Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Reformasi Hukum Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Breaking Barriers to Digital Adoption: A Case Study of Paddy Farmers in West Kalimantan Bancin, Hardi Dominikus; Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara; Sugiardi, Sigit
Jurnal AGRISEP JURNAL AGRISEP VOL 24 NO 02 2025 (SEPTEMBER)
Publisher : Badan Penerbitan Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/jagrisep.24.02.757-776

Abstract

The adoption of digital agricultural technologies is regarded as a pivotal measure for enhancing productivity and efficiency in Indonesia's paddy farming sector. This research is concerned with the factors that influence the adoption of digital technologies among paddy farmers in Kubu Raya Regency, West Kalimantan. A quantitative approach was employed in the study, which involved 150 farmers. The role of government support, farmer characteristics, mentoring, and perceptions in promoting agricultural digitalisation was analysed. The findings indicate that the role of the government, particularly in the development of infrastructure and the provision of financial assistance, is the most significant factor influencing the adoption of digital technologies. Mentoring programs, in particular those that concentrate on the spheres of education and motivation, also assume a pivotal role. However, contrary to expectations, farmers' perceptions alone do not significantly impact their decision to adopt digital technologies. This suggests that, while attitudes towards technology are favourable, structural and educational support are vital for effective implementation. The study concludes that the key factors in fostering digital transformation in the region's agricultural sector are the enhancement of infrastructure, the provision of targeted training, and the offering of financial incentives.
Building Legal Awareness Through Digital Platforms: Conceptualizing Web Applications in Responsive Legal Counseling Serah, Yenny Aman; Purwanto, Purwanto; Febrianawati, Febrianawati; Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara; Astono, Agustinus
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 2 (2025): Contemporary Issues on Advocacy and Legal Services
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i2.29611

Abstract

The phenomenon of low legal awareness remains a common characteristic of society in Indonesia, particularly in the province of West Kalimantan. This demonstrates the need for new innovations in legal education methods that are relevant to the current digital era. This study aims to conceptualize a web-based legal education model through the development of the SAHABAT (Sobat Hukum Kalimantan Barat) application as a responsive and inclusive digital medium to improve public legal literacy. The research method used a socio-legal approach with a qualitative descriptive method, involving literature studies, in-depth interviews, and field observations on the need for access to legal information. The data used in this study was primary data obtained directly from legal educators at the West Kalimantan Provincial Office of the Ministry of Law and Human Rights. The results of the study show that the community needs an outreach platform that is easily accessible, interactive, and contextual to legal issues. The SAHABAT application is designed to provide popular legal information, online consultations, and topic-based legal education through interactive features. This study confirms that digitizing legal counseling through platforms such as SAHABAT can be a means of helping to increase legal awareness and community participation in realizing a responsive legal culture. This study recommends the integration of the SAHABAT application into the national legal counseling strategy as part of the digital transformation of public services in the legal field.
Analisis Komparatif Hukum Anti Monopoli Indonesia dan Malaysia: Perspektif Regulasi dan Implementasi Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara; Siswadi; Damaryanti, Henny; Meligun, Welhelmus; Marpaung, Samuel
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.833

Abstract

Instrumen hukum anti-monopoli, konsep peraturan hukum yang penting dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat, mencegah terjadinya praktik monopoli, serta melindungi kepentingan konsumen. Praktik monopoli dan tindakan anti-persaingan telah menjadi tantangan utama dalam menjaga keseimbangan pasar serta melindungi kepentingan konsumen. Indonesia dan Malaysia sebagai bagian dari negara ASEAN memiliki pendekatan yang berbeda dalam merancang kerangka hukum anti-monopoli. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif hukum anti-monopoli dari kedua negara ini dengan menitikberatkan kepada aspek regulasi dan implementasinya. Studi komperatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, serta Competition Act 2010 di Malaysia. Berdasarkan hasil kajian ini, meskipun tujuan terhadapnya adanya regulasi ini memiliki kesamaan dalam mencegah monopoli pasar dan menjaga persaingan usaha yang sehat, namun terdapat perbedaan fundamental yang ditemukan dalam struktur kelembagaan dan mekanisme penegakan hukum. Penelitian ini menyoroti perlu adanya dilakukan penguatan terhadap peraturan hukum anti-monopoli mengingat bahwa tantangan ekonomi global semakin meningkat ditambah lagi dengan keberadaan marketplace saat ini. Harmonisasi regulasi serta di ikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan hukum untuk meningkatkan efektivitas hukum anti-monopoli di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang bernilai signifikan bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika persaingan usaha di pasar global.
Penyuluhan Hukum Generasi Muda Mengenai Konsekuensi Hukum dan Psikologis Kecanduan Judi Online Marpaung, Samuel; Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara; Damaryanti, Henny; Meligun, Welhelmus; Siswadi, Siswadi
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v4i2.377

