Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Generasi Muda Mengenai Konsekuensi Hukum dan Psikologis Kecanduan Judi Online Marpaung, Samuel; Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara; Damaryanti, Henny; Meligun, Welhelmus; Siswadi, Siswadi
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v4i2.377

Abstract

Peningkatan pravalensi judi online di kalangan generasi muda saat ini menjadi suatu isu yang sangat serius dan berdampak pada dimensi hukum dan psikologis. Aktivitas judi online tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif bagi kesehatan mental, termasuk psikologis penggunanya seperti kecanduan, stress dan depresi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan ini dilakukan guna memberikan penyuluhan hukum serta edukasi mengenai aspek hukum serta pemahaman tentang dampak psikologis yang ditimbulkan oleh judi online kepada generasi muda. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui rangkaian sesi penyulihan interaktif dan diskusi lepas yang dihadiri oleh salah satu kelompok remaja dan pemuda club basket di Kota Pontianak. Materi penyuluhan hukum ini mencakup mengenai dampak negatif dari permainan judi online, regulasi hukum terkait judi online, sanksi-sanksi hukuman bagi pelaku judi online baik pemain, pengelola maupun pihak yang mengfasilitasi serta dampak psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan masa depan individu yang terlibat dalam judi online. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi ceramah, diskusi kelompok dan simukasi kasus yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta secara aktif. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini. Hasil dari kegiatan ini menunjukan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsekuensi serta resiko hukum serta dampak psikologis yang akan dihadapi kemudian hari akibat judi online, serta perubahan pola pikir generasi muda untuk lebih waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh judi online. Setelah dilakukan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran hukum dan kesehatan psikologis di kalangan generasi , selain itu juga sebagai langkah preventif untuk mencegah meluasnya kasus mengenai judi online dikalangan remaja dan pemuda.
Analisis Komparatif Hukum Anti Monopoli Indonesia dan Malaysia: Perspektif Regulasi dan Implementasi Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara; Siswadi; Damaryanti, Henny; Meligun, Welhelmus; Marpaung, Samuel
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.833

Abstract

Instrumen hukum anti-monopoli, konsep peraturan hukum yang penting dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat, mencegah terjadinya praktik monopoli, serta melindungi kepentingan konsumen. Praktik monopoli dan tindakan anti-persaingan telah menjadi tantangan utama dalam menjaga keseimbangan pasar serta melindungi kepentingan konsumen. Indonesia dan Malaysia sebagai bagian dari negara ASEAN memiliki pendekatan yang berbeda dalam merancang kerangka hukum anti-monopoli. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif hukum anti-monopoli dari kedua negara ini dengan menitikberatkan kepada aspek regulasi dan implementasinya. Studi komperatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, serta Competition Act 2010 di Malaysia. Berdasarkan hasil kajian ini, meskipun tujuan terhadapnya adanya regulasi ini memiliki kesamaan dalam mencegah monopoli pasar dan menjaga persaingan usaha yang sehat, namun terdapat perbedaan fundamental yang ditemukan dalam struktur kelembagaan dan mekanisme penegakan hukum. Penelitian ini menyoroti perlu adanya dilakukan penguatan terhadap peraturan hukum anti-monopoli mengingat bahwa tantangan ekonomi global semakin meningkat ditambah lagi dengan keberadaan marketplace saat ini. Harmonisasi regulasi serta di ikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan hukum untuk meningkatkan efektivitas hukum anti-monopoli di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang bernilai signifikan bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika persaingan usaha di pasar global.
Understanding Customary Criminal Law in Indonesia Siswadi; Damaryanti, Henny; Astono, Agustinus; Meligun, Welhelmus
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1576

Abstract

  Hukum pidana adat di Indonesia berakar pada nilai-nilai komunal yang menempatkan hukum sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan kosmis. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang menekankan kepastian dan sanksi retributif, hukum pidana adat lebih berorientasi pada pemulihan, rekonsiliasi, dan harmoni. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman mendalam mengenai hukum pidana adat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan pemahaman mendalam mengenai hukum pidana adat di Indonesia. Dengan menggunakan metode empiris dan pendekatan sosiologis. Temuan menunjukkan bahwa sanksi pidana adat lebih menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pengembalian harmoni, misalnya melalui pembayaran adat dan ritual tertentu, daripada pada penghukuman individual. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang kini berkembang dalam hukum nasional. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal kodifikasi, legitimasi formal, dan relasi dengan hukum negara, hukum pidana adat tetap relevan sebagai sumber nilai keadilan yang berakar pada budaya, serta memperkaya sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik.
Pencegahan Stunting melalui Penguatan Pemahaman Hukum Perangkat Desa Siswadi; Damaryanti, Henny; Astono, Agustinus; Meligun, Welhelmus
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2: Desember (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v5i2.533

Abstract

Stunting merupakan persoalan struktural dalam pembangunan manusia yang mencerminkan kegagalan pemenuhan hak dasar anak dan menuntut peran aktif pemerintahan desa sebagai garda terdepan kebijakan publik. Namun, peran strategis tersebut kerap belum didukung oleh pemahaman hukum perangkat desa yang memadai, sehingga pencegahan stunting cenderung dijalankan secara administratif dan jangka pendek. Permasalahan dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah bagaimana penguatan pemahaman hukum perangkat desa dapat berkontribusi secara efektif dalam pencegahan stunting di Desa Re’es. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum perangkat desa guna meningkatkan peran dan tanggung jawab kelembagaan desa dalam pencegahan stunting. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan identifikasi awal, refleksi bersama, edukasi hukum dialogis, serta evaluasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan pemahaman hukum mendorong perubahan cara pandang perangkat desa, dari pendekatan teknis kesehatan menuju pemaknaan pencegahan stunting sebagai tanggung jawab hukum pemerintahan desa yang berkelanjutan.