Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Anayasa
M. Zamroni, M. Zamroni
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KONTROVERSI ASAS PEMBUKTIAN PASAL 252 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU MENYATAKAN DIRINYA BERKEKUATAN GHAIB Santoso, Hardi Anugrah; Sutomo, Sutomo; Miarsa, Fajar Rachmad Dwi; M. Zamroni, M. Zamroni
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 (2023): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i1.241

Abstract

Pentingnya penelitian ini memiliki tujuan yaitu: membahas permasalahan pada pembuktian pasal santet. Dimana dalam pengaturan terkait pembuktian dinilai tidak mampu menjawab berbagai permasalahan jika terjadi delik yang berhubungan dengan perbuatan demikian. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, Soerjono Soekanto menyampaikan berikut ini kajian objek-objek yang bersumber dari bentuk penelitian hukum normatif yang dimaksud: 1) penelitian berkaitan dengan asas hukum; 2) Penelitian yang berkaitan dengan sistematika hukum; 3) Meningkatnya nilai hukum karena adanya sinkronisasi taraf, baik secara horizontal maupun vertikalisasi hukum; 4) Penelitian nilai hukum sejarah; dan 5) Penelitian nilai hukum perbandingan. penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu: Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual dan Pendekatan Historis. Santet adalah suatu perbuatan ghaib yang merugikan orang lain yang menjadi korban. Keresahan masyarakat terhadap perbutan tersebut membuat pemerintah melakukan penambahan pasal dalam undang-undang hukum pidana tahun 2023. Namun penambahan pasal tersebut menjadikan permasalahan dalam hal pembuktiannya. Pada dasarnya kejadian ghaib sangat sulit untuk dibuktikan. Faktor penyebabnya adalah perbuatan tersebut tidak kasat mata sehingga bisa menimbulkan manipulasi dalam hal pembuktian.
IMPLICATIONS AND CONSIDERATIONS OF THE NEW ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION LAW Purwono, Agus; M. Zamroni, M. Zamroni; Santoso, Hardi Anugrah; Miarsa, Fajar Rachmad Dwi
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2024): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i2.242

Abstract

Regarding regulations related to the electronic world, the purpose of this study is to link the law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) No. 1 of 2024 which is the second amendment to Law No. 11 of 2008. The emergence of various problems regarding the ambiguity of protection in the scope of ITE has caused the public to urge the government to revise it as soon as possible. The methodology used in this study is normative juridical type sourced from primary and secondary legal materials. With an approach through legislation (Statute Approach) and a historical approach (Historical Approach). The Law on Information and Electronic Transactions which was born in 2008 (ITE Law No. 11 of 2008) contains provisions governing the electronic realm. Apart from that, the ITE Law has many weaknesses that conclude multiple interpretations of the contents of the article. To overcome this, the government made the first revision contained in Law No. 19 of 2016. The emergence of controversy has not been able to answer the changes in the first change. So there are still articles that reap pros and cons in the form of interpretation. Among them are Article 27, Article 28, Article 29, and Article 36. So the government made a second revision contained in Law No. 1 of 2024.
PENERAPAN METODE MEDIASI DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO Sodik, Askar; M. Zamroni, M. Zamroni; Yahya, Dhofirul; Saputra, Beni
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 (2023): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i1.244

Abstract

Di Indonesia, metode penyelesaian sengketa alternatif yang disebut mediasi digunakan, khususnya di Pengadilan Agama Sidoarjo, yang mayoritas kasusnya melibatkan perceraian. Namun karena semakin banyaknya kasus perceraian, penulis ingin mengkaji efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebuah peraturan Mahkamah Agung yang dirancang untuk efektif menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih dan mengurangi jumlah perkara di pengadilan. Penulis menjelaskan rumusan permasalahan Hasil mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo menunjukkan bahwa tidak semua perceraian berakhir damai. Namun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan kini menjelaskan mengapa mediasi masih belum efektif sebagai cara menyelesaikan perkara perceraian. Peraturan ini memungkinkan peningkatan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian deskriptif menggunakan pendekatan yang menjelaskan aturan dan peristiwa yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian perpustakaan, yang melibatkan pencarian dan analisis bahan pustaka, merupakan langkah selanjutnya dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini. Penulis artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo telah berhasil mengatasi hambatan dalam proses mediasi; Namun perdamaian tidak dapat tercapai karena pihak-pihak yang berkonflik tidak mau berdamai.
Co-Authors Agus Purwono Beni Saputra Miarsa, Fajar Rachmad Dwi Santoso, Hardi Anugrah Sodik, Askar Sutomo Sutomo Yahya, Dhofirul