Abstract

Peningkatan pravalensi judi online di kalangan generasi muda saat ini menjadi suatu isu yang sangat serius dan berdampak pada dimensi hukum dan psikologis. Aktivitas judi online tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif bagi kesehatan mental, termasuk psikologis penggunanya seperti kecanduan, stress dan depresi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan ini dilakukan guna memberikan penyuluhan hukum serta edukasi mengenai aspek hukum serta pemahaman tentang dampak psikologis yang ditimbulkan oleh judi online kepada generasi muda. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui rangkaian sesi penyulihan interaktif dan diskusi lepas yang dihadiri oleh salah satu kelompok remaja dan pemuda club basket di Kota Pontianak. Materi penyuluhan hukum ini mencakup mengenai dampak negatif dari permainan judi online, regulasi hukum terkait judi online, sanksi-sanksi hukuman bagi pelaku judi online baik pemain, pengelola maupun pihak yang mengfasilitasi serta dampak psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan masa depan individu yang terlibat dalam judi online. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi ceramah, diskusi kelompok dan simukasi kasus yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta secara aktif. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini. Hasil dari kegiatan ini menunjukan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsekuensi serta resiko hukum serta dampak psikologis yang akan dihadapi kemudian hari akibat judi online, serta perubahan pola pikir generasi muda untuk lebih waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh judi online. Setelah dilakukan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran hukum dan kesehatan psikologis di kalangan generasi , selain itu juga sebagai langkah preventif untuk mencegah meluasnya kasus mengenai judi online dikalangan remaja dan pemuda.
Electronic Stamp Validity: Cyber Law Perspective on the Effectiveness of E-Stamp Usage in E-commerce Transactions Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara; Nugraha, Adhytia; Serah, Yenny Aman; Marpaung, Samuel
Reformasi Hukum Vol 28 No 1 (2024): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i1.1036

Abstract

Digitalization is an era that has triggered many profound changes to all aspects of daily activities. The shift of the business world to the digital era has more or less changed the activity of buying and selling transactions from the traditional market to the digital market known as e-commerce, which is currently widely used by consumers in shopping activities. E-commerce is a technology medium widely used for buying and selling products on small and large scales. Buying and selling products or online business transactions through large-scale e-commerce requires proof of a binding agreement using digital stamps (e-stamps). This study analyzes how effective e-stamp duty is in online business transactions through e-commerce. This research is based on normative legal research using a normative juridical approach. The results of this study show that, regarding the validity of e-stamps, they have the same legal value as sticky stamps and cannot be contested. E-stamps in online business transactions through e-commerce contribute significantly to effectiveness and efficiency when viewed from cyber law. The researcher recommends further studying the effectiveness of using e-stamp duty in online business transactions (e-commerce), as reviewed by cyber law.
Accessibility Legal Aid In Realize Fair Teacher Protection Aman Serah, Yenny; Setiawati, Rini; Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara; Marina, Liza; Astono, Agustinus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5256

Abstract

Rule law, in essence, has accommodated giving teacher protection; however, the reality of teacher criminalization still happen. This study aims for uncovering the challenge of fulfillment right accessibility help law as a form of fair teacher protection. The method used was socio-juridical with an approach qualitative, through tool-collecting data questionnaires, interviews, and discussions focused on teacher respondents, unit education, teacher organizations, and agencies that handle education and protection child. Research results showed that not yet a clear existence mechanism for giving protection law impacted teachers’ accessibility and help the law to the teacher yet running optimally. By substantive mechanism gift help law to the teacher, they yet accommodated. So that when occurring, problems between teachers and students were solved with various actions, of which 48.57% stated through deliberation; however, there was take action alone with each other dropping on social media. Even the teachers who experienced criminalization no get help law. In research, this uncovers required something institutional level idealized area as a Legal Service and Teacher Protection Unit (LSTPU) can be made receptacle fulfillment accessibility help law in realizing fair teacher protection. Researchers recommend that the formation of LSTPU institutions through policy Required Regional Regulations (RRG) conducted assessment continued
Co-Authors Agustinus Astono Aman Serah, Yenny Damaryanti, Henny Febrianawati, Febrianawati Hardi Dominikus Bancin Liza Marina Meligun, Welhelmus Nugraha, Adhytia Purwanto Purwanto Rini Setiawati Samuel Marpaung, Samuel Serah, Yenny Aman Siswadi Siswadi Siswadi Sugiardi, Sigit