namun dengan pendekatan humanis, didasari prinsip keadilan dan kebenaran. Ini penting untuk meningkatkan kedisiplinan nasional dan mendukung pembangunan. Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif berdasarkan metode hukum normatif. Sumber data meliputi informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Studi ini difokuskan pada literatur dengan pendekatan berorientasi pada statuta untuk menyelidiki aturan yang relevan dengan topik hukum. Berdasarkan KUHAP, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menahan individu yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Ada korelasi antara penahanan dan penangkapan. Meskipun KUHAP memberikan panduan jelas tentang kewenangan kepolisian, masih ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penangkapan yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia. Kesalahan tangkapan oleh kepolisian menjadi sorotan, dan integritas lembaga penegak hukum perlu diperkuat untuk menghindari pelanggaran HAM.]]>